Page 280 - Perdana Menteri RI Final

dapat lagi menyelamatkan diri dari perpecahan. Adapun pergantian menteri dilakukan dengan pemerintahan Sukiman untuk bekerja. Pada kepastian hukum adalah syarat mutlak untuk
Beberapa jam sebelum para formateur cepat pada sejumlah posisi. Sewaka dari PIR sisi lain, terlihat pula bahwa dalam menyusun dapat menjalakan cita-cita kemerdekaan.

menyerahkan susunan kabinet lengkap kepada menggantikan koleganya satu partai, Sumitro pidato pertamanya di parlemen, Sukiman Dalam hal ini, kabinet berusaha untuk dapat
Presiden, badan eksekutif Masyumi yang Kolopaking, yang menolak penunjukannya berhati-hati dalam memposisikan kabinet mengubah peraturan-peraturan lama warisan
dipimpin Natsir mengeluarkan pernyataan pada posisi menteri pertahanan karena tidak pendahulunya, dan terlihat berusaha memahami kolonial menjadi hukum nasional. Akan tetapi,
yang menyatakan bahwa tindakan Sukiman sebidang dengan keahliannya pada persoalan kekurangan dari pemerintahan Natsir tanpa hal yang lebih mendesak untuk dikerjakan
sebagai formatur tidak secara resmi mewakili Pamongpraja. Menyusul kemudian M. Yamin perlu menyalahkannya. adalah mengerahkan segala usaha guna

Masyumi. Oleh karenanya, dalam daftar kabinet yang mengundurkan diri dari Menteri memulihkan situasi yang banyak mengalami
Beberapa kalangan mengkritik kabinet Sukiman
baru akhirnya diumumkan pada tanggal malam Kehakiman digantikan A. Pellaupessy dan gangguan keamanan. Untuk itu, pemerintah
cenderung berorientasi pada distribusi kekuasaan
itu, tidak ada anggota Masyumi yang berasal kemudian diteruskan Mohammad Nasrun (non- berusaha utuk menjalankan tindakan-tindakan
untuk memperoleh dukungan politik partai-
partai). Pada bulan Juli nama Wilopo (PNI)— yang tegas sebagai negara hukum untuk
dari kelompok Natsir yang duduk di kabinet
partai di DPR, dan kurang memiliki kebaruan menjamin keamanan dan ketenteraman, serta
Sukiman-Suwiryo. 24 tokoh yang kemudian akan menjadi perdana
dalam hal program yang akan dijalankan. Seperti
menteri pada era setelah Sukiman—muncul menyempurnakan organisasi alat-alat kekuasaan
Komposisi anggota kabinet Sukiman-Suwiryo menggantikan Sujono Hadinoto pada jabatan Sukiman sendiri mengakui dalam pidatonya, negara, dinamakan dengan istilah “Staf K”,
sejumlah program kabinetnya pada dasarnya
terdiri atas perdana menteri dan wakilnya Menteri Perindustrian dan Perdagangan. Dalam yang dikoordinasikan secara terpusat. Adapun
merupakan kelanjutan dari apa yang telah
yang dibantu oleh tujuh belas menteri. Feith beberapa hal, perubahan-perubahan komposisi tugas untuk menjaga keamanan negara harus
dilakukan Natsir, meskipun ia menambahkan,
berargumen mayoritas anggota kabinet Sukiman dalam kabinet Sukiman merekam dinamika dilakukan mulai dari tingkatan yang paling
kabinetnya akan menyusun prioritas dalam
adalah orang-orang yang keunggulannya telah juga persoalan-persoalan yang menerpa bawah yakni desa.
penangan masalah. Hal ini tentu dapat dipahami
dicapai melalui peran “administrator” ketimbang pemerintahannya.
karena akar persoalan yang mereka hadapi juga Terkait dengan masalah keamanan, Feith melihat
peran “Solidarity maker” (penggalang solidaritas), bahwa dalam beberapa hal kabinet Sukiman
walaupun bila dibanding kabinet pendahulunya, PROGRAM DAN KEBIJAKAN tidak berbeda. Dalam pidatonya di hadapan
parlemen, Sukiman menyatakan perlunya untuk cukup banyak belajar dari tindakan-tindakan
jumlahnya lebih sedikit. Selain itu jika pada era
Pada 28 Mei, Sukiman menyampaikan yang diterapkan oleh kabinet sebelumnya untuk
mengadopsi program yang pernah dijalankan
sebelumnya, pemerintahan merupakan bentuk
programnya di hadapan parlemen. Setengah melemahkan kekuatan kelompok pemberontak
baik oleh Hatta dan Natsir walaupun belum
dari zaken cabinet, Kabinet Sukiman dengan jelas
bulan kemudian parlemen menyatakan dan pengacau keamanan lainnya. Termasuk,
menunjukan hasil seperti yang diharapkan
memperlihatkan pengaruh besar dari partai-
keputusannya memberikan kesempatan kepada sejumlah tindakan yang diambil dalam rangka
namun hal tersebut harus dipahami mengingat
partai politik baik dalam penyusunan, pembagian
kabinet untuk bekerja, dengan suara 119 setuju meminimalisir angka penyelundupan melalui
keduanya hanya memiliki waktu yang sangat
portofolio, perencanaan dan pelaksanaan
berbanding 30 menolak. Hasil ini sudah dapat pelabuhan. Keberhasilan ini memberi pengaruh
pendek untuk merampungkan persoalan-
program kerja. Perbedaan lain antara kabinet tidak terlalu mengagetkan, karena sejak pertama yang luas untuk berbagai bidang. Namun pada sisi
persoalan besar dan fundamental. Program
Sukiman dengan kabinet Natsir, menteri- kali terbentuk, kabinet Sukiman disambut lain, pemerintahan Sukiman bukan tanpa celah.
kabinet Sukiman memiliki enam agenda besar
menteri pada kabinet Sukiman mayoritas berasal dengan antusisame yang sangat tinggi, dan media Tampaknya, kabinet Sukiman yang memperoleh
yang eliputi persoalan keamanan, kemakmuran,
dari partai politik, dengan sedikit pengecualian massa menyebutnya sebagai kabinet yang paling dukungan politik dari kekuatan sipil ini memiliki
organisasi negara, perburuhan, politik luar
untuk M. Yamin, dan Juanda yang berasal dari kuat karena selain didukung oleh koalisi yang titik lemah dalam membangun komunikasi dan
negeri, dan masalah Irian Barat.
non-partai. Ahmad Subardjo, tokoh Masyumi tangguh, personalia dalam kabinet juga dikenal koordinasi yang baik dengan kekuatan militer.
yang meskipun dalam partai tidak memegang dengan keahlian di bidang masing-masing. Keamanan dan kemakmuran menjadi dua isu Terlebih lagi, seperti diungkapkan Feith,
kedudukan penting apapun dan merupakan Bahkan, lingkaran Masyumi pendukung Natsir yang paling diprioritaskan oleh kabinet ini. hubungan antara pemerintah dengan tentara
kawan dekat Sukiman, menjabat sebagai menteri yang pada awal pembentukan kabinet bersuara Sukiman melihat bahwa pemulihan stabilitas pada era kabinet Sukiman menegang sejak awal
luar negeri. sangat kritis, memberi kesempatan kepada negara melalui penciptaan keamanan dan karena kabinet ini tidak terlalu memperhatikan

268 PERDANA MENTERI REPUBLIK INDONESIA 1945 - 1959 PERDANA MENTERI REPUBLIK INDONESIA 1945 - 1959 269