Page 232 - Perdana Menteri RI Final
P. 232

mempengaruhi dasar cara berfikir dan nalar siswa   tetapi kedudukan mereka dalam hati                                  Akan tetapi ini tidak  berarti bahwa dalam     Natsir menduduki jabatan Ketua Partai Islam
                           agar mereka mendukung sistem yang ada. Dia     rakjat  jang mereka pimpin, djauh lebih                                 pemerintahan Negara Islam jang merdeka itu     Indonesia (PII) Cabang Bandung dari 1940

                           melihat bahwa tujuan pendidikan Barat adalah                                                                           semua urusan diserahkan kepada musjawarat      hingga 1942. Ketika Pemerintah Pendudukan
                                                                          teguh dan sutji dari pemimpin pergerakan
                           Kristenisasi dan bukan modernisasi sebenarnya.                                                                         madjelis sjura. Dalam parlemen satu Negara     Jepang   masuk    ke   Indonesia  kemudian
                                                                          jang    berorganisasi,    atau    pegawai
                           Modernisasi sebenarnya untuk orang Indonesia                                       35                                  Islam  tidaklah  perlu   dipermusjawaratkan    membubarkan seluruh partai politik yang
                                                                          Pemerintah jang manapun djuga”.
                           harus berbasis pada kepercayaan dan agamanya.                                                                          terlebih dulu, apakah jang harus mendjadi dasar   ada termasuk PII, Pemerintah Pendudukan
                                                                          Dan bahwa                                                               bagi pemerintahan, dan tidaklah mesti ditunggu   Jepang kemudian mendirikan Majelis Islam
                           Dia ingin menawarkan basis falsafah dan
                                                                                                                                                  keridhaan parlemen terlebih dulu, apakah perlu   A’la Indonesia (MIAI) sebagai sebuah federasi
                           nalar alternatif yang berbasis agama Islam.    “Ulama       ialah     warisan      Nabi2,                                                                             organisasi Islam se-Indonesia. Natsir yang masih
                                                                                                                                                  diadakan pembasmian arak atau tidak, apakah
                           Natsir melihat bahwa Islam-lah yang menjadi    pemimpin umat jang mendapatkan                                                                                         menjadi pengurus PERSIS kemudian ikut duduk
                                                                                                                                                  perlu diadakan penghapusan perdjudian dan
                           pemersatu dari gerakan nasionalis bangsa       pengakuan Agama. Dalam mentjapai                                                                                       sebagai anggota di MIAI. Natsir menjadi anggota
                                                                                                                                                  ketjabulan apa tidak, apakah perlu diadakan
                           Indonesia; dalam pandangan historiografi Natsir,
                                                                          kemadjuan rakjat umumnja ‘korps’                                        pemberantasan churafat dan kemusjrikan         MIAI hingga kemudian pada 7 November 1945
                           semua pergerakan melawan penjajahan Belanda
                                                                          ulama jang bertebaran itu sekali2 tak                                   atau tidak dan sebagainja.”   Disini terlihat   Jepang membubarkan MIAI dan menggantinya
                                                                                                                                                                            38
                           didorong oleh  kepercayaan Islam.  Tawaran
                                                                          boleh diabaiakan, baik oleh pegawai                                     bahwa bagi Natsir, hukum produk parlemen       dengan Masyumi. Di dalam Masyumi Natsir
                           modernisasi Barat, menurutnya sangat berbahaya                                                                                                                        masih menduduki jabatan sebagai anggota. 41
                                                                          Pemerintah,  ataupun  oleh  pengandjur2                                 ini bukanlah yang paling tinggi karena hukum
                           dan  sarat  akan  potensi  Kristenisasi;  sebagai
                                                                          pergerakan kita. Mereka itu adalah                                      agama seharusnya mendahuluinya.
                           contoh  ia mengkritik penghormatan terhadap                                                                                                                           Peran Natsir semasa Pendudukan Jepang di
                                                                          satu faktor jang penting dalam kerdja
                           Kartini  karena  menolak  feminisme  Barat;                                                                            Pada tahun 1930 Natsir kemudian terjun ke dunia   bidang politik tidak terlalu terlihat. Pada masa
                                                                                                           36
                                                                          pentjerdasan rakjat umumnja”.
                           “Herankah kita, kalau bagi perempuan jang                                                                                                                             itu, Natsir ditunjuk Pemerintah Jepang menjadi
                                                                                                                                                  politik secara resmi dengan bergabung sebagai
                                                                                                                                                                                                 Kepala Biro Pendidikan Kota Madya Bandung
                           telah mendapat pendidikan demikian, timbul
                                                                          Pandangan yang menempatkan ulama sebagai                                anggota Partai Sarikat Islam Cabang Bandung.
                                                                                                                                                                                                 (Bandung Syiakusyo) dari tahun 1942-1945.
                           sematjam perasaan ‘berhak bersama’ untuk
                                                                          pemimpin masyarakat dan pemimpin politik ini                            Proses masuknya Natsir ke dalam PSI Cabang
                                                                                                                                                                                                 Penunjukan ini tidak lepas dari pengalaman
                           turut memperebutkan mata pentjaharian dalam
                                                                          merupakan suatu pandangan modernis dalam                                Bandung  berkat  Sabirin  yang  meminta  Natsir
                                                                                                                                                                                                 Natsir sebagai Anggota Dewan Kabupaten
                           kantor2 Pemerintah dan perdagangan dengan
                                                                          melihat negara Islam. Ini terlihat, sebagai contoh                      untuk memperkuat PSI. PSI sendiri merupakan
                                                                                                                                                                                                 Bandung pada 1940-1942. Serta pengalamannya
                           kaum laki2.” Dan bahwa “hubungan adat dan
                                                                          pada negara Islam Iran, dimana selain parlemen,                         partai penerus Sarekat Islam yang pernah
                           tradisi lama semakin lemah dan achirnja putus                                                                                                                         dalam mendirikan Sekolah “Pendidikan Islam”.
                                                                          terdapat Dewan Ulama yang memiliki posisi                               mengklaim memiliki anggota dua juta setengah
                           sendiri. Siapakah pula akan berkuasa atas diri   yang bahkan lebih tinggi daripada suara rakyat.                                                                      Karir Natsir di dunia pendidikan pada masa
                                                                                                                                                                     39
                                                                                                                                                  di seluruh nusantara.  Peran Natsir di Partai
                           mereka? Bukankah mereka hidup atas usaha dan                                                                                                                          Pendudukan  Jepang  semakin  moncer  saat
                                                                                                                                                  Sarikat Islam Cabang Bandung tidak terlalu
                                              33
                           titik peluh sendiri?!”  Ia menolak peran-serta   Pandangan Natsir terhadap demokrasi, oleh                                                                            Masyumi mengusulkan pendirian Sekolah Islam
                                                                                                                                                  besar karena statusnya yang sebagai anggota.
                                                                          karenanya, tidak serta-merta menempatkan suara                                                                         Tinggi (SIT) di Jakarta kepada Pemerintah
                           perempuan dalam kehidupan berpolitik bangsa,
                                                                                                                                                  Natsir juga disibukkan membesarkan sekolah
                                                                          rakyat sebagai penentu tunggal. “Demokrasi                                                                             Jepang. Pemerintah Jepang menerima usul
                           karena memiliki kewajiban yang lebih penting
                                                                                                                                                  Pendidikan Islam. Hingga ketika PSI/PSII       ini dan menunjuk Mohammad Hatta sebagai
                           sebagai ibu atau isteri. 34                    bagus! Akan tetapi sistem kenegaraan Islam
                                                                                                                                                  Pecah menjadi dua karena perpecahan internal.
                                                                          tidak menggantungkan semua urusan kepada                                                                               ketua panitia pendirian. Hatta dianggap
                                                                                                                                                                                                                                           42
                           Ia menekankan pentingnya posisi ulama dalam    kerahiman instelling2 demokrasi” dan bahwa                              Natsir kemudian bergabung dengan kubu          oleh Jepang sebagai pemimpin Islam besar,
                           masyarakat.                                    “Islam bukan demokrasi 100%, bukan pula                                 Sukiman Wirjosandjojo, Bagus Hadikusumo        walaupun posisi politiknya nasionalis. Hatta
                                                                          autokrasi atau diktatorial 100%. Islam itu…                             dan Agus Salim mendirikan Partai Islam         kemudian menunjuk M. Zain Jambek sebagai
                           “Ulama bukanlah pemimpin jang dipilih                               37
                                                                          ialah Islam, jah Islam.”  Oleh karenanya “Islam                         Indonesia (PII). Natsir kemudian naik jabatan   sekretaris SIT. Tetapi Zain Jambek menolak dan
                           dengan ‘suara terbanjak’, bukan jang           bersifat demokratis dengan arti bahwa Islam itu                         menjadi Ketua Partai Islam Indonesia (PII)     merekomendasikan Natsir karena pengalamnnya
                           diangkat oleh ‘persidangan kongres’. Akan      anti-istibdad, anti absolutisme, anti-sewenang2.                        Cabang Bandung.                                di  dunia  pendidikan.  Jadilah  Natsir  kemudian
                                                                                                                                                                  40
                           220   PERDANA MENTERI REPUBLIK INDONESIA 1945 - 1959                                                                                                                  PERDANA MENTERI REPUBLIK INDONESIA 1945 - 1959  221
   227   228   229   230   231   232   233   234   235   236   237