Page 198 - PENGAYAAN MATERI SEJARAH

Pengayaan Materi Sejarah

Akibat penandatanganan perjanjian tersebut, di DPR diajukan
mosi Sunarjo (Sunaryo) dari PNI yang menegaskan agar semua
perjanjian internasional disahkan oleh DPR. Tidak lama kemudian
menyusul pernyataan PNI agar kabinet mengembalikan mandat kepada
presiden. Akhirnya dengan didahului oleh pengunduran diri Menteri
Luar Negeri Ahmad Subarjo, PM Sukiman pada tanggal 23 Februari
1952 menyerahkan mandat kepada presiden.
Dengan jatuhnya Kabinet Sukiman terlihat bahwa dalam waktu
dua tahun sejak negara kesatuan terbentuk, kabinet dua kali berganti.
Pada tanggal 1 Maret 1952 Presiden Sukarno menunjuk Sidik
Joyosukarto (PNI) dan Prawoto Mangkusasmito menjadi formatur.
Presiden minta agar dibentuk sebuah kabinet yang kuat dan mendapat
dukungan cukup dari parlemen. Usaha kedua formatur tersebut gagal
karena tidak ada kesepakatan tentang calon-calon yang didudukkan
dalam kabinet. Pada tanggal 19 Maret kedua formatur itu
mengembalikan mandat kepada presiden.
Presiden kemudian menunjuk Mr. Wilopo (PNI) sebagai
formatur. Pada tanggal 30 Maret Wilopo mengajukan susunan
kabinetnya yang terdiri dari PNI dan Masyumi, masing-masing
mendapat jatah empat orang. Partai-partai lain adalah PSI dua orang,
PKRI, Parkindo, Parindra, Partai Buruh, dan PSII masing-masing satu
orang, dan golongan nonpartai tiga orang. Dalam menentukan susunan
personalia kabinetnya Wilopo mengusahakan suatu tim yang padu
sebagai zaken kabinet.
Program Kabinet Wilopo terutama ditujukan pada persiapan
pemilihan umum, kemakmuran, pendidikan rakyat, dan keamanan.
Program luar negeri terutama ditujukan pada penyelesaian hubungan
Indoensia – Belanda, pengembalian Irian Barat ke Indonesia, dan
menjalankan politik bebas - aktif menuju perdamaian dunia.
Kabinet Wilopo berusaha melaksanakan programnya sebaik-
baiknya. Akan tetapi banyak kesukaran yang dihadapinya. Di antara
kesukaran-kesukaran itu adalah timbulnya provinsialisme bahkan
separatisme. Di beberapa tempat di Sumatra dan Sulawesi timbul rasa
tidak puas terhadap pemerintah pusat. Alasan utama mereka adalah
karena tidak seimbangnya alokasi keuangan yang diberikan oleh
pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Daerah merasa bahwa
sumbangan yang mereka berikan kepada pusat lebih besar dari pada
yang dikembalikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah.
Mereka juga menuntut diperluasnya otonomi daerah.

186