Page 282 - Perdana Menteri RI Final

kepentingan tentara. Hal ini nantinya terbukti bank sentral dan bank sirkulasi. Pada bulan Juni
dalam kasus M. Yamin di bulan Juni, ‘razia 1951, sebuah Panitia Nasionalisasi DJB dibentuk

Agustus’, dan MSA. untuk merancang proposal nasionalisasi,
dan rencana undang-undang nasionalisasi,
Program ekonomi menjadi prioritas terpenting
serta rancangan undang-undang yang baru
lainnya bagi kabinet Sukiman yang sangat terkait
mengenai Bank Sentral. Pada tahap selanjutnya,
dengan kemampuan pemerintah menciptakan
diangkatlah Syarifuddin Prawiranegara pada
stabilitas keamanan nasional. Dalam banyak
tanggal 12 Juli 1951 untuk menggantikan Dr.
hal, kabinet Sukiman melakukan kebijakan
Houwink Presiden DJB. Tiga hari berselang,
25
yang telah dimulai oleh kabinet sebelumnya,
pemerintah mengeluarkan UU No. 24 tahun
diantaranya adalah meneruskan “Rencana
1951 tentang Nasionalisasi DJB menjadi Bank
Sumitro”. Seperti yang dijalankan pendahulunya,
Indonesia yang berfungsi sebagai bank sentral
kabinet ini juga memberi perhatian lebih industri
dan bank sirkulasi.
kecil dan koperasi, serta mengalokasikan dana Sidang Parlemen ke-V yang dihadiri oleh Kabinet
Sukiman pada tanggal 21 Mei 1951
besar untuk melaksanakan proyek pembangunan Terkait dengan ‘Boom Korea’, ketegangan
daerah di mana cetak birunya telah dibuat jauh yang terjadi di semenanjung Korea pada awal Perpustakaan Nasional Republik Indonesia

lebih lama. Kabinet Sukiman juga memandang dekade 1950-an, memberi dampak yang tidak
pentingnya investasi asing pembangunan menguntungkan bagi pemerintahan Sukiman.
dan kebutuhan perang ke Cina. Sejumlah anggaran. Menteri Keuangan era Sukiman
ekonomi Indonesia, yang dijalankan bersamaan Hal ini berbeda dengan era sebelumnya di
kalangan dan media massa dengan penuh memprakarsai—secara informal—suatu
dengan dikendorkannya kebijakan benteng, mana Perang Korea telah menyebabkan
kecurigaan mentafsirkan bahwa hal ini adalah kesepakatan yang meminta bank-bank pemerintah
namun pada saat bersamaan pemerintah juga melambungkan permintaan pasar terutama dari
bentuk permainan ekonomi Amerika agar mereka untuk memberikan kredit kepada perusahaan-
terus menjalankan program “Indonesianisasi” Amerika terhadap komoditas strategis Indonesia
dapat memonopoli komoditas penting dengan perusahaan yang memiliki keterkaitan dengan
secara bertahap pada sejumlah bidang kegiatan seperti karet dan minyak, sekaligus mendorong
harga murah. Respon pedas keluar dari Menteri partai-partai politik dalam lingkaran koalisi.
bisnis, terutama impor. perkebunan karet baik dalam skala besar maupun
Luar Negeri, Subardjo yang menyatakan bahwa Tentu saja, kebijakan yang diambil Jusuf Wibisono,
yang diusahakan rakyat untuk meningkatkan
Indonesia akan “menjual kepada Iblis sekalipun yang dikenal lebih longgar dalam hal pencairan
Bruce Glassburner mencatat selama kurun
produksinya. Hanya saja setelah memasuki
jika hal ini dapat melayani kepentingan rakyat”. anggaran ketimbang pendahulunya, membuat
periode ketika Sukiman menjadi perdana menteri
pertengahan 1951—tidak lama setelah Sukiman
Namun, kabinet tampaknya mendapatkan tekanan senang pihak-pihak dalam pemerintahan,
terjadi beberapa perkembangan penting dalam
menjabat perdana menteri—permintaan dan keras sehingga menolaknya, dan Subardjo sendiri sehingga kesatuan dalam kabinet dapat terus
26
sejarah ekonomi Indonesia. Perkembangan
produksi karet menurun secara signifikan juga segera merevisi komentarnya walaupun tidak terjaga, meskipun sebagai konsekwensinya ia juga
yang paling signifikan adalah nasionalisasi Bank
yang secara langsung berpengaruh terhadap secara langsung. Kabinet Sukiman kemudian membuat kubu oposisi semakin gusar.
De Javansche Bank (DJB), dan memburuknya
neraca ekspor Indonesia yang juga ikut anjlok. mematuhi embargo—seperti halnya ketiga
kondisi fiskal sebagai dampak dari “boom Korea”
Memasuki tahun 1952, defisit anggaran negara kabinet yang menggantikannya kemudian—, SUKIMAN DAN SUKARNO
pada pertengahan tahun 1951. Nasionalisasi DJB
sudah hampir mencapai tiga miliar rupiah, turun dan harga komoditas strategis Indonesia anjlok
sebenarnya telah berlangsung dalam beberapa Sukiman memulai pekerjaan sebagai Perdana
tajam bila dibandingkan dengan surplus Rp. 1,7 sesudah itu.
proses. Pada Keterangan Pemerintah di parlemen, 27 Menteri dengan penuh kepercayaan diri.
miliar di tahun sebelumnya.
Sukiman merinci rencana pemerintah untuk Kebijaksanaan berbeda diambil oleh Menteri Dukungan Sukarno merupakan salah satu faktor
melakukan nasionalisasi terhadap DJB menjadi Kondisi diperburuk dengan keluarnya embargo Keuangan, Jusuf Wibisono, yang berasal dari pentingnya. Hubungan antara Perdana Menteri
Bank Indonesia yang akan difungsikan sebagai PBB yang melarang ekspor bahan-bahan strategis Masyumi dalam hal impor dan distribusi alokasi dan Presiden sangat baik, dan telah terbina

270 PERDANA MENTERI REPUBLIK INDONESIA 1945 - 1959 PERDANA MENTERI REPUBLIK INDONESIA 1945 - 1959 271