Page 178 - PENGAYAAN MATERI SEJARAH
P. 178

Pengayaan Materi Sejarah


                lainnya, seperti seluruh daeran Negara Jawa Timur bergabung menjadi
                menjadi bagian dari RI pada 25 Februari 1950. Begitu pula, hal tersebut
                terjadi di wilayah lain, pemerintah RIS membubarkan Negara Sumatera
                Selatan dan daerahnya masuk ke Perovinsi Sumatera Selatan di bawah
                RI.  Peristiwa  ini  diikuti  pembubaran  daerah  Istimewa  Bangka  Belitung
                yang penyerahannya berlangsung pada 22 April 1950.
                           Dinamika pertentangan pro federal versus unitarisme inipun
                juga  tercermin  di  Sulawesi  Selatan.  Gerakan-gerakan  menuju  ke
                unitarisme  mendapat  reaksi  dari  golongan  federal  yang  ingin  tetap
                mempertahankan  NIT  dengan  melakukan  penangkapanterhadap  para
                pemuda  yang  melakukan  kegiatan  menentang  NIT.  Berbagai
                demonstrasi  yang  menuntut  pembubaran  NIT  dan  memasukannya  ke
                dalam  RI  terjadi  di  Makasar,  Gorontalo,  Poso,  Donggala,  Takalar,  dan
                Jeneponto.  Pada  bulan  Maret  1950  berlangsung  serangkaian
                demonstrasi  di  kota-kota  tersebut.  Sementara  itu,  golongan  federalis
                juga telah melangsungkan demonstrasi di Makasar dan Bone. Sebelum
                pemerintah  RIS  secara  resmi  membubarkan  NIT,  rakyat  provinsi-
                provinsi  Sulawesi,  Maluku,  dan  Sunda  Kecil  (Nusa  Tenggara)  telah
                melepaskan ikatannya dengan NIT dan langsung bergabung dengan RI.


                       Selain menghadapi soal rong-rongan terhadap RIS, kabinet Hatta
                juga  harus  menyelesaikan  banyak  masalah  lain  menyangkut  soal
                ekonomi,  sosial  dan  hubungan  luar  negeri.  Masalah-masalah  yang
                timbul ini merupakan beban berat bagi sesuatu negara baru yang lahir
                dengan suatu Perang Kemerdekaan, diantaranya keadaan ekonomi yang
                pada umumnya buruk. Pemerintah harus menghadapi inflasi dan defisit
                dalam  anggaran  belanjanya.  Untuk  mengatasi  inflasi,  pemerintah
                menjalankan  tindakan  dalam  bidang  keuangan  yang  drastis,  yakni
                mengeluarkan  peraturan  pemotongan  uang  pada  tanggal  19  maret
                1950. Peraturan ini menentukan bahwa uang yang bernilai 2.50 gulden
                ke  atas  dipotong  menjadi  dua,  sehingga  nilainya  hanya  setengahnya.
                Walaupun  banyak  pemilik  uang  yang  terkena  peraturan  ini,  namun
                pemerintah  mulai  dapat  mengendalikan  inflasi  agar  tidak  cepat
                meningkat.  Di  samping  soal  keuangan  ini,  perekonomian  juga  dapat
                diperbaiki,  terutama  dengan  meningkatnya  perdagangan  bahan
                mentah,  seperti  karet  ke  luar  negeri.  Neraca  perdagangan  luar  negeri
                semakin  meningkat  akibat  meletusnya  Perang  Korea,  sehingga
                pendapatan negara indonesia bertambah.  55


                        Di bidang kepegawaian mengalami pula permasalahan, baik sipil
                maupun militer. Pasca perang kemerdekaan, jumlah pasukan harus



                166
   173   174   175   176   177   178   179   180   181   182   183