Page 248 - Perdana Menteri RI Final
P. 248
besar bukan orang muslim. Selain itu, semenjak tahun 1959 Aceh mendapatkan posisinya sebagai penciptaan Provinsi Aceh ini menyebabkan militer Amerika Serikat yang ditawarkan
revolusi sosial pada awal Revolusi Kemerdekaan, Provinsi dengan status Daerah Istimewa. ketidak-mampuan PM Natsir untuk bisa lewat Misi John Melby pada akhir tahun 1950,
kaum ulama telah mengambil alih sebagian menetapkan Provinsi Aceh. Bahkan, baru tahun walaupun pemerintah tidak menolak bantuan
Pemerintah melakukan kerja-sama dengan
besar negara daripada kaum zuama atau Pamong 1956 dibawah Kabinet Ali Sastroamidjojo Kedua asistensi di bidang ekonomi dan pendidikan.
Persatuan Ulama Seluruh Aceh (PUSA) guna
Praja Aceh lama. Ada pula kekhawatiran bahwa dimana Aceh baru mendapatkan posisinya Lebih sulit daripada hubungan dengan Amerika
mengangkat Gubernur sementara Provinsi
pengintegrasian Aceh ke dalam Sumatera Utara sebagai Provinsi dengan status Daerah Istimewa. Serikat adalah hubungan dengan Belanda.
Sumatera dari Masyumi, Abdul Hakim.
dapat menyebabkan kembalinya berkuasa kaum Perjanjian KMB menjamin banyak dari
Gubernur Abdul Hakim dikenal secara Perdana Menteri Natsir berangkat menuju
zuama, sesuatu yang tidak diinginkan kaum pejabat ahli berkebangsaan Belanda yang akan
publik mendukung pembentukkan Provinsi Banda Aceh dari kota Medan pada tanggal 23
ulama Aceh. tetap dipekerjakan oleh pemerintah Republik
Aceh yang otonom, dan sehingga diharapkan Januari 1951 dengan rombongan menggunakan
Indonesia selama lima tahun ke depan dalam
Pada awalnya, Natsir mengambil kebijakan menjadi seorang Gubernur yang dapat dipercaya pesawat terbang. Sebuah pertemuan formil
kapasitas sebagai penasehat dengan harapan akan
untuk melibatkan elit Aceh sepenuhnya dalam oleh penduduk dan elit Aceh. Tetapi usaha dengan delapan puluh pejabat pemerintah
69
memperlancar periode transisi kemerdekaan.
proses pembentukkan Provinsi Sumatera Utara. pemerintah untuk meyakinkan masyarakat daerah dan pemuka masyarakat dilaksanakan.
Salah satu kebijakan luar negeri Indonesia
Secara pribadi, Natsir mendukung pendirian Aceh guna mendukung Provinsi Sumatera Utara Tetapi pertemuan tersebut gagal mencapai
berkaitan dengan usaha menambah tenaga ahli,
Provinsi Aceh karena beberapa alasan. Pertama, ini gagal. Natsir mengutus Menteri Keuangan kesepakatan. Esok harinya, Natsir balik ke baik sebagai penasehat maupun sebagai teknisi
Natsir simpatis terhadap perspektif masyarakat Syafruddin Prawiranegara dan Menteri Dalam Jakarta untuk meletakkan jabatannya sebagai karena Indonesia sangat kekurangan jenis tenaga
Aceh yang keberatan untuk dipimpin oleh Negeri Mr. Assaat untuk mendekati pemuka Perdana Menteri. Ia jelaskan ke Daud Beureuh demikian. Tetapi hubungan yang seharusnya
orang-orang non-Muslim dan ada kepercayaan Aceh soal ini. Pada 27 November 1950, Wakil keputusan tersebut: kegagalan perundingan ini saling menguntungkan antara Indonesia dengan
dibanyak kalangan bahwa Sumatera Utara akan Presiden Mohammad Hatta mendatangi sendiri hanya mengakibatkan dua pilihan yang bisa Belanda pada periode transisi ini diracuni
didominasi oleh suku Batak. Kedua, keberadaan Aceh guna mendengar dan berunding dengan diambilnya. Pilihan pertama adalah melakukan oleh penolakan Belanda untuk membahas
Provinsi Aceh ini menambah suara dalam pemuka-pemuka Aceh yang tergabung dalam tindakan kekerasan militer terhadap Aceh pengembalian wilayah Irian Barat. Posisi ini juga
Parlemen ataupun dari dukungan Gubernur karena telah melakukan pemberontakan. Pilihan
PUSA (Persatuan Ulama-ulama Seluruh Aceh). menyulitkan Natsir karena akan berefek pada
Provinsi yang pro-terhadap kebijakan Partai kedua adalah meletakkan jabatannya sebagai
perenggangan hubungannya dengan Presiden.
Masyumi. Berbeda dengan Maluku Selatan PUSA mengadakan kongres tanggal 22 Perdana Menteri. Daud Beureh yang akan
yang mayoritas dihuni oleh orang-orang non- Desember 1950 yang menuntut propinsi ini masih punya harapan dan penghormatan Hubungan erat antara Mohammad Natsir dan
Muslim, kenyataan bahwa Aceh merupakan otonomi untuk Aceh dengan ancaman jika tidak terhadap Pemerintah Republik ketika dibawah Presiden Sukarno menemui akhirnya justeru
daerah mayoritas Muslim dengan populasi dikabulkan, maka Gubernur dan seluruh jabatan Mohammad Natsir. Jatuhnya Natsir ini akan pada periode Perdana Menteri Natsir. Ini adalah
Muslim paling taat di Indonesia, maka Natsir negara Aceh akan mengundurkan diri. Kondisi mendorongnya memperkuat pilihannya untuk hubungan yang terbina sejak Natsir masuk dalam
sangat simpatis terhadap keinginan rakyat Aceh. pelik ini dikhawatirkan akan menjerumus memberontak dan mendirikan Negara Islam pemerintahan sebagai Menteri Penerangan serta
Tapi posisi Aceh sebagai provinsi Muslim ini menjadi konflik militer. Pada dasarnya Indonesia di Aceh pada tahun 1953. asisten Sukarno dalam beragam hal, termasuk
pula yang membuat usaha menggolkan provinsi Masyumi dan Natsir secara pribadi mendukung penulisan pidato 17 Agustusnya. Hubungan
KEBIJAKAN LUAR NEGERI DAN
Aceh menjadi sulit. Oposisi yang terdiri dari penciptaan Aceh sebagai provinsi mandiri. baik ini tidak didasarkan atas kesamaan
PERPECAHAN DENGAN SUKARNO
kalangan Nasionalis Kiri seperti PNI dan Sebagai partai Islam mereka melihat keberadaan ideologis, melainkan sebuah modus vivendi
PKI melihat pendirian Provinsi Aceh akan provinsi dengan Islam kuat dapat membantu Kebijakan Natsir mengikuti tradisi kebijakan yang menekankan pentingnya kerja-sama untuk
memperkuat posisi Masyumi dalam parlemen pemerintahan di tingkat nasional. Tetapi hal ini ‘bebas aktif’ yang telah lama dijalankan oleh mencapai tujuan, yaitu kemerdekaan Indonesia.
dan pemerintahan dan oleh sebabnya, Natsir pula yang mendorong oposisi untuk menolak pemerintah. Walaupun Masyumi terkenal Padahal, hubungan mereka dipenuhi dengan
gagal untuk mendapatkan dukungan Parlemen pembuatan Provinsi Aceh. Ketidak setujuan PNI memiliki sifat yang dianggap banyak orang polemik dan saling kritik pada tahun 1930an
dalam mensahkan Provinsi Aceh. Bahkan baru dan partai-partai kiri lainnya untuk mendukung sebagai pro-Barat, Natsir tetap menolak bantuan ketika posisi ideologis dua pemimpin nasional ini
236 PERDANA MENTERI REPUBLIK INDONESIA 1945 - 1959 PERDANA MENTERI REPUBLIK INDONESIA 1945 - 1959 237
