Page 192 - PENGAYAAN MATERI SEJARAH
P. 192
Pengayaan Materi Sejarah
Di Negara Sumatra Selatan (NSS) rakyat menuntut agar negara
bagian itu dibubarkan. Pada tanggal 18 Januari 1950, Partai Nasional
Indonesia, Partai Katolik, Partai Indonesia Raya, Partai Sarekat Islam
Indonesia, dan Partai Sosialis Indonesia mengajukan mosi ke Parlemen
NSS agar negara bagian itu dibubarkan. Sidang Parlemen NSS pada
awal bulan Februari 1950 meminta Wali Negara NSS agar secepatnya
menyerahkan kekuasaan kepada Pemerintah RIS. Pada tanggal 18 Maret
1950, bertempat di Gedung Parlemen NSS, diselenggarakan upacara
serah terima kekuasaan dari Abdul Malik, Wali Negara NSS, kepada dr.
Mohamad Isa sebagai Komisaris RIS. Karena kuatnya tuntutan pemuda,
setelah upacara, Parlemen NSS memutuskan bahwa wilayah NSS masuk
wilayah RI. Pada tanggal 24 Maret 1950 Pemerintah RIS resmi
membubarkan NSS dan wilayahnya dimasukkan ke dalam wilayah
Provinsi Sumatra Selatan. Kemudian pada tanggal 22 April 1950
dilakukan pembubaran dan penyerahan Daerah Istimewa Bangka dan
Beliting kepada RI (Kementerian Penerangan, 1954: 67).
Di Sulawesi Selatan, gerakan menuju negara kesatuan mendapat
tantangan dari golongan federalis yang ingin mempertahankan Negara
Indonesia Timur (NIT). Pada bulan Maret 1950, berbagai demonstrasi
yang menuntut pembubaran NIT dan memasukkan wilayah tersebut ke
dalam RI, terjadi di Gorontalo, Poso, Donggala, Takalar, Jeneponto,
Goa, Bonthain, Palopo, dan Mandar. Seluruh daerah di Sulawesi bangkit
menuntut agar Pemerintah RIS membubarkan NIT dan memasukkan
wilayahnya ke dalam Negara RI.
Sebelum Pemerintah RIS membubarkan NIT, rakyat di Provinsi
Sulawesi, Maluku, dan Sunda Kecil (Nusa Tenggara) pada tanggal 17
April 1950 menyatakan melepaskan diri dari NIT dan wilayahnya
bergabung dengan RI. Di Makassar, pemerintah daerah dan Parlemen
Sulawesi Selatan mulai tanggal 26 April 1950 menyatakan melepaskan
diri dari NIT bergabung dengan RI. Mereka mendesak Pemerintah RIS
dan Pemerintah RI agar pernyataan mereka disahkan. Setelah itu
menyusul proklamasi dari daerah lain di Sulawesi yang bermaksud
melepaskan diri dari NIT dan bergabung dengan RI.
Di Kalimantan Timur, sejak awal tahun 1950 terjadi gerakan
menuntut digabungkannya wilayah tersebut ke dalam RI. DPR
Kalimantan Timur mengajukan resolusi yang mendesak kepada Dewan
Gabungan Kesultanan agar secepatnya menyerahkan kekuasaan kepada
Pemerintah RIS. Dalam resolusi itu disetujui penggabungan wilayah
Kalimantan Timur sebagai daerah otonom ke dalam Negara RI. Selain di
180
