Page 245 - Perdana Menteri RI Final

langka yang terjadi antara negara penjajah dan semua perusahaan milik Belanda di Indonesia
mantan jajahan dalam proses dekolonisasi. pada tahun 1957.

Selain itu, KMB juga mengatur banyak urusan
Perundingan antara kalangan buruh dengan
perekonomian Indonesia yang bertujuan
perusahaan-perusahaan Belanda dimediasi oleh
melanggengkan posisi perusahaan-perusahaan
pemerintah lewat Dr. Sumitro Djojohadikusumo
Belanda dari tingkat multinasional sampai
serta R. Pandji Suroso sebagai Menteri
dengan perusahaan pribadi dalam perekonomian
Perhubungan. Kesepakatan antara gabungan
Indonesia.
serikat buruh dengan pemerintah telah mencapai
Koalisi Pemerintahan Mohammad Natsir yang kesepakatan untuk mematok upah minimum
terdiri dari Partai Masyumi, PSI dan partai- sebesar 7.50/hari, lebih tinggi daripada
partai minoritas dan konservatif lainnya ini permintaan awal para serikat buruh sebesar
cenderung dianggap sebagai partai-partai 4.50/hari dan jauh lebih tinggi daripada upah
Malam perkenalan Kabinet dengan para pimpinan
yang pro-Barat dan pro-Kapitalisme. Dalam minimum yang sebelumnya berlaku sebesar 1.50/ Ormas, Orpol, dan Corps Diplomatic pada tanggal
12 September 1950.
perdebatan antara Syafruddin Prawiranegara, hari. Walaupun kondisi perekonomian Indonesia
Menteri Keuangan dari Masyumi, dengan membaik pada masa ini akibat ledakan ekspor Perpustakaan Nasional Republik Indonesia
Sumitro Djojohadikusumo, Menteri guna memenuhi kebutuhan Perang Korea,
Perdagangan dan Industri dari PSI, terlihat Syafruddin menggerakan perubahan sistem
dan transportasi. Natsir memperoleh dukungan mengirim operasi militer melalui Angkatan
bahwa Syafruddin menentang usaha gegabah perbankan untuk mendorong pembangunan
57
dari TNI untuk memaksa pelarangan ini, sesuatu Perang Republik Indonesia. Angkatan Perang
dalam nasionalisasi ekonomi dan menyatakan dan Sumitro mengeluarkan rencana industri
yang menimbulkan kontroversi dikalangan Republik Indonesia (APRI) Pimpinan Kolonel
dukungan terhadap investasi asing sebagai Indonesia pertama, yang dikenal dengan sebutan
masyarakat dan tuduhan bahwa Kabinet Natsir Kawilarang berjumlah 5000 orang kemudian
alat guna mendorong pertumbuhan ekonomi
Sumitro Plan.
ini telah melakukan pelanggaran hak asasi mendarat di Ambon untuk memulai operasi
dalam rangka membangun perekonomian
manusia. militer. Operasi militer ini beriringan dengan
58
yang mandiri sementara Sumitro lebih radikal Tapi keberhasilan-keberhasilan ini tetap dihantui
dalam pandangannya mengenai nasionalisasi oleh permasalahan perburuhan yang menjadi jalan perundingan yang tidak membuahkan
REPUBLIK MALUKU SELATAN hasil. Seiring Kabinet Natsir terus menerus
ekonomi dan melihat negara berperan dalam semakin buruk karena, walaupun sudah terjadi
mewujudkan proses kemerdekaan ekonomi ini. kesepakatan kenaikan patokan upah minimum, Republik Maluku Selatan diproklamasikan mendapat tekanan dari Badan Pengawas
Bagi orang kalangan kiri ataupun nasionalis, mulai Januari 1951, terjadi serangkaian pada April 1950 dibawah R.S. Soumoukil, J.A. PBB UNCI untuk membuka mediasi antara
maka keberlanjutan kontrol ekonomi Indonesia gelombang pemogokan buruh yang diakibatkan Manusama dan R.J. Metekohy yang merupakan Pemerintah Indonesia dengan Republik Maluku
59
dibawah kapitalisme Belanda ini tidak bisa karena pergantian pemimpin PKI dari Alimin ke politisi dan PNS dari Maluku dalam Negara Selatan melalui UNCI. Operasi TNI/APRIS
diterima. Oleh karenanya, gerakan buruh ini Aidit. Pada saat yang sama produktivitas buruh Indonesia Timur. Mereka merasa bahwa yang dimulai semenjak Juli 1950 itu berakhir
bukan hanya masalah kesejahteraan belaka, Indonesia menurun signifikan sebagai akibat kepentingan kaum Maluku Protestan tidak ada awal November 1950 dengan jatuhnya kota
60
melainkan merupakan bagian erat dari daripada kebijakan PKI untuk mendisrupsi pasar akan dipenuhi dalam negara Republik Indonesia Ambon. Akhirnya, perundingan tiga pihak
kebijakan oposisi PNI dan PKI dalam menolak buruh nasional ini. Guna menghadapi masalah yang didominasi oleh orang-orang Jawa Islam. antara Pemerintah Indonesia, Republik Maluku
sistem perekonomian yang didukung oleh ini, PM Natsir mengumumkan pelarangan Pada awalnya, Natsir mengirim Menteri Selatan dan UNCI kemudian disepakati.
Masyumi dan PSI. Ini merupakan awal dari pemogokan kerja dan lockout (penguncian Kemakmuran J. Leimena, sebagai putera Perdana Menteri Natsir mengumumkan di
usaha kemerdekaan ekonomi Indonesia yang pabrik) pada sektor-sektor yang vital untuk Maluku, untuk bernegosiasi. Kegagalan Misi depan parlemen pada 12 Oktober 1950. Bahwa
56
akan berkulminasi pada pengambil-alihan ekonomi, termasuk dalam industri komunikasi Leimena mendorong Perdana Menteri Natsir Pemerintah bersedia memberikan akses seluas-

232 PERDANA MENTERI REPUBLIK INDONESIA 1945 - 1959 PERDANA MENTERI REPUBLIK INDONESIA 1945 - 1959 233