Page 172 - Perdana Menteri RI Final
P. 172

umum tetapi dalam perkembangan kepartaian
                                                                                                                                                  kita, partai merupakan tujuan dan negara

                                                                                                                                                                 263
                                                                                                                                                  menjadi alatnya”.  Ia tidak menyarankan sistem
                                                                                                                                                  kepartaian dibubarkan, namun direformasi dan
                                                                                                                                                  dirampingkan karena bagaimanapun demokrasi
                                                                                                                                                  tidak bisa berjalan tanpa partai politik.


                                                                                                                                                  Dalam masa awal demokrasi parlementer ini,
                                                                                                                                                  hubungan antara Sukarno dan Hatta sudah
                                                                                                                                                  kelihatan mulai renggang. Hal ini disebabkan
                                                                                                                                                  oleh karena Sukarno yang tidak bisa bertahan
                                                                                                                                                  berposisi sebagai sekedar presiden simbolik,
      Upacara dan keberangkatan Perdana RIS                                                                                                                                                                                    Upacara dan keberangkatan Perdana RIS
      Mohammad Hatta dan keluarga ke Jakarta dari                                                                                                 sama seperti hal yang dilakukannya di masa                                   Mohammad Hatta dan keluarga ke Jakarta dari
      Yogyakarta, Januari 1950.                                                                                                                                                                                                Yogyakarta, Januari 1950.
                                                                                                                                                  Revolusi. Sukarno ingin dapat berpartisipasi
      Perpustakaan Nasional Republik Indonesia                                                                                                    juga dalam menentukan kebijakan dalam                                        Perpustakaan Nasional Republik Indonesia
                                                                                                                                                  pemerintahan. Sejak pertengahan tahun 1950-
                                                                                                                                                  an, perpecahan Dwitunggal semakin memburuk
                                                                                                                                                                                                 Sementara  itu,  Hatta  menganggap  bahwa
                                                                                                                                                  akibat ambisi Sukarno yang ingin membubarkan
                                                                                                                                                                                                 keseimbangan kekuasaan akan terganggu apabila
                                                                                                                                                  demokrasi   parlementer  dan   memulihkan
                                                                                                                                                                                                 pemerintahan yang otoriter sesuai dengan
                                                                                                                                                  kekuasaan eksekutif presiden. Setelah kembali
                                                                                                                                                                                                 skenario Sukarno dan tentara direalisasikan.
                                                                                                                                                  dari kunjungan luar negerinya ke AS, Soviet, dan
                                                                                                                                                                                                 Meskipun Hatta tidak setuju dengan demokrasi
                                                                                                                                                  Cina, Sukarno berpidato pada tanggal 28 Oktober
                                                                                                                                                                                                 banyak partai yang kebablasan bukan berarti
                                                                                                                                                  1956, “marilah kita kubur semua partai”. Sukarno
                                                                                                                                                                                                 sistem tersebut harus benar-benar dibongkar
                                                                                                                                                  semakin  kuat  menunjukkan  ketetapan  hatinya
                                                                                                                                                                                                 dan diganti dengan suatu model yang tidak
                                                                                                                                                  untuk membangun satu konsepsi demokrasi
                                                                                                                                                                                                 mencerminkan demokrasi. Hatta setuju bahwa
                                                                                                                                                  baru, yang nanti ia namakan sebagai demokrasi
                                                                                                                                                                                                 demokrasi parlementer membutuhkan modifikasi
                                                                                                                                                  terpimpin. Sukarno dan tentara merasakan
                                                                                                                                                                                                 dalam periode transisi, tapi bukan sama sekali
                                                                                                                                                  bahwa  Indonesia  yang  besar  dan  kuat  yang   malah  dihapuskan.  Dalam  pandangan  Hatta,
                                                                                                                                                  mereka perjuangkan sejak masa revolusi belum   menurut  Rose,  “akar-akar  demokrasi  harus
                                                                                                                                                  terwujud. Pengalaman revolusi dan kekacauan    diasuh, bukan dipatahkan sebelum bisa tegak dan
                                                                                                                                                  politik di awal 1950-an membentuk keyakinan    berkembang menjadi matang”.  Eksperimentasi
                                                                                                                                                                                                                            264
                                                                                                                                                  bahwa kepemimpinan yang kuat diperlukan bagi   demokratis setidaknya membutuhkan waktu agar

                                                                                                                                                  sistem. Demokrasi membutuhkan kepemimpinan     didapatkan pengalaman bagaimana membangun
      Upacara dan keberangkatan Perdana RIS                                                                                                       agar dapat mencapai tujuan-tujuannya. Dan hal   sistem  demokratis  yang baik bukannya malah
      Mohammad Hatta dan keluarga ke Jakarta dari
                                                                                                                                                  itu dipercayai oleh Sukarno tidak bisa dicapai   digantikan dengan demokrasi kepemimpinan
      Yogyakarta, Januari 1950.
                                                                                                                                                  dengan “demokrasi pertarungan bebas” ala       di mana terpimpinnya saja yang ditegakkan
      Perpustakaan Nasional Republik Indonesia
                                                                                                                                                  demokrasi parlementer.                         sedangkan demokrasinya dihapuskan.




                           160   PERDANA MENTERI REPUBLIK INDONESIA 1945 - 1959                                                                                                                  PERDANA MENTERI REPUBLIK INDONESIA 1945 - 1959  161
   167   168   169   170   171   172   173   174   175   176   177