Page 239 - Perdana Menteri RI Final

51
lain, salah satunya adalah Republik Indonesia Yogyakarta. Piagam persetujuan antara RIS enam kursi kabinet versus PNI yang hanya konsolidasi kaum modernis di Masyumi.
yang berpusat di Yogyakarta. Negara-negara dengan RI ditandatangani tanggal 19 Mei dapat empat. PNI berusaha mendapatkan posisi Kebijakan mengganti Majelis Syuro menjadi

bagian ini kemudian menyatu menjadi Negara 1950 oleh Perdana Menteri RIS Mohammad kabinet yang paling berpengaruh termasuk majelis konsultatif mengurangi lebih lanjut
Kesatuan Republik Indonesia. Mosi integral ini, Hatta dengan Perdana Menteri RI Dr. Abdul Menteri Pendidikan, Menteri Dalam Negeri dan peranan kiai NU dalam penentuan kebijakan
oleh karenanya, membentuk NKRI dimana tiap Halim. Perjanjian itu menempatkan Presiden Menteri Pertahanan. Natsir mengancam akan partai. Wahab Chasbullah, pimpinan NU,
negara bagian dan Republik Indonesia memiliki Sukarno sebagai Presiden RI tetapi, berbeda membentuk pemerintahan tanpa PNI, tetapi pada Muktamar NU bulan Mei 1950 mendesak
posisi yang sama dihadapan negara baru. dengan keinginan Sukarno dan Mohammad tindakan keras seperti itu mengkhawatirkan faksi- penarikan diri NU dari Masyumi, walaupun
Natsir beserta Masyumi, pemerintahan RI faksi dalam Masyumi termasuk faksi Sukiman baru pada April 1952 dimana NU secara resmi
Pada 3 April 1950, Natsir menyampaikan pidato
tetap berdasarkan sistem parlementer dan bukan Wirjosandjojo dan faksi NU yang merasa bahwa keluar serta mendirikan Partai NU.
Mosi Integral yang bersejarah itu dihadapan
presidensil. pendekatan keras terhadap PNI hanya akan
Dewan Perwakilan RIS. Didalamnya Natsir Selain perpecahan dalam Masyumi, keputusan
mendorong PNI untuk lebih dekat dengan PKI
menyatakan bahwa “Suara-suara rakyat PERDANA MENTERI MOHAMMAD dan partai kiri lainnya. Sementara itu, PNI sadar tidak melibatkan PNI juga mengkonsolidasi
dari berbagai daerah dan mosi-mosi Dewan NATSIR akan perpecahan dalam Masyumi merasa bahwa oposisi yang cukup solid dalam menghadapi
Perwakilan Rakyat sebagai saluran dari suara- pemerintahan Natsir. PNI beserta PKI
Melalui Keputusan Presiden RI Nomor 9 Tahun ancaman Natsir itu tidak akan dijalankan. Ketika
suara rakyat itu, untuk melebur daerah-daerah mampu mengkoordinasikan beragam tindakan
1950 pada 6 September 1950, Sukarno menunjuk Natsir mengumumkan sebuah Kabinet yang
buatan Belanda dan menggabungkannya parlementer ataupun, ektra-parlementer, hal
Natsir sebagai Formatur Kabinet pertama pada berisi koalisi antara Masyumi, PSI dan beberapa
ke dalam Pemerintah Republik Indonesia.” seperti pengarahan tenaga buruh. Perpecahan
Republik Indoensia pasca RIS. Ia menjadi Perdana partai kecil lainnya, maka ia membangun fondasi
Mosi itu turut ditandatangaini oleh Soebadio antara PNI dan Masyumi ini menjadi alasan
Menteri dalam periode yang sangat singkat yaitu yang lemah atas pemerintahannya. Pertama,
Sastrosatomo, Hamid Al-Gadri, Ir. Sakirman, utama ketidak-stabilan pemerintahan sepanjang
sekitar 7 bulan, dimulai dari 6 September 1950 karena tindakan demikian memperkuat
K. Werdoyo, Mr. A.M. Tambunan, Ngadiman Demokrasi Parlementer (1950-1957). Perpecahan
hingga 21 Maret 1951. Penunjukkannya karena perpecahan dalam Masyumi, khususnya antara
Harjosubroto, B. Sahetapy Engel, Dr. dalam Masyumi dan konsolidasi oposisi dari
beberapa alasan; pertama, walaupun hanya bisa faksi Sukiman Wirjosandjojo yang berasal dari
Cokronegoro, Moch. Tauhid, Amelz dan PNI ini juga menandakan perpecahan lain yang
diketahui lewat pemilu, ada kepercayaan umum Jawa dan lebih dekat dengan aliran kaum Islam
50
Siradjuddin Abbas. Nama-nama yang tertera signifikan; yaitu adanya perpecahan antara Jawa
bahwa Masyumi menjabat partai terbesar di tradisional, serta NU yang merupakan organisasi
di Mosi Integral ini menunjukkan betapa luas yang diwakili oleh PNI dan NU serta Luar Jawa
Indonesia pada waktu itu. Hal ini terlihat dari Islam tradisional besar dari Jawa.
dukungan terhadap mosi ini, baik dari dalam yang diwakili oleh Masyumi. Sepanjang tahun
jumlah organisasi massa di pusat dan daerah
Republik Indonesia, kalangan politisi kiri dan Barangkali memang koalisi Masyumi antara 1950an, perasaan bahwa luar Jawa semakin jauh
yang terafiliasi dengan partai Masyumi. Yang
kanan, serta dari pimpinan daerah dan mantan kaum modernis dan tradisionalis itu sudah
kedua adalah Sukarno percaya penuh terhadap dari kontrol kebijakan serta adanya sentiment
negara Federal sekalipun. Keberhasilan terbesar ditakdirkan pecah dari awal, karena gabungan
Masyumi yang dianggapnya memiliki ide bahwa pembangunan nasional fokus pada Jawa
dari mosi ini adalah bahwa transisi dari RIS mereka memang didasarkan atas kebutuhan
untuk menyelamatkan Republik lewat jalur akan mendorong pemberontakan PRRI dimana
kepada RI merupakan sesuatu yang dilakukan sesaat, tetapi tak dapat dipungkiri bahwa
52
konstitusional. Ketiga, Natsir diharapkan Masyumi dan Mohammad Natsir menjadi
secara sah, berdasarkan hukum, dengan tindakan awal kabinet Natsir ini telah membawa
dapat membentuk kabinet bersatu yang berarti pelopor didalamnya.
musyawarah mufakat dan tidak menimbulkan perpecahan selanjutnyua. Perpecahan awal
menyatukan dua partai yang dianggap paling
kekerasan ataupun korban jiwa. Bahkan satu- dapat terlihat dalam Kongres Masyumi tahun Kabinet Mohammad Natsir didominasi oleh
utama di Indonesia, yaitu Masyumi dan PNI.
satunya pihak yang harus diyakinkan oleh Natsir Desember 1949 yang diadakan di Yogyakarta, orang-orang dari Masyumi seperti Mohammad
Kabinet Natsir disahkan sebagai kabinet pertama
adalah dari kalangan RI di Yogyakarta yang dimana NU mendukung Sukiman Wirjosandjojo Roem yang menjadi Menteri Luar Negeri,
setelah NKRI terbentuk.
khawatir bahwa posisi mereka dalam negara menjadi ketua umum partai karena dianggap Syafruddin Prawiranegara sebagai Menteri
RI baru itu akan mengurangi peran-serta dan Sebagai formatur, Natsir berusaha menempatkan sebagai tokoh yang moderat dan luwes. Keuangan, serta KH. Wahid Hasyim pimpinan
otoritas yang sudah mereka bangun dalam RI posisi Masyumi diatas PNI dengan memberi Kemenangan Mohammad Natsir menandakan NU sebagai Menteri Agama. Ada beberapa

226 PERDANA MENTERI REPUBLIK INDONESIA 1945 - 1959 PERDANA MENTERI REPUBLIK INDONESIA 1945 - 1959 227