Page 173 - PENGAYAAN MATERI SEJARAH
P. 173

keputusan,  sesudah  mempertimbangkan  masak-masak  apakah  dengan
                hasil KMB itu dapat dicapai cita-cita kita. Apakah dengan hasil KMB itu
                semakin  dekat  atau  semakin  jauh  bangsa  Indonesia  dan  cita-cita
                nasionalnya.  Nasib  tanah  air  kita  tergantung  dalam  tangan  tuam-
                tuan..” 49


                          Selama  tujuh  hari  KNIP  mengadakan  rapat  dengan
                memperdebatkan  hasil-hasil  KMB  secara  sengit.  Pada  tanggal  15
                Desember  1949  diadakan  pemungutan  suara  dengan  hasil,  yakni  226
                suara  menerima,  62  suara  menolak,  dan  31  suara  kosong.  Dari
                perolehan  hasil  suara-suara  itu,  kemudian  ditetapkan  bahwa  KNIP
                menerima  persetujuan  KMB.  Dalam  waktu  bersamaan,  para  gubernur
                militer  seluruh  Indonesia  mengadakan  rapat  di  Yogyakarta  untuk
                mendengar     penjelasan   tentang   persetujuan   KMB,    khususnya
                menyangkut  bidang  kemiliteran  serta  untuk  mendapatkan  petunjuk
                mengenai  persiapan-persiapan  yang  harus  diambil  dalam  menghadapi
                penarikan  mundur  tentara  Belanda.  Selain  itu,  dalam  rapat  tersebut
                dibahas  pula  masalah  yang  menyangkut  pembentukan  tentara  RIS,
                dimana TNI akan menjadi intinya.

                          Setelah  KNIP  RI  menerima  dengan  baik  persetujuan  KMB,
                pada awal Desember 1949 pula semua perwakilan negara dan  daerah
                bagian yang bergabung dalam BFO sudah menyetujui persetujuan KMB.
                Tindakan selanjutnya dari Panitia Persiapan Nasional (PPN) yakni, segera
                mengadakan  persiapan  untuk  memilih  seorang  presiden.  Sidang
                pemilihan  dilakukan  secara  rahasia  di  Yogyakarta  pada  16  Desember
                1949 dan hanya membutuhkan waktu kurang lebih dua jam, Presiden RI
                Sukarno  dengan  secara  bulat  terpilih  menjadi  presiden  pertama  RIS.
                Pada  hari  itu,  ketua  dan  wakil  ketua  PPN  Mohamad  Roem  dan  Anak
                Agung  Gde  Agung  menyampaikan  putusan  itu  kepada    Sukarno    di
                Istana Kepresidenan di Yogyakarta untuk meminta persetujuannya.

                           Pada tanggal 17 Desember 1949 dalam sebuah sidang yang
                dihadiri semua pemimpin pemerintahan RI dan BFO, wakil-wakil rakyat
                dan partai, Ketua Mahkamah Agung Dr. Mr. Kusumah Atmadja beserta
                penghulu dan saksi-saksi mengambil sumpah presiden. Pasca pelantikan
                itu,  Sukarno  sebagai  Presiden  RIS  pertama  menerima  defile  dari
                pasukan-pasukan  bersenjata  TNI  dan  Polisi  (Mobrig).  Dengan
                mendasarkan pada pasal 74 Konstitusi RIS, pada tanggal 19 Desember
                1949,  Presiden  RIS  Sukarno  menunjuk  Mohamad  Hatta  dan  Sri  Sultan
                Hamengkubuwono  IX,  Sultan  Hamid  II,  dan  Anak  Agung  Gde  Agung
                sebagai formatur kabinet. Selanjutnya, Ir Soekarno yang terpilih sebagai
                Presiden RIS pada Desember 1949, menunjuk empat orang formatur



                                                                                 161
   168   169   170   171   172   173   174   175   176   177   178