Page 378 - Perdana Menteri RI Final
P. 378
kemudian, tepatnya pada 16 November, Lubis provinsi-provinisi otonomi meliputi Aceh, mereka merasa terancam dengan program ‘tour pembangunan di daerah. Dewan ini dipimpin
mencoba melakukan upayanya yang kedua Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan of duty’ Nasution, seperti dalam kasus Simbolon oleh Letnan Kolonel Ahmad Husein yang
dengan menggerakan satuan-satuan Divisi Kalimantan Timur. yang dilaporkan menerima uang sekitar 50 juta berhasil melakukan pengambilalihan kekuasaan
Siliwangi dibawah komando Mayor Djaelani. dari kegiatan illegal—dimana ia sendiri juga sipil dari Gubernur Ruslan Muljohardjo. Karena
Pada 1 Desember, Moh. Hatta secara resmi
65
Rencananya pasukan ini akan bergabung dengan mengakuinya. Terkait dengan praktek-praktek masalah ini memiliki banyak kaitan yang pelik—
mengundurkan diri setelah sebelumnya pada
satuan-satuan AD dari Komando Jakarta Raya illegal itu, pihak oposisi tidak bersuara keras termasuk juga kuatnya pengaruh Masyumi di
pertengahan Juli, ia bersurat ke DPR untuk
pimpinan Mayor Djuhro Sumitradilaga untuk melainkan mengalihkan isu tersebut untuk Sumatra Tengah, pemerintah mengambil sikap
meminta berhenti dari jabatannya sebagai
menangkap para menteri dan tokoh-tokoh menyerang pemeritah dengan mengatakan berbeda dengan yang diterapkan kepada Kolonel
Wakil Presiden. Terkait dengan sikapnya ini,
lainnya. Hanya saja, karena kegagalan Djuhro bahwa banyaknya penyelundupan disebabkan Simbolon. Untuk mengatasi persoalan ini, Ali
67
Hatta, sebagaimana dituliskan dalam suratnya,
menggerakan pasukannnya, usaha kudeta yang oleh kegagalan pemerintah dalam memeratakan Sastroamidjojo menekankan ‘pendekatan yang
menyatakan bahwa setelah DPR dan dewan
dikenal dengan peristiwa ‘16 November’ tersebut pembangunan, dan pusat menganaktirikan bijaksana’.
konstituante hasil pemilu terbentuk, maka jabatan
gagal dilaksanakan. Sejumlah perwira yang daerah.
61
terlibat dalam aksi ini kemudian ditangkap dan wakil presiden tidak lagi diperlukan. Spekulasi Sebelum persoalan Dewan Banteng rampung,
dipecat. 59 atas pengunduran diri ini bermunculan, sejumlah Pada 22 Desember, Kolonel Simbolon yang pemerintah juga dihadapkan pada munculnya
pihak mentafsirkan peristiwa ini adalah puncak mengambil kembali komando Territorium I kasus serupa di Sumatera Selatan. Tokoh penting
Tidak berhenti sampai di situ saja, persoalan ketidakcocokan Dwi-tunggal. Akan tetapi, Bukit Barisan mengumumkan situasi wilayah dalam gerakan ini adalah Letkol Barlian panglima
62
pergereran perwira ini melebar pada persoalan banyak pula kalangan, terutama penentang kekuasaannya dalam keadaan perang dan setempat yang memiliki kaitan dengan Simbolon
lain yakni menyangkut hubungan pusat-daerah. pemerintah, yang mengkaitkan pengunduran bahaya. Simbolon juga menyatakan bahwa untuk dan Ahmad Husain mengambil langkah politik
Berkembang pula desas-desus spekulatif yang diri Hatta sebagai bentuk dari semakin buruknya sementara waktu wilayahnya putus hubungan serupa dengan keduanya untuk menentang
mengkaitkan persoalan pergesieran perwira ini hubungan pusat-daerah, bahkan tuduhan yang dengan pemerintah pusat, dan tidak lagi mengakui pemerintah. Hanya saja Barlian menempuh
dengan ketidaksenangan Ali-Nasution (Jawa- lebih jauh lagi: Jawa dan non-Jawa . 63 pemerintahan kabinet Ali Sastroamidjojo. Hanya cara yang lebih halus dengan mempergunakan
pusat) kepada Simbolon-Lubis (Sumatera-
saja, Djamin Ginting yang saat itu merupakan pengaruhnya atas Gubernur Winarno untuk
daerah). Sentimen primordial yang didasarkan Sejak Desember 1956, situasi politik menjadi
wakil Simbolon tidak sepakat dengan manuver melawan pusat, misalnya dengan melarang bank
pada asal etnis-kultural semacam ini dengan semakin buruk yang ditandai oleh munculnya politik yang mempertentangkan pusat-daerah. untuk mencairkan uang tanpa izin gubernur, dan
mudah menyebar, terutama dengan memperoleh dewan daerah di sejumlah tempat dan Dalam waktu singkat, pasukan Djamin Ginting melarang orang keluar daerah dengan membawa
dukungan dari oposisi yang kerap mengangkat perpecahan di dalam tubuh kabinet. Selain dapat memaksa Simbolon dan pasukannya uang melebihi Rp.5000,- untuk satu keluarga.
60
sentiment anti-Jawa. Pada saat bersamaan di menurunnya kepercayaan para elit daerah
melarikan diri ke Tapanuli. Tindakan ini disebut oleh Ali Sastroamidjojo
tahun 1956, ikatan-ikatan etnis memang kembali terhadap pemerintah pusat pasca pengunduran 68
sebagai ‘menguasi daerah dari belakang’.
64
menguat dengan dibentuknya organisasi- diri Hatta, persoalan hubungan pusat-daerah Berbagai tentangan dari daerah tidak hanya
organisasi kedaerahan yang dibarengi dengan yang memburuk ini juga terkait erat dengan melibatkan perwira militer namun juga menyeret Persoalan-persoalan yang muncul di daerah
semakin banyaknya tututan daerah untuk distribusi kesejahteraan dimana daerah telah penguasa sipil seperti yang terjadi di Sumatera dengan melibatkan perwira dan penguasa sipil
berbagai bidang kepentingan. Pada sisi lain, banyak menyumbangkan devisa namun tidak Tengah dan Sumatra Selatan. Pada 20 Desember, berimbas langsung terhadap kabinet. IPKI yang
alasan yang mempertentangkan pusat dan daerah memperoleh timbal balik yang pantas. Ali mantan Panglima Divisi IX Banteng, Kolonel memiliki satu dalam kabinet memilih menarik
66
ini menarik karena pada waktu itu kabinet Ali- Sastroamidjojo sendiri melihat faktor lain yang Ismail Lengah, memprakarasi ‘Dewan Banteng’. wakilnya, Dahlan Ibrahim—mantan komandan
Roem-Idham juga berhasil menciptakan langkah turut berperan dalam memperumit masalah itu Pembentukan dewan ini dipicu oleh adanya Divisi Banteng—yang saat itu menjabat sebagai
69
penting yang mengatur hubungan pusat-daerah yakni adanya keterlibatan para pemimpin tentara penciutan divisi Banteng, masalah keuangan Menteri Negara Urusan Veteran. Keluarnya
melalui rancangan undang-undang otonomi. di daerah dalam aktivitas penyelundupan yang yang menyangkut buruknya kesejahteraan IPKI dari kabinet pada 26 Desember tidak
Bahkan pemerintah juga berhasil membentuk memang marak waktu itu. Oleh karenanya, prajurit; dan tidak adanya pemerataan terlalu berpengaruh bagi pemerintah karena
366 PERDANA MENTERI REPUBLIK INDONESIA 1945 - 1959 PERDANA MENTERI REPUBLIK INDONESIA 1945 - 1959 367
