Page 50 - Final Sejarah Wilayah Perbatasan

Menurut sumber Portugis, Malaka merupakan salah satu bandar dan pusat
perdagangan terbesar di Asia. Di sana mereka bertemu dengan pedagang dari tanah
Arab, Persia, Gujarat, Benggala, Pegu, Siam, Cina, dan pedagang, nusantara, seperti
dari Sumatra, Jawa, Maluku, dan kepulauan kecil lainnya. Untuk menciptakan kondisi
yang baik bagi perdagangan itu, Malaka perlu menjamin keamanan dan kestabilan.
Wajar apabila kemudian Malaka menjalankan ekspansi dan meluaskan pengaruhnya
ke Klang, Selangor, Perak, Bernam, Mangong, dan Bruas. Kemudian Kedah, Pulau
Bintan dan Kepulauan Riau dihuni oleh bangsa Selat dan Orang Laut. Sebaliknya,
beberapa kerajaan di seberang Selat Malaka, seperti Aru, Kampar, Siak, dan Indragiri
terus melakukan perlawanan. Dengan menaklukkan Siak dan Indragiri, Malaka dapat
menguasai perdagangan lada dan emas dari Minangkabau.

Karena perdagangan di Malaka sangat tergantung pada aliran rempah-rempah,
hubungan antara Jawa dan Malaka sangat strategis tidak lain karena pada masa itu
perdagangan rempah-rempah dari Malaka dikuasai oleh pedagang-pedagang yang
datang dari jauh. Dalam mengatur kehidupan masyarakatnya Kerajaan Malaka
menggunakan dua buah undang-undang, yaitu Hukum Kanun dan Undang-Undang
Laut Malaka. Hukum Kanun Malaka dikenal dengan nama Undang-Undang Darat
Malaka dan Risalah Hukun Kanun. Naskah salinannya terdiri atas 46 naskah yang
diberi judul berikut:
1. Undang-Undang Malaka;
2. Undang-Undang Negeri dan Pelayaran;
3. Surat Undang-Undang;
4. Kitab Undang-Undang;
5. Undang-Undang Melayu;
6. Undang-Undang Raja Malaka;
7. Undang-Undang Sultan Mahmudsyah;
8. Kitab Hukum Kanun;
9. Surat Hukum Kanun.

Sementara itu, Undang-Undang Laut Malaka dikenal juga sebagai adat pelayaran
Malaka, kitab peraturan pelayaran, dan hukum undang-undang laut (Hashim, 1990:
293). Hukum Kanun Malaka dan Undang-Undang Laut Malaka meliputi bidang
yang luas, termasuk di dalamnya berbagai peraturan hukum dan undang-undang
Islam, hukum dan peraturan berkeluarga, pembesar negeri, hak-hak keistimewaan
raja, peraturan bertani dan berhuma, peraturan kontrak, peraturan berhamba, dan
tata cara perlembagaan. Kedua undang-undang tersebut mengatur segala aspek
kehidupan masyarakat sehingga terwujud suatu masyarakat yang teratur.

Secara umum, pemerintahan dipegang oleh raja yang memerintah. Sementara
itu, sistem dan struktur pemerintahannya terbagi atas pemerintah pusat dan
pemerintahan kerajaan-kerajaan kecil taklukannya. Pemerintah pusat mengawasi
jalannya pemerintahan kerajaan taklukannya, di samping melakukan tugas dalam
istana.

Mutiara di Ujung Utara 33