Page 380 - Perdana Menteri RI Final
P. 380

partai ini hanya memiliki empat wakil di DPR.   dari Barat, yang terbukti tidak sesuai dengan                          familie aan tafel: alle leden van de vamilie aan   Samuel yang menjabat sebagai Panglima
                           Hanya saja, keluarnya IPKI dari koalisi menjadi   iklim politik Indonesia. Oleh karenanya,                             de eettafel en aan de werktafel” (Semua adalah   Teritorium VII mengumumkan keadaan
                           awal dari perpecahan di tubuh kabinet Ali-     Sukarno memandang perlunya untuk kembali                                anggota keluarga di meja: semua adalah         darurat perang untuk seluruh wilayah

                           Roem-Idham.                                    pada bentuk demokrasi asli yang sesuai                                  anggota keluarga di meja makan dan di meja     kekuasaannya di Ujung Pandang (Makasar).
                                                                          dengan karakter bangsa Indonesia, dimana                                kerja) tanpa pengecualian bagi siapapun.       Bersamaan dengan itu, diumumkan pula
                                                                                                                                                                                           73
                           AKHIR KABINET ALI II DAN LAHIRNYA              partai-partai  dapat  duduk  bersama  untuk                             Kedua, perlunya dibentuk Dewan Nasional        Piagam Perjuangan Semesta (Permesta) untuk
                           DEMOKRASI TERPIMPIN                            menyelesaikan    masalah,   dan   bukannya                              yang mewakili seluruh golongan fungsional      wilayah Indonesia bagian timur. Secara teknis,

                                                                          melakukan oposisi. Dalam suatu rapat umum                               yang ada dalam masyarakat. Dalam hal ini,      gerakan ini mengambil alih otoritas sipil di
                           Perpecahan  di  tubuh  kabinet  tidak  dapat
                                                                          di Bandung yang dihelat pada awal 1957,                                 Dewan Nasional adalah representasi dari        Bali, Nusa Tenggara dan Maluku. Gerakan
                           diselamatkan lagi setelah Masyumi yang
                                                                          Sukarno lebih tegas menyatakan bahwa ia                                 rakyat, sedangkan kabinet adalah representasi   Permesta kemudian menyatakan bergabung
                           melakukan konggres pada akhir Desember
                                                                          akan mengintervensi pemerintahan untuk                                                                                 dengan PRRI yang pembentukannya telah
                           memutuskan untuk menarik seluruh menterinya                                                                            dari parlemen.
                                                                                                           71
                           dari kabinet. Saat M. Roem menyampaikan        menghentikan segala kekacauan.  Sukarno                                                                                diumumkan terlebih dahulu pada 15 Februari.
                                                                          beralasan tindakan ini diperlukan atas dasar                            Tanggapan atas konsepsi yang diajukan
                           keputusan Masyumi kepada Perdana Menteri,                                                                                                                             Bagi Ali Sastroamidjojo, kondisi politik
                           Ali Sastroamidjojo menyatakan kekecewaannya    pertimbangan kondisi yang berkembang saat                               Sukarno tidaklah begitu baik terutama          saat itu sudah tidak lagi memungkinkannya
                           dengan mengatakan bahwa keluarnya Masyumi      itu dimana terjadi pepecahan dan kekacauan                              menyangkut gagasan yang pertama tentang
                                                                                                                                                  pembentukan kabinet yang mengikutsertakan      untuk memimpin pemerintahan. Di samping
                           dari pemerintahan adalah suatu kesalahan       politik, serta ia juga mengkhawatirkan
                                                                                                                                                  semua partai. Gagasan ini hanya memperoleh     situasi semakin memburuk dengan munculnya
                           yang akan memuluskan langkah PKI, karena       bahwa tentara akan mengambil alih jika                                                                                 kekuatan anti pemerintah di berbagai daerah,
                           yang mereka incar adalah pecahnya koalisi      kegaduhan poitik tidak segera ditemukan                                 dukungan dari PKI, PNI, Murba, Baperki,
                           PNI-Masyumi.  Perpecahan  ini  menyebabkan     penyelesaiannya. 72                                                     dan Persatuan Pegawai-pegawai Kepolisian       kabinetnya juga semakin lemah dengan
                                                                                                                                                  Negara, sedangkan sisanya dari keseluruhan     keluarnya NU yang jengkel atas konsepsi
                           dukungan parlemen terhadap kabinet berkurang
                                                                          Pada bulan Februari, keinginan Sukarno                                  yang ada menolak. Salah satu poin penting      presiden, dan partai Islam lainnya yakni PSII.
                           secara drastis mengingat Masyumi memiliki
                                                                          semakin jelas. Presiden yang saat itu baru                                                                             Pada 14 Maret, Ali Sastroamidjojo menghadap
                           57 suara dalam DPR. Ali Sastroamidjojoendiri                                                                           dari penolakan tersebut adalah besarnya
                                                                          saja pulang dari kunjungan ke Tiongkok,                                                                                presiden untuk mengembalikan mandat. Hari
                           berpikir untuk meletakan jabatannya saat itu                                                                           keengganan untuk bekerja sama dengan—
                                                                          Soviet, dan sejumlah negara Eropa Timur                                 terlebih lagi untuk mengikutsertakan—PKI       itu menjadi hari terakhirnya sebagai perdana
                           juga, namun PNI dan NU mendesaknya untuk
                                                                          lainnya mengemukakan gagasannya yang                                    dalam kabinet. Selain muncul dari partai       menteri untuk kali kedua, sekaligus hari
                           tetap mempertahankan kabinet. 70
                                                                          dikenal dengan ‘konsepsi’—istilah yang                                  politik, penolakan juga muncul dari kalangan   ketika keadaan SOB (staat van oorlog en beleg)
                           Masalah baru kemudian muncul, kali ini         sudah muncul, dan telah menjadi rumor sejak                             militer dan tokoh-tokoh daerah. Pada sisi      yang menunjukan situasi darurat untuk negara
                           datang dari sikap politik Presiden Sukarno.    akhir 1956. Pada dasarnya konsepsi Sukarno                              lain, Daniel S. Lev menyebutkan bahwa          ditetapkan. Adapun, surat keputusan presiden

                           Sejak oktober 1956, Sukarno telah mengkritik   berisi dua hal utama. Pertama, kabinet harus                            penolakan untuk memasukan PKI dalam            tentang SOB yang dikeluarkan pada hari itu
                           habis praktek demokrasi dengan menimpakan      dibentuk atas perwakilan semua partai, bukan                            kabinet adalah strategi yang salah bagi partai-  adalah dokumen terakhir yang ditandatangani
                           kesalahan  pada usulan  pembentukan  partai-   seperti yang terjadi dalam pemerintahan saat                            partai anti-komunis karena dengan demikian     Ali Sastroamidjojo selaku Perdana Menteri,
                           partai politik yang digagas Hatta pada awal    itu yang diibaratkannya seperti kuda dengan                                                                            sekaligus Menteri Pertahanan  ad interim.
                                                                                                                                                  mereka mengizinkan presiden mengontrol
                           kemerdekaan, di tahun 1945. Lebih lanjut ia    tiga kaki—merujuk pada koalisi tiga partai                                           74                                Ali Sastroamidjojo yang membangun kabinet
                                                                                                                                                  pemerintahan.
                           menyebut bahwa partai-partai politik adalah    utama pendukung Ali Sastroamidjojo. Bagi                                                                               dengan rasa percaya diri karena didukung
                           sumber penyakit, yang menyebabkan bangsa       Sukarno, kabinet yang tersusun nantinya                                 Memasuki bulan Maret 1957, kondisi dalam       oleh mayoritas anggota parlemen yang
                           Indonesia terpecah-pecah. Sukarno melihat      akan bekerja secara gotong-royong, yang dalam                           negeri semakin gawat. Di berbagai tempat       dipilih pilihan rakyat melalui pemilu yang
                           bahwa demokrasi yang sedang diterapkan di      retorika indah khas Sukarno dikatakan dengan                            tentangan-tentangan terhadap pemerintah        demokratis, terpaksa mengakhiri jabatannya
                           Indonesia merupakan sistem yang diimpor        mengutip pribahasa Belanda“alle leden van de                            pusat semakin gencar disuarakan. Vintje        karena paremen dianggap menjadi biang





                           368   PERDANA MENTERI REPUBLIK INDONESIA 1945 - 1959                                                                                                                  PERDANA MENTERI REPUBLIK INDONESIA 1945 - 1959  369
   375   376   377   378   379   380   381   382   383   384   385