Page 146 - Final Sejarah Wilayah Perbatasan

Di Kesultanan Riau Lingga, sejak 18 Februari 1885 Sultan Abdulrahman Maadlam Syah
menjadi raja. Hubungannya dengan pemerintah Hindia Belanda dan kewajibannya
kepada penduduk diatur dalam kontrak tanggal 1 Desember 1857 serta dalam acte
van verband dan dalam penegasan pada 22 Desember 1884. Tentang kesepakatan
lainnya, dapat dilihat kontrak 22 Desember 1897, yaitu hak pemungutan cukai di
daerah daratan Sumatra, Batin, Suku dan Reteh diserahkan kepada pemerintah dengan
pembayaran tahunan f 36.000 kepada Raja Muda. Jika pada tahun-tahun sebelumnya
dalam hubungan erat dengan para wakil pemerintah Eropa dipertimbangkan alasan
untuk mengurangi kewenangan swapraja, pada 1897 akhirnya pemerintah Hindia
Belanda menerapkan suatu peraturan yang menangani masalah itu. Selain jumlah
f 36.000 tersebut, perdana menteri juga masih menerima f 96.000 setiap tahun dari
kas negara. Sementara itu, sultan akan menerima f 35.000 dari pemerintah. Sejak
kematian perdana menteri terakhir Raja Muda Muhamad Yusuf, seperti yang sudah
disinggung sebelumnya, Sultan tampil sendiri sebagai Raja Muda. Oleh karena itu,
selain menerima f 168.000 dia juga dibayar sebesar f 14.000 setiap bulan. Semua
penghasilan hanya digunakan untuk menghidupi dan menyenangkan raja dan semua
anak buahnya dan bukan untuk menyejahterakan rakyatnya.

Keamanan, lembaga peradilan, petugas keamanan, serta beberapa opas dan
pengadilan di Penyengat sangat penting artinya. Mengenai kewajiban yang dibebankan
kepada penduduk lewat kontrak oleh penguasa kesultanan, ketentuan Pasal 10
tetap menjadi surat mati dan tidak bisa diterapkan, yakni bahwa sultan dan para
bangsawannya wajib untuk memajukan kemakmuran rakyat dan daerah, memerintah
dengan adil, melindungi pertanian, industri, perkapalan, dan perdagangan, serta
tidak mengambil tindakan yang menghambatnya. Namun, kenyataannya sangat
tidak adil bila membebankan kesalahan situasi ini hanya pada pundak penguasa.
Untuk melaksanakan tugas yang dibebankan dalam kontrak, tidak ada sarana yang
diperlukan. Untuk itu, perlu agar apa yang dihasilkan Riau juga dicurahkan bagi
kemajuan Riau. Begitu juga pihak kesultanan tidak memiliki kemampuan memimpin
yang diperlukan untuk memenuhi kewajiban. Keuntungan yang dihasilkan dari
keresidenan mencapai jutaan gulden. Dalam kontrak pelengkap yang dibuat pada 26
Januari 1888 ditambah daftar pajak yang ada masih berlaku pada kesultanan ini. Pajak
perdagangan terdiri atas
1. cukai 75 sen per koyang (40 pikul) muatan ruang perahu yang diberi surat
izin untuk berlayar keluar dan dibayar bagi setiap perjalanan ketika kapal itu
meninggalkan kerajaan;
2. cukai ekspor 75 sen untuk setiap 100 tamping (4 pikul) sagu pada saat ekspor
dari kerajaan ini.

Mutiara di Ujung Utara 129