Page 187 - PENGAYAAN MATERI SEJARAH

Bab. 3

Masa Demokrasi Parlementer
1950 - 1959

3.1. Pendahuluan
Masa demokrasi parlementer yang dipaparkan di sini
berlangsung sejak 17 Agustus 1950 hingga 5 Juli 1959. Pada masa
tersebut Pemerintah RI menggunakan Undang-Undang Dasar
Sementara (UUDS) Tahun 1950 dan melaksanakan sistim demokrasi
parlementer secara penuh. Masa tersebut sering disebut juga masa
demokrasi liberal. Herbert Feith menyebubutnya “demokrasi
konstitusional” sebagaimana dipakai sebagai judul bukunya. Wilopo
berdasarkan pengalamannya sebagai perdana menteri menyebutnya
“zaman pemerintahan partai-partai”.
Pada masa revolusi, setelah kabinet RI pertama dibubarkan, ada
empat kabinet yang jatuh bangun, yaitu Kabinet Sutan Syahrir pertama,
Kabinet Syahrir kedua, Kabinet Syahrir ketiga, dan Kabinet Amir
Syarifuddin. Pada masa revolusi, sistem demokrasi parlementer telah
dipraktekkan di bawah UUD 1945 tanpa ada perubahan.
Uraian tentang masa demokrasi parlementer dimulai dengan
mengemukakan bagaimana terbentuknya kembali Negara Kesatuan
Republik Indonesia (NKRI) dari Repubik Indonesia Serikat (RIS). Setelah
NKRI terbentuk yang menggunakan UUDS 1950, dipaparkan secara
kronologis pemerintahan kabinet-kabinet yang jatuh bagun. Sejak tahun
1950 hingga tahun 1959 terjadi tujuh kali pergantian kabinet. Ketujuh
kabinet itu akan dipaparkan sejak Kabinet Mohammad Natsir
(September 1950 – April 1951) hingga Kabinet Djuanda (Juanda) (April
1957 – Juli 1959). Kabinet-kabinet itu diuraikan secara ringkas tentang
bagaimana kabinet-kabinet tersebut dibentuk setelah seorang atau dua
orang ditunjuk oleh presiden sebagai formatur kabinet. Kemudian,
diuraikan mosi-mosi dalam DPR yang menghendaki suatu kabinet jatuh.
Akhirnya, diuraikan mengapa suatu kabinet jatuh kemudian perdana
menteri menyerahkan kembali mandat kepada presiden. Setelah

175