Page 173 - [210126] Laporan Akhir Riset Active Defense (Book View)

Rekomendasi Rekomendasi

Dalam upaya implementasinya, obligasi narkotika dapat mengambil dua jalur pilihan: Implikasi teknis jika pembiayaan P4GN berada dalam framework SDGs Bond adalah

proyek dan program P4GN harus didaftarkan dalam proyek dan program SDGs
1.) Pertama, berdiri dalam bond framework tersendiri yang terdefinisi secara khas
dalam use of proceeds, evaluation and selection, management of proceed, dan sebagaimana dilaporakan dalam publikasi Indonesia’s Sustainable Development Projects
reporting—empat prinsip penerbitan bond. Ini artinya Narcotics Bond membutuhkan 2019-2030. 219 Ini artinya P4GN perlu lebih dulu menyusun daftar eligible projects

organisasi tersendiri yang menginisiasi, mengembangkan, dan mengawal bond sejak and program dengan rujukan publikasi di atas. Menariknya, dengan mekanisme ini
pre-issuance hingga post-issuance. Konsultasi khusus disarankan kepada Badan pressing monitoring akan bertambah. Selain melalui kanal politik, sosial, dan pasar,
Kebijakan Fiskal (BKF), Dirjen Anggaran (DJA), dan Dirjen Pengelolaan Pembiayaan ada pula tambahan pengawasan teknokratis karena P4GN berada di dalam sistem

dan Risiko (DJPPR) untuk inisiasi dan budget tagging. teknokrasi SDGs dalam karakternya tersendiri. Secara organisasional, konsultasi
intensif dengan Bappenas dan Kementerian Keuangan (khususnya tiga unit eselon 1
Potensi kesulitan di tingkat global adalah belum adanya rujukan—justru malah yang disebutkan di atas) amat diperlukan.
Narcotics Bond akan menjadi rujukan bagi world market. Namun, dalam kerangka

ICMA (the International Capital Market Association), Narcotics Bond dapat
dikategorisasi sebagai social bond. Potensi kesulitan yang lain adalah minimnya 8.2.2. Lingkar Konsentrik Diplomasi Anti-
external reviewers, baik sebagai Second Party Opinion (SPO) maupun Third Party

Assurance (TPA) dalam pre- dan post-issuance. Namun demikian, sepanjang Narkotika Indonesia
konstruksi social bond ICMA digunakan, kesulitan ini secara potensial dapat dijawab.
Bahkan, mengingat keunikan bond ini, dapat diduga external reviewers justru akan Saran strategis yang kami usulkan untuk memulai diplomasi anti-narkotika

menawarkan diri sehingga asumsi kelangkaan external reviewers dapat dipatahkan. adalah dengan pertama-tama menetapkan lingkar konsentrik diplomasi. Hal ini akan
memudahkan BNN dalam melakukan dan mengukur prioritisasi fokus, perhatian, sumber
2.) Berada dalam bond framework SDGs yang sekarang tengah dikembangkan. Beberapa

alasan untuk hal ini adalah nama BNN disebut dalam Metadata Indikator SDGs218 daya, dan juga risiko.
Pilar Pembangunan Hukum dan Tata Kelola pada Indikator “16.3.2.(a): Proporsi 1.) Lingkar konsentrik pertama adalah negara-negara Asia Tenggara yang berbatasan
tahanan yang melebihi masa penahanan terhadap seluruh jumlah tahanan.” Di langsung dengan Indonesia, khususnya di Indonesia Barat. Antara lain: Malaysia

sini BNN disebut sebagai ‘sumber data’. Kemudian, lebih menukik dan substansial dan Singapura. Dengan kedua negara ini, Indonesia sama-sama memiliki
daripada alasan pertama adalah pengendalian penyalahgunaan narkotika termasuk kepentingan nasional untuk mencegah aliran masuk dari wilayah Segitiga Emas,
isu yang menjadi sasaran SDGs (Metadata Indikator SDGs Pilar Pembangunan Sosial). khususnya Myanmar. Terhadap negara di lingkar konsentrik ini, misi diplomatik
“ “Target 3.5. Memperkuat pencegahan dan pengobatan penyalahgunaan zat, pencegahan dan rehabilitasi. Untuk semakin meningkatkan trust, BNN juga bisa
lebih ditekankan pada berbagi informasi, baik intelijen maupun terkait program

menginisiasi kerjasama yang lebih kultural: usulan utama kami adalah kerjasama
termasuk penyalahgunaan narkotika dan penggunaan alkohol yang membahayakan.
Indikator 3.5.1.(a). Jumlah penyalahguna napza yang mendapatkan pelayanan di bidang penelitian bersama, dengan menggandeng masyarakat/universitas dari
rehabilitasi medis. kedua belah pihak negara. Bahkan, akan jauh lebih baik lagi apabila itu dilakukan
bebarengan dengan ketiga negara sekaligus.
Indikator 3.5.1.(b). Jumlah yang mengakses layanan pascarehabilitasi”
Ide penelitian yang bisa dieksplorasi adalah membangun basis data prevalensi
di kawasan. Ide ini sebenarnya juga yang menjadi dasar keluhan dari UNODC dan

218 “Konsultasi Publik Rancangan Metadata Indikator SDGs Edisi II,” Kementerian PPN/Bappenas, 14 Agustus 2020, http://sdgs.
bappenas.go.id/peta-jalan-tpb-sdgs-indonesia-dan-konsultasi-publik-rancangan-metadata-edisi-ii/. 219 Kementerian PPN/Bappenas, Indonesia’s Sustainable Development Projects 2019-2030, 2020.

158 Laporan Akhir Desain Strategi Pertahanan Aktif (Active Defense) Laporan Akhir Desain Strategi Pertahanan Aktif (Active Defense) 159
Dalam Pencegahan Peredaran Gelap Narkotika
Dalam Pencegahan Peredaran Gelap Narkotika