Page 181 - PENGAYAAN MATERI SEJARAH

memiliki kesamaan derajat dengan negara-negara yang telah merdeka
dan berdaulat. Namun ke dalam, wadah kemerdekaan dan kedaulatan
yang dimiliki belum mempunyai isi yang mantap. Undang-undang dasar
negara masih bersifat sementara, institusi-institusi dan peraturan semua
masih bersifat sementara, begitu pula bentuk ketentaraan pun masih
bersifat sementara.
Dengan demikian RIS tidak mampu melancarkan suatu program
pembangunan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat yang mantap dan
konsisiten berdasarkan tiang-tiang pendukung yang bersifat sementara.
Oleh sebab itu, langkah pertama yang dilakukan saat itu adalah
menetapkan undang-undang dasar, yang menjadi sumber dari seluruh
peraturan dan sistem pemerintahan dan pembangunan negara. Selama
undang-undang masih bersifat sementara, maka seluruh kehidupan
termasuk kemerdekaan dan kedaulatan itu sendiri juga bersifat
sementara.
Pada 31 Januari 1950 UUD Sementara RIS ditandatangani
Presiden RIS, artinya hal ini merupakan suatu pemenuhan dalam
melaksanakan ketentuan yang disetujui dalam KMB. Konsep UUD RIS
tersebut adalah hasil kompromis antara delegasi Belanda, BFO dengan
RI yang telah dikondisikan dalam penyerahan kedaulatan pada Bangsa
Indonesia. Dengan demikian, penerimaan UUD itu tidak didasarkan
pada keinginan rakyat, tetapi pada keinginan lawan berunding, demi
tercapainya persetujuan. Meski, Belanda menyadari bahwa RI bersifat
Unitaris dan mereka sadar pula bahwa 90% atau lebih kaum intelektual
bangsa Indonesia yang begitu banyak, berdiri tegak di belakang
Republik Indonesia. Artinya, mereka termasuk pendukung paham
Unitaris. Begitu pula, Belanda juga sadar bahwa paham kesatuan yang
diyakini rakyat adalah saudara kembar dari kemerdekaan sedang
federalisme adalah adaik kandung dari kolonialisme. Namun demikian,
sekalipun bertentangan dengan logika, Belanda memaksakan
federalisme dijadikan tiang utama pada UUD RIS.

Mungkin, kalau Belanda hanya ingin membayar hutang pada
BFO, karena Belanda menyadari tidak dapat berbuat apa-apa lagi di
Indonesia. Oleh sebab itu, Belanda berusaha berbuat baik terhadap
orang-orang BFO, sebagai tanda terimakasih atas bantuan dan
dukungan mereka di masa lampau. Meski dalam hati kecilnya masih
tersisa harapan, apabila sifat federalisme itu dapat dipertahankan, para
mantan pendukungnya tetap memegang kekuasaan di daerahnya,
mungkin Belanda memperoleh kesempatan bekerja dan berusaha di
wilayah-wilayah yang dianggap pendukungnya tersebut.

169