Page 200 - PENGAYAAN MATERI SEJARAH

Pengayaan Materi Sejarah

Untuk membentuk kabinet baru yang diharapkan mendapat
dukungan dari DPR pada tanggal 15 Juni 1953 Presiden Sukarno
menunjuk Mohammad Rum (Masyumi) dan Sarmidi Mangunsarkoro
(PNI) sebagai formatur. Namun mereka gagal mencapai kesepakatan.
Sebab utamanya adalah ketidaksepakatan mengenai berbagai
persoalan, yaitu masalah penyerobotan tanah perkebunan di Sumatra
Timur, pertambangan minyak di Sumatra Utara, ratifikasi Perjanjian San
Francisco, dan masalah pembukaan kedutaan besar Indonesia di
Moskow (Wilopo, 1976: 34). Tanggal 24 Juni 1953 mereka
mengembalikan mandat kepada presiden.
Presiden kemudian menunjuk formatur baru yaitu Mukarto
Notowidagdo (PNI). Ternyata ia pun tidak berhasil mencapai
kesepakatan dengan Masyumi mengenai komposisi dan personalia
kabinet. Kemudian, untuk kedua kalinya Mukarto ditunjuk lagi sebagai
formatur dengan tugas membentuk zaken kabinet yang mendapat
dukungan cukup dari DPR. Penunjukan yang kedua kalinya juga gagal.
Pada tanggal 18 Juli 1953 Mukarto mengembalikan mandat kepada
presiden.
Presiden Sukarno kemudian menunjuk Mr. Wongsonegoro (PIR)
sebagai formatur tunggal. PIR termasuk partai sedang (17 kursi di DPR).
Waktu itu PIR menempati kedudukan ketiga setelah Masyumi dan PNI.
Ia berhasil membentuk kabinet dengan menghimpun partai-partai kecil
sebagai pendukungnya. Pada tanggal 30 Juli kabinet baru tersebut
dilantik tanpa mengikutsertakan Masyumi tetapi memunculkan
Nahdlatul Ulama (NU) sebagai kekuatan baru. Ali Sastroamijoyo
diangkat sebagai perdana menteri dan Wongsonegoro (PIR) serta Zainul
Arifin (NU) sebagai wakil perdana menteri. Kabinet ini dikenal dengan
nama Kabinet Ali Sastroamijoyo I atau Kabinet Ali – Wongso. Kabinet
tersebut untuk pertama kali dalam masa demokrasi parlementer
mempunyai dua wakil perdana menteri. NU untuk pertama kali ikut
dalam pemerintahan setelah memisahkan diri dari Masyumi. Kabinet
didukung oleh PNI, PIR, NU, PRN, Parindra, Partai Buruh, PSII, Fraksi
Progresisf, SKI, dan BTI. Dalam kabinet hanya ada seorang menteri
nonpartai. Dukungan Parlemen sangat meyakinkan ketika diadakan
pemungutan suara (Wilopo, 1976: 35).
Pada masa Kabinet Ali I suasana kampanye pemilihan umum
sudah mempengaruhi kehidupan kepartaian dan masyarakat. Pada
tanggal 31 Mei 1954 dibentuk Panitia Pemilihan Umum Pusat diketuai

188