Page 376 - Perdana Menteri RI Final
P. 376

diterapkan oleh menteri Iskaq Tjokroadisurjo.   menyeluruh yang rancang oleh kabinet Ali                               yang lazim dilakukan Nasution yang pada era    ini kontroversial. Selain tindakan hukum untuk
                           Hanya saja, untuk kali ini, pihak yang dahulunya   Sastroamidjojo berhasil memperoleh persetujuan                      Burhanuddin Harahap dikembalikan pada          kasus korupsi tidak termasuk dalam ranah

                           menentang kebijakan tersebut tidak lagi        DPR dengan mudah pada 22 Mei, dan begitu                                posisi KSAD. Sejumlah perwira yang digeser     tentara, penangkapan Roeslan Abdulgani ini
                           menyuarakan kritik kerasnya, bahkan Masyumi    pula dengan Sukarno yang tanpa keengganan                               dari posisinya oleh Nasution meradang, bahkan   juga dilakukan dengan mengerahkan pasukan
                           yang sebelumnya sangat keras dalam menyerang   lagi menandatangani RUU ini pada 3 Mei 1956. 55                         mempergunakan kekuatan yang dimilikinya        dan dilaksanakan pada momentum yang sangat
                           kebijakan menteri Ishaq pada kabinet Ali                                                                               untuk  melawan—termasuk melakukan usaha-       kritis  yakni ketika yang  bersangkutan hendak
                                                                          Dengan penghapusan isi KMB tersebut,
                           Sastroamidjojo I, juga dapat menerima.                                                                                 usaha yang menentang pemerintah.               terbang ke London. Jika perwakilan Indonesia
                                                                          hubungan uni Indonesia-Belanda yang didasarkan
                                                                                                                                                                                                 gagal berangkat karena ditangkap tentara
                           Akan tetapi, dari semua programnya Kabinet     pada KMB ikut hilang dan berubah menjadi                                Salah satu ‘korban’ dari  Tour of Duty adalah
                                                                                                                                                                                                 dengan tuduhan korupsi, maka hal ini dapat
                           Ali Sastroamidjojo II, tampaknya pemerintah    hubungan yang lazim beraku antar negara biasa                           kolonel Simbolon, panglima teritorium Bukit
                                                                                                                                                                                                 menghancurkan reputasi Indonesia di dunia
                           sangat menekankan pada agenda politik luar     saja. Oleh sebab itu, pemerintah dapat mengambil                        Barisan Sumatera Utara. Simbolon digeser dari
                                                                                                                                                                                                 internasional. Hanya saja, aksi Kawilarang ini
                           negeri dimana Ali Sastroamidjojo kembali       langkah lebih lajut  menyangkut  pembebasan                             posisnya untuk digantikan oleh kolonel Zulkifli
                                                                                                                                                                                                                                     58
                                                                                                                                                                                                 dapat digagalkan atas bantuan KSAD.  Lubis
                           memperlihatkan kapasistasnya dalam bidang      Irian Barat. Pemerintah memprioritaskan untuk                           Lubis yang saat itu menjabat sebagai wakil
                                                                                                                                                                                                 sendiri mengundurkan diri—atau dalam versi
                           ini. Bagi Ali Sastroamidjojo usaha untuk       meneruskan perjuangan mewujudkan kekuasaan                              KSAD. Kelompok tentara pro-Simbolon-Lubis
                                                                                                                                                                                                 lain diturunkan—dari jabatannya sebagai wakil
                                                                          de facto Republik Indonesia atas Irian Barat
                           membatalkan KMB adalah agenda terpenting                                                                               mentafsirkan  tidakan  KSAD  ini  adalah  upaya   KSAD untuk digantikan oleh Gatot Soebroto.
                           sehingga berada pada urutan teratas program    dengan didasarkan pada kekuatan rakyat dan                              untuk membersihkan para perwira yang terkait   Adapun pemerintah kemudian membentuk
                           pemerintah. Ali Sastroamidjojo berpendapat     kekuatan-kekuatan anti kolonialisme di dunia                            dengan jatuhnya Kabinet Ali Sastroamidjojo I   suatu panitia yang terdiri dari para menteri dan
                                                                          internasional. Pada masa pemerintahan kabinet
                           bahwa Indonesia masih tersandera oleh hasil-hasil                                                                      dengan mempreteli kekuasaan keduanya. Oleh     pejabat negara yang bertugas untuk melakukan
                                                                          ini, Propinsi Irian Barat berhasil dibentuk pada 17
                           KMB yang memberatkan, yang oleh karenanya                                                                              karena tindakan-tindakannya tersebut Nasution   penyelidikan lebih lanjut atas tuduhan korupsi
                                                                          Agustus 1956. Provinsi ini beribukota di Soa Siu
                           harus  dihilangkan terlebih dahulu jika ingin                                                                          kerap disebut sebagai alat atau bahkan dengan   kepada Menteri Luar Negeri. Proses ini dilakukan
                                                                          dengan wilayah yang meliputi sejumlah wilayah
                           dapat melaksanakan program pembangunan.                                                                                istilah yang lebih kasar lagi: ‘antek perdana   sebagai  respon  terhadap  kelompok  Lubis  yang
                                                                          Tidore (yang sebelumnya di bawah Belanda),
                           Dalam hal ini, kabinet bertindak dengan
                                                                                                                                                  menteri’ oleh para lawan politiknya dan media   semakin gencar menyuarakan tuduhan kepada
                                                                          Oba, Weda, Patani, dan Wasile (Maluku
                           kecepatan penuh. Kabinet Ali Sastroamidjojo                                                                            oposisi. Perwira lain yang kemudian terseret   pemerintah yang dianggap melindungi korupsi.
                                                                                56
                                                                          Utara).  Adapun Sultan Tidore, Zainal Abidin
                           berhasil menyusun rancangan undang-undang                                                                              dalam kasus ini adalah Kawilarang yang         Hasil penyelidikan memutuskan bahwa Roeslan
                                                                          Syah, diangkat sebagai gubernur pertama.
                           baru yang menghapuskan keseluruhan perjanjian                                                                          sebelumnya sangat berjasa dalam mengawal       Abdulgani tidak bersalah.
                           Konferensi Meja Bundar secara unilateral, baik                                                                         keamanan KAA. Kawilarang saat itu memiliki
                                                                          PERSOALAN DAERAH DAN TENTARA
                           materiil maupun formil, dan mempersiapkan                                                                                                                             Kasus yang melibatkan kekuatan militer sebagai
                                                                                                                                                  posisi strategis di Jawa Barat rencananya
                           langkah-langkah antisipasi atas dampak yang    Tantangan terberat yang dihadapi oleh Ali                               digantikan oleh Letnan Kolonel Soeprajogi.     upaya di luar parlemen yang ditujukan kepada
                           ditimbulkannya.   Sebenarnya,    rancangan     Sastroamidjojo  beserta  kabinetnya  berasal  dari                                                                     pemerintah tidak berakhir dengan kegagalan
                           sebelumnya telah pernah disusun oleh kabinet   persoalan yang timbul dengan adanya pergeseran                          Sebagai usaha perlawanan pertama terhadap      Kawilarang. Hingga akhir tahun 1956, tercatat

                           Burhanuddin Harahap dan telah disahkan pula    para pejabat di kalangan militer. Persoalan                             pemerintahan Ali Sastroamidjojo dilakukan oleh   paling tidak dua insiden yang melibatkan
                           oleh parlemen pada 28 Februari 1956, setelah   di luar parlemen serupa juga pernah terjadi                             Kawilarang yang mencoba menahan menteri        kekuatan bersenjata dengan tujuan menjatuhkan
                           melewati perdebatan yang keras di Parlemen.    sebelumnya, dan mirip dengan yang membuat                               Roeslan Abdulgani atas tuduhan korupsi.        kabinet. Pada 11 Oktober, para perwira
                           Hanya saja, undang-undang produk kabinet       kabinet Ali Sastroamidjojo I jatuh. Hanya saja,                         Roeslan Abdulgani  ditangkap  sesaat  sebelum   pendukung Lubis di Jawa Barat menggerakan
                           sebelumnya terpaksa kandas setelah gagal       kali ini, persoalan yang timbul menjadi lebih                           berangkat ke luar negeri untuk mengkuti        sembilan  batalyon  menuju  Jakarta. Aksi  ini
                                                                                                                                                                              57
                           memperoleh tanda tangan presiden. Berbeda      kompleks karena menyeret sentiment daerah                               konferensi tentang Terusan Suez.  Aksi ini terjadi   gagal  di  tengah  jalan  karena  berhasil  dicegah
                           dengan sebelumnya, rancangan undang-undang     dan  pusat. Persoalan  ini berakar  pada  usaha                         pada 13 Agustus, sehari sebelum pergantian     oleh Mayor Achmad Wiranatakusuma yang
                           penghapusan hasil perjanjian KMB secara        Tour of Duty atau pergantian para perwira TNI                           Kawilarang dilaksanakan. Langkah Kawilarang    loyal terhadap KSAD dan pemerintah. Sebulan





                           364   PERDANA MENTERI REPUBLIK INDONESIA 1945 - 1959                                                                                                                  PERDANA MENTERI REPUBLIK INDONESIA 1945 - 1959  365
   371   372   373   374   375   376   377   378   379   380   381