Page 194 - PENGAYAAN MATERI SEJARAH

Pengayaan Materi Sejarah

proklamasi. Kemudian, berhubung makin hebatnya tuntutan rakyat
untuk membubarkan NST, muncul inisiatif dari Fron Nasional se-
Sumatra Timur untuk mengorganisasikan aksi-aksi rakyat yang
diwujudkan dalam bentuk kongres rakyat.
Rakyat di negara-negara bagian menuntut pembubaran daerah
bagian mereka. Mereka ingin bergabung dengan RI dan Pemerintah RIS
memenuhi keinginan itu. Saat terjadi gerakan, tuntutan mereka diterima
oleh sidang DPR-RIS dan tuntutan itu dijadikan sebagai mosi lembaga.
Oleh karena persetujuan tersebut, maka digabungkanlah hampir semua
daerah bagian itu secara konstitusional kepada RI kecuali NST dan NIT.
Oleh karena desakan yang kuat dari rakyat NST dan NIT, maka negara
bagian itu menyatakan keinginan mereka untuk bergabung dengan
wilayah RI. Untuk menyelesaikan penggabungan dan membentuk
negara kesatuan, sidang Kabinet RIS pada tanggal 19 April 1950
memutuskan untuk mengadakan konferensi segi empat antara RIS – NIT
– NST – RI. Namun konferensi segi empat tersebut batal karena NST dan
NIT memberi kuasa kepada pemerintah RIS (Antara, 13 Mei 1950).
Setelah konsep negara kesatuan rancangan RIS disepakati oleh
RI, NST, dan NIT, pada tanggal 19 Mei 1950 diadakan rapat pertama di
Jakarta. Delegasi Pemerintah RIS dipimpin oleh PM Mohammad Hatta
dan delegasi Pemerintah RI dipimpin oleh dr. A. Halim. Kedua belah
pihak menyetujui pembentukan suatu negara kesatuan yang tertuang
dalam Piagam Persetujuan Pemerintah Republik Indonesia Serikat dan
Republik Indonesia. Kedua pemerintah menyetujui mengenai UUDS
yang diperoleh dengan mengubah Konstitusi RIS sedemikian rupa
sehingga esensi UUD RI masuk di dalamnya. Kedua belah pihak
menyetujui pembentukan Panitia Bersama yang bertugas
menyelenggarakan pembentukan negara kesatuan tersebut dalam
waktu secepatnya. Pada tanggal 3 Juni 1950 Panitia Bersama itu dilantik
oleh Presiden Sukarno. Tanggal 29 Juni 1950 mereka berhasil menyusun
Rancangan Undang-Undang Dasar Sementara (RUUDS) negara
kesatuan. Esok harinya, RUUDS tersebut diserahkan Panitia Bersama
kepada Pemerintah RIS dan Pemerintah RI untuk dibahas.
Tanggal 11 Juli 1950 Pemerintah RIS mengadakan sidang
kabinet untuk membicarakan RUUDS Negara Kesatuan RI. Tanpa banyak
perubahan pemerintah RIS menerima baik RUUDS tersebut. Pada waktu
yang bersamaan pemerintah RI juga melakukan hal yang sama dan
hasilnya menerima baik RUUDS. Selanjutnya, tanggal 26 Juli pemerintah

182