Page 195 - PENGAYAAN MATERI SEJARAH

RI menyerahkan RUUDS kepada Badan Pekerja (BP) KNIP. Esok harinya
Pemerintah RIS mengajukan RUUDS kepada DPR dan Senat.
DPR RIS pada tanggal 8 – 14 Agustus 1950 mengadakan sidang
pleno untuk membicarakan RUUDS tersebut. Dengan pertimbangan
keadaan yang mendesak, mereka menerima dan menyetujui RUUDS
tersebut. Pada waktu yang sama Senat dengan suara bulat menerima
RUUDS. Pada tanggal 12 Agustus BP KNIP mengadakan sidang untuk
membahas RUUDS. Setelah melalui perdebatan yang sengit BP KNIP
menerima RUUDS.
Pada tanggal 15 Agustus, di muka sidang gabungan DPR RIS
dan Senat, Presiden RIS Sukarno mengumumkan “Piagam Pernyataan
Terbentuknya Negara Kesatuan”. Pada hari itu juga Presiden RIS Sukarno
menandatangani RUUDS yang kemudian terkenal sebagai Undang-
Undang Dasar Sementara RI Tahun 1950. UUDS juga ditandatangani
oleh PM RIS Mohammad Hatta dan Menteri Kehakiman RIS Prof. Dr. Mr.
Supomo. UUDS mulai berlaku pada tanggal 17 Agustus 1950. Setelah
Presiden menerima penyerahan mandat dari Pejabat Presiden RI Mr.
Assaat, Presiden Sukarno dan Wakil Presiden Mohammad Hatta dilantik
sebagai Kepala Negara RI.
Menurut UUDS 1950, kabinet secara keseluruhan atau masing-
masing menteri bertanggungjawab kepada DPR. Bahkan selama periode
sementara (sebelum ada pemilihan umum) DPR mempunyai hak untuk
memaksa kabinet atau seorang menteri untuk mengundurkan diri.
Menurut UUDS 1950 ada tiga macam penguasa yaitu presiden, kabinet,
dan DPR. Kekuasaan presiden besar sekali. Presiden juga memiliki hak
untuk membubarkan DPR dan mengadakan pemilihan umum baru.
Presiden juga dapat membentuk dewan menteri dan menunjuk satu
atau lebih formatur kabinet yang selanjutnya menunjuk menteri-menteri.
Pada tanggal 16 Agustus 1950 Presiden Sukarno melantik
anggota DPR Sementara NKRI. Lembaga itu dipimpin oleh dr. Radjiman
(dr. Rajiman) Wedyodiningrat. Tanggal 17 Agustus Presiden Sukarno
mengucapkan pidato pemproklamasian kembali Negara Kesatuan RI.
Pada hari itu Negara RIS menjelma menjadi Negara Kesatuan RI. Setelah
UUDS 1950 diresmikan, wilayah Indonesia dibagi menjadi 10 provinsi
yaitu Provinsi Sumatra Utara, Provinsi Sumatra Tengah, Provinsi Sumatra
Selatan, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Jawa Timur,
(termasuk Madura), Provinsi Kalimantan, Provinsi Sulawesi, Provinsi
Maluku, dan Provinsi Sunda Kecil (Bali, Lombok, Sumbawa, Sumba,
Flores, Solor, Alor, dan Timor).

183