Page 173 - PENGAYAAN MATERI SEJARAH
P. 173
keputusan, sesudah mempertimbangkan masak-masak apakah dengan
hasil KMB itu dapat dicapai cita-cita kita. Apakah dengan hasil KMB itu
semakin dekat atau semakin jauh bangsa Indonesia dan cita-cita
nasionalnya. Nasib tanah air kita tergantung dalam tangan tuam-
tuan..” 49
Selama tujuh hari KNIP mengadakan rapat dengan
memperdebatkan hasil-hasil KMB secara sengit. Pada tanggal 15
Desember 1949 diadakan pemungutan suara dengan hasil, yakni 226
suara menerima, 62 suara menolak, dan 31 suara kosong. Dari
perolehan hasil suara-suara itu, kemudian ditetapkan bahwa KNIP
menerima persetujuan KMB. Dalam waktu bersamaan, para gubernur
militer seluruh Indonesia mengadakan rapat di Yogyakarta untuk
mendengar penjelasan tentang persetujuan KMB, khususnya
menyangkut bidang kemiliteran serta untuk mendapatkan petunjuk
mengenai persiapan-persiapan yang harus diambil dalam menghadapi
penarikan mundur tentara Belanda. Selain itu, dalam rapat tersebut
dibahas pula masalah yang menyangkut pembentukan tentara RIS,
dimana TNI akan menjadi intinya.
Setelah KNIP RI menerima dengan baik persetujuan KMB,
pada awal Desember 1949 pula semua perwakilan negara dan daerah
bagian yang bergabung dalam BFO sudah menyetujui persetujuan KMB.
Tindakan selanjutnya dari Panitia Persiapan Nasional (PPN) yakni, segera
mengadakan persiapan untuk memilih seorang presiden. Sidang
pemilihan dilakukan secara rahasia di Yogyakarta pada 16 Desember
1949 dan hanya membutuhkan waktu kurang lebih dua jam, Presiden RI
Sukarno dengan secara bulat terpilih menjadi presiden pertama RIS.
Pada hari itu, ketua dan wakil ketua PPN Mohamad Roem dan Anak
Agung Gde Agung menyampaikan putusan itu kepada Sukarno di
Istana Kepresidenan di Yogyakarta untuk meminta persetujuannya.
Pada tanggal 17 Desember 1949 dalam sebuah sidang yang
dihadiri semua pemimpin pemerintahan RI dan BFO, wakil-wakil rakyat
dan partai, Ketua Mahkamah Agung Dr. Mr. Kusumah Atmadja beserta
penghulu dan saksi-saksi mengambil sumpah presiden. Pasca pelantikan
itu, Sukarno sebagai Presiden RIS pertama menerima defile dari
pasukan-pasukan bersenjata TNI dan Polisi (Mobrig). Dengan
mendasarkan pada pasal 74 Konstitusi RIS, pada tanggal 19 Desember
1949, Presiden RIS Sukarno menunjuk Mohamad Hatta dan Sri Sultan
Hamengkubuwono IX, Sultan Hamid II, dan Anak Agung Gde Agung
sebagai formatur kabinet. Selanjutnya, Ir Soekarno yang terpilih sebagai
Presiden RIS pada Desember 1949, menunjuk empat orang formatur
161