Page 218 - Perdana Menteri RI Final

Lohanda, dkk., Sejarah Peralihan pemerintah RIS ke RI: tersebut tidak pernah dibicarakan dalam parlemen. mosi Hatta) dan 15 negara bagian lainnya yang mengakui tidak taat pada NDT”; KR 19 Januari 1950. “Peleburan
Menuju Negara Kesatuan Republik Indonesia, Jakarta: natsir ini baru dibicarakan ketika sidang pleno gabunagan RIS secara de jure. Lihat Nadi Djaja dan M. Rusjad NDT ke Republik satu Kenjataan; Kedaulatan Rakjat 20
Depdikbud, 1986, hlm.73; Nani Mulyani, dkk., Op.cit., antara RIS dan RI untuk membentuk negara kesatuan yang Nurdin, 1950, Almanak Indonesia 1950/1369,Bandung: Januari 1950. “Surat dari Soerabaia: Bubarkan Negara
hlm. 186. dicantumkan dalam piagam persetujuan pada Mei 1950. Pustaka, 1950), hlm. 65-7. Lihat Lembaran Negara No.1 Djawa Timur!”.
Subakir, Skets Parlementer,. Djakarta: Pena, 1950, hlm. 43- Tahun 1950 tentang pemberlakuan UU Federal dan
47 Beberapa Tjajatan Detik dan peristiwa, hlm. 76. 93 Kedaulatan Rakjat 14 Januari 1950. “Dewan Pemerintahan
4. Peraturan Pemerintah, termasuk pasal 143 dan 139 yang
Kota Padang Setudju Penggabungan pada Republik”;
48 J.R. Chaniago, Op.cit., hlm. 96; Moh. Tholchah Mansyur, menggantikan Undang-Undang darurat sebelumnya.
62 Ibid., hlm. 96-9 Kedaulatan Rakjat 27/29 Januari 1950. “Komisi Persiapan
Pembahasan beberapa Aspek tentang Kekuasaan-kekuasaan
75 Moh. Tholchah Mansyur, Op.cit., hlm.44 Penggabungan dibentuk di Padang”
Eksekutif dan Legislatif Negara Indonesia. Yogyakarta: Radya 63 Anonim, t.t., Kembali kepangkuan Republik Indonesia:
Indria, 1969, hlm. 38. Menjongsong Terbentuknja Negara Kesatuan pada 17 Agustus 76 J.R. Chaniago, Op.cit., hlm. 109. 94 Kedaulatan Rakyat, 12 Januari 1950. “Pembubaran NDT
1950. Djawa Tengah: Djawatan Penerangan), hlm. 58-9; dan Pasundan ditinjau Kab.RIS”; Kedaulatan Rakjat,
49 Nieuwe Courant, 7 September 1950. “WIe zijn Indonesia’s 77 Kedaulatan Rakyat, 17 Januari 1950.
Bibit Suprapto, Op.cit., hlm. 120-21. 29 Januari 1950. “Pasundan masuk RI: mosi D.P.H
nieuwe Ministers?”
78 J.R. Chaniago, Op.cit., hlm. 100 Indramayu”.
64 Kedaulatan Rakyat, 17 Januari 1950. “Mangunsarkoro:
50 Farabi Fakih, “Keraton dan Rakyat: Kejasama Menuju
Dalam 5th leerplicht harus bawa hasil”. 79 Kedaulatan Rakyat, 1 Maret 1950, “Tgl.6 panitia2 95 Kedaulatan Rakyat, 7 Januari 1950, “Modjokerto
Kemerdekaan Indonesia”, dalam Gelora di Tanah Raja:
penjelidik ke Sumatra” Mendahului”
Yogyakarta pada masa Revolusi 1945-1950. Yogyakarta: 65 Kedaulatan Rakyat, 17 Maret 1950, “30.000 peladjar
Dinas Kebudayaan DIY, 2017. hlm. 42-4 pedjoangan didemobilisasi) 80 Kedaulatan Rakyat, 28 Maret 1950, “Republik terus 96 Kedaulatan Rakjat, 28 Januari 1950.”Menudju Kesatuan
Berjuang”. Republik Indonesia”.
51 Anonim, t.t., Kembali kepangkuan Republik Indonesia: 66 Kedaulatan Rakyat, 18 Februari 1950. “Usul Reshuffle
Menjongsong Terbentuknja Negara Kesatuan pada 17 berarti mosi tida pertjaja- kata Halim”. 81 Kedaulatan Rakyat, 25 Maret 1950, “Rakjat Djw. Timur 97 Kedaulatan Rakjat, 30 Januari 1950. “Banjar putuskan
Agustus 1950, (Djawa Tengah: Djawatan Penerangan), rindu lihat pemimpin2 Republik”. Masuk Republik”.
67 Ibid., hlm. 101-02. Prawoto Mangkusasmito adalah ketua
hlm.58-9; Bibit Suprapto, Perkembangan Kabinet dan
Badan Pekerja yang menggantikan Mr. Assaat yang 82 Kedaulatan Rakyat, 31 Maret 1950, “Assaat ke Djawa 98 Kedaulatan Rakyat, 21 Februari 1950.
Pemerintahan di Indoensia. Jakarta: Ghalila Indoensia, 1985,
menjadi presiden Negara Bagian RI. Prawoto memimpin Tengah”.
hlm. 116-20. 99 Kedaulatan Rakyat, 2 Maret 1950.
sidang Badan Pekerja ketika Perdana Menteri Halim
83 Java Post 17 April 1750, “P.M.Halim dan Rombongan di
52 Kedaulatan Rakyat, 6 Januari 1950 “Dugaan tentang melakukan pembelaan politik kabinetnya pada Februari 100 Kedaulatan Rakyat, 2 Maret 1950.
susunan Kabinet: Baru Positip sehabis 10 Djan. Saptu hatta 1950. Pada saat itu pembelaan terhadap PM Halim Kota Palembang”.
Mungkin datang” hanya datang dari Partai Sosialis Indonesia, anggota 101 Kedaulatan Rakyat, 2 Maret 1950.
84 Java Post 17 April 1750, “Rapat umum di Lapangan Hatta
lainnya hanya melontarkan kritik terkait kebijakan dalam
53 Kedaulatan Rakyat, 7 Januari 1950, “Adam Malik “. 102 Kedaulatan Rakyat, 3 Maret 1950.
memperjuangakn negara kesatuan, usaha-usaha ekonomi,
dicalonkan menteri penerangan”; Kedaulatan Rakyat, 9
sosial yang berhubungan dengan perburuhan, dan keuangan 85 Java Post 24 April 1750, “di Djambi tidak ada Mr. dan Dr.: 103 Lihat Lembaran Negara nomor. 13, 1950. berisi tentang
Januari 1950, “Pembentukan Kabinet masih hanget “.; J.R.
negara. Logisnya, para anggota Badan Pekerja akan Kesan-kesan Perdjalanan P.M.Halim”. penyelenggaraam tugas pemerintahan daerah negara
Chaniago, Op.cit., hlm. 97-8).
kehilangan banyak hal ketika kabinet PM Halim harus PAsundan oleh RIS karena walinegara Pasundan
86 Undang-undang dasar RIS terdapat pasal yang mengatur
54 Anonim, t.t., Kembali kepangkuan Republik Indonesia: berhenti dalam kondisi negara yang kritis. Bagaimanapun meletakkan jabatannya. penetapan peraturan dilakukan
tentang pembentukan undang-undang darurat yaitu pasal
Menjongsong Terbentuknja Negara Kesatuan pada 17 juga RIS terbentuk dari sendi Republik Indonesia. Prawoto pada 10 Februari 1950, dan diumumkan pada 20 Februari
139, berbunyi:
Agustus 1950, Djawa Tengah: Djawatan Penerangan, sebagai pimpinan sidang tidak memberikan kesempatan 1950, hlm. 1-3.
hlm.58-9; Bibit Suprapto, Perkembangan Kabinet dan pada peserta sidang untuk menjawab atau memberikan 1. pemerintah berhak atas kekuasaan dan tanggung djawab
104 Lihat Lembaran Negara Nr.22, 1950. berisi tentang
Pemerintahan di Indoensia, Jakarta: Ghalila Indoensia, 1985, sanggahan terhadap pertanggungjawaban PM Halim. Jeda sendiri menetapkan undang-undang darurat untuk
pengajuan pemerintah negara Sumatera Selatan agar
hlm. 116-20. Sebelumnya, Assaat pernah menjadi ketua waktu yang diberikan untuk sidang pada hari berikutnya mengatur hal-hal penyelenggaraan-pemerintahan federal
pemerintah RIS melakukan penyelengaran negara karena
KNIP, Lihat Aboe Bakar Loebis, Op.cit., hlm. 85. tentu saja membuat para anggota Badan Pekerja berfikir dua jang karena keadaan-keadaan yang mendesak perlu diatur
walinegara Sumsel telah meletakkan jabatannya. dengan
kali untuk menggulingkan kabinet Halim apabila hanya dengan negara.
55 Bibit Suprapto, Perkembangan Kabinet dan Pemerintahan demikian, pemerintah RIS menetapkan undang-undang
membawa bahaya bagi negara. Subakir, Skets Parlementer,
di Indoensia. Jakarta: Ghalila Indoenesia, 1985, hlm. 120. 2. undang-undang darurat mempunyai kekuasaan dan kuasa darurat tentang penyelenggaraan tugas pemerintahan di
Djakarta: Pena, 1950), hlm. 71, 73-4.
Lihat Beberapa Tjatatan Detik dan Peristiwa, hlm. 79-80. undang-undang federal: ketentuan ini tidak mengurangi Negara Suamtera Selatan oleh Republik Indonesia Serikat.
68 Kedaulatan Rakyat, 20 Maret 1950. Lihat Bambang yang ditetapkan dalam pasal yang berikut. Lihat Nadi penetapan aturan tersebut pada 17 Maret 1950, hlm. 1-3;
56 Kedaulatan Rakyat, 20 Januari 1950. “Djiwa program
Purwanto, Krisis di Awal Kebangkitan: Pengguntingan Djaja, Op.cit., hlm. 119) Moh. Tholchah Mansyur, Op.cit., hlm. 41
kabinet: Pertahankan Republik sebagai Pelopor! Tapi
Uang Pada Masa RIS, 1950, dalam “Seminar Sejarah
hingga kini belum diumumkan”. 87 Mona Lohanda, dkk., Op.cit., hlm. hlm. 55. 105 Recomba adalah nama pemerintahan administrasi Belanda
Nasional IV: Subtema II Dinamika Pertumbuhan Ekonomi
(Regeringscommissaris voor Bestuursaangelegenheden).
57 Kedaulatan Rakyat, 19 Januari 1950. “Sjahrir dan Bangsa Indonesia”. Yogyakarta, 1985. 88 Kedaulatan Rakjat, 9 Januari 1950, “Banten tetap daerah Sebelum diganti, namanya adalah NICA (Netherlands Indies
Monomutu: Tetang Kabinet RI baru”. RI”; Civil Administration).
69 A.B. Lapian,dkk.,Terminologi Sejarah 1945-1950 & 1950-
58 J.R. Chaniago, Op.cit., hlm. 45-57, 97. 1959. Jakarta: Depdikbud RI, 1996, hlm. 234-35. 89 Kedaulatan Rakjat, 14 Januari 1950. “Sekali Republikan
106 Kedaulatan Rakyat, 20 Maret 1950.
tetap Republikan”;
59 Kedaulatan Rakyat, 20 Januari 1950. “Djiwa program 70 Kedaulatan Rakyat, 22 Maret 1950. 107 Kedaulatan Rakyat, 25 Maret 1950.
kabinet: Pertahankan Republik sebagai Pelopor! Tapi 90 Kedaulatan Rakjat, 17 Januari 1950. “Penduduk Tjirebon
71 J.R. Chaniago, Op.cit., hlm. 109-111.
hingga kini belum diumumkan”. hanja akui Republik”. 108 Kedaulatan Rakyat, 25 Maret 1950.
72 A.B. Lapian,dkk., Op.cit., hlm. 192.
60 Kedaulatan Rakyat, 22 Januari 1950. “PNI dan Kabinet 91 Kedaulatan Rakyat, 6 Januari 1950, “panitia Penggabungan 109 Java Post 26 April 1750.
Baru”. 73 Lembaran Negara Nr.3, 1950, hlm. 3-6 pada Republik untuk Djawa Tengah”; Kedaulatan Rakjat
110 Java Post 2 Mei 1950.
22 Januari 1950. “Penggabungan Djawa Tenagh disetudjui
61 Natsir dikenal sebagai penggagas ide “penggabungan 74 Piagam persetujuan konstitusi RIS yang ditanda-tangani
DPR”. 111 Java Post 8 Mei 1950.
negara-negara bagian yang dilakukan secara integraal atas pada tanggal 29 Januari 1949. Penandatanganan piagam
program (kerja) tertentu”. Mosi yang diusulkan oleh Natsir tersebut dilakukan oleh perwakilan RI (Drs. Mohammad 92 Kedaulatan Rakyat 9 Januari 1950, “Rakyat Djawa Timur 112 Java Post 10 Mei 1950.
206 PERDANA MENTERI REPUBLIK INDONESIA 1945 - 1959 PERDANA MENTERI REPUBLIK INDONESIA 1945 - 1959 207