Page 236 - Perdana Menteri RI Final
P. 236
kekuasaan melalui Perundingan Komisi Meja menuding Darul Islam merupakan bagian dari
Bundar. Selain persoalan diplomasi, Natsir juga organisasi radikal ciptaan Masyumi. Natsir baru
menjadi utusan khusus Perdana Menteri Hatta memutuskan memberikan peringatan agak keras
dalam menyelesaikan persoalan Darul Islam ketika serangan terhadap Masyumi kian gencar.
Kartosuwiryo. Penunjukan Natsir sebagai utusan Melalui sebuah himbauan partai, Masyumi
khusus ini tidak lepas dari kedekatan Natsir dan menyampaikan bahwa Darul Islam merupakan
Kartosuwiryo yang dahulu sama-sama sebagai sebuah organisasi yang berbeda dengan Masyumi.
pengurus Masyumi. Hatta berharap dengan Selain itu Masyumi juga bukan pendukung
daripada gerakan Darul Islam. Setelah Kabinet
diutusnya Natsir bisa menyelesaikan persoalan
Darul Islam melalui lobi-lobi politik. Natsir lengser dan digantikan Kabinet Sukiman,
Operasi militer terhadap Darul Islam kemudian
Sayangnya harapan itu tak semudah membalikkan dilancarkan pada Kabinet Sukiman.
telapak tangan. Natsir yang secara terus menerus
Posisi Natsir sebagai Ketua Masyumi
berusaha mendekati tempat persembunyian Rapat serah terima Kabinet RIS kepada Kabinet
memudahkan dirinya melakukan turba Negara Kesatuan pada tanggal 7 September 1950.
Kartosuwiryo di Jawa Barat. Bahkan mengirim
(turun ke bawah) ke berbagai daerah. Guna
utusan melalui gurunya KH Ahmad Hassan Arsip Nasional Republik Indonesia
menanggapi perubahan-perubahan signifikan
juga menemui berbagai macam kendala.
dalam periode awal kemerdekaan yang penuh
Rombongan Ahmad Hassan sempat ditolak
dengan ketidak-pastian dan bahaya. Beberapa Dr. Abdul Halim sebgai Perdana Menteri. Natsir Mohammad Hatta melakukan pertemuan pada
bertemu Kartosuwiryo, karena Kartosuwiryo
peristiwa penting, seperti terjadinya usaha dalam parlemen RIS mengusulkan mosi integral bulan Mei 1950 dengan pemimpin Negara
menghendaki agar yang menemuinya merupakan
kudeta gagal yang dilakukan oleh Raymond untuk menjawab permasalahan ini; didalamnya Indonesia Timur (NIT) dan Perserikatan
pejabat tinggi di kabinet Republik. Usaha Natsir
‘Turk’ Westerling yang berkonspirasi dengan diminta agar semua negara bagian federal Sumatera Timur (PST) dimana terjadi
untuk membujuk Kartosuwiryo membatalkan
Sultan Abdul Hamid II, pimpinan Negara dan Republik Indonesia menghapus masing- kesepatakan untuk membentuk negara kesatuan.
dekarasi Darul Islam/Tentara Islam Indonesia
Bagian Kalimantan Barat serta Menteri Negara masing dahulu dan bersamaan masuk dalam Terjadi perbedaan pandangan tentang bagaimana
juga menemui jalan buntu. Dalam sepucuk
49
non-Partai dalam Kabinet RIS Mohammad Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pada 4 proses penyatuan ini akan dilaksanakan; pihak
surat bujukan Natsir yang kemudian dibalas
Hatta, serta terjadinya pemberontakan KNIL Januari DPR Malang mengajukan mosi untuk NIT/PST ingin agar negara-negara federal
Kartosuwiryo. Kartosuwiryo menyampaikan
menolak pembentukkan negara kesatuan dan melepaskan diri dari Negara Jawa Timur dan itu bergabung dulu sebelum penyatuan dengan
bahwa surat Natsir terlambat dan Ia tidak
mendukung Negara Indonesia Timur didorong bergabung dengan Republik, pada 30 Januari Republik Indonesia, sementara RI menginginkan
mungkin menarik kembali ucapannya yang telah agar segera mungkin semua negara federal
oleh rasa takut akan dominasi Jawa dalam disusul dengan Sukabumi, 22 April dengan
dideklarasikan. menggabungkan diri dalam Republik Indonesia.
pemerintahan kesatuan.
Jakarta Raya serta Pemerindah Daerah Sulawesi
Kelak ketika Natsir naik ke tampuk jabatan Selatan. Dorongan rakyat untuk bersatu dengan Dimana mosi yang diajukan berupa negara
MOSI INTEGRAL
Perdana Menteri pada 6 September 1950. RI tampak sangat kuat dari beragam daerah di bagian masing-masing mengajukan usul
Usaha lobi-lobi politik terhadap Darul Islam Assaat yang menjadi pemangku jabatan Presiden Indonesia. Natsir yang juga duduk dalam Dewan menggabungkan diri menjadi Negara Kesatuan
terus digencarkan. Bahkan lobi-lobi ini RI pada tanggal 4 Januari 1950 menunjuk Mr. Perwakilan RIS melakukan lobi-lobi dengan Ir. Indonesia (NKRI). Mosi ini sekaligus
membawa malapetaka bagi Masyumi yang Susanto Tirtoprodjo, Mohammad Natsir dan Sakirman dari PKI dan B. Sahetapy Engel dari menawarkan konsep agar negara-negara bagian
dituding terlalu lembut dengan Darul Islam. Dr. Abdul Halim sebagai formatur untuk negara federal atau BFO (Bijzonder Federaal tidak saling telan menelan. Karena saat itu ada
Oposisi-oposisi Masyumi kemudian menuduh membentuk Kabinet Republik Indonesi. Pada Overleg) untuk mencari permasalahan paling Republik Indonesia Serikat sebagai negara
Masyumi berpihak kepada Darul Islam. Bahkan tanggal 16 Januari, Kabinet RI dibentuk dengan baik dari hasrat penyatuan ini. federal. Sementara ada beberapa negara bagian
224 PERDANA MENTERI REPUBLIK INDONESIA 1945 - 1959 PERDANA MENTERI REPUBLIK INDONESIA 1945 - 1959 225

