Page 193 - PENGAYAAN MATERI SEJARAH

Kalimantan Timur, di Kalimantan Selatan juga ada tuntutan agar
wilayah tersebut digabungkan dengan RI.
Di negara bagian Kalimantan Barat, gerakan untuk
menggabungkan wilayah itu ke dalam Negara RI tidak berhasil, namun
rakyat berhasil membubarkan Dewan Daerah Istimewa. Setelah Sultan
Hamid Algadrie dipenjara karena keterlibatannya dalam gerakan APRA,
gerakan rakyat untuk membubarkan dan menggabungkan negara
bagian itu dengan RI makin kuat. Pada tanggal 22 April 1950 tuntutan
mereka dikabulkan (Kahin, 1995: 579).
Di NIT timbul krisis di kabinet. Golongan republiken yang
sebelumnya mendukung NIT berusaha untuk membubarkan negara
bagian tersebut dan memasukkan wilayahnya ke dalam Negara RI.
Dalam sidang tanggal 22 April 1950 Parlemen NIT menerima mosi tidak
percaya terhadap Pemerintah NIT. Mosi itu meminta agar Pemerintah
NIT meletakkan jabatan dan membentuk pemerintah baru yang
mewakili semua golongan di Parlemen. Oleh karena mosi tersebut, PM
Diapari meletakkan jabatan. Sebagai penggantinya ditunjuk Ir. J.
Putuhena dengan syarat agar kabinet yang dibentuk mempunyai
program utama membubarkan NIT. Tanggal 9 Mei 1950 Putuhena
berhasil membentuk kabinet. Program kabinet memasukkan NIT ke
dalam Negara RI secepatnya dan mengadakan perundingan dengan
Pemerintah RIS dan Pemerintah RI.
Oleh karena rakyat NIT tidak sabar menunggu pembubaran NIT,
maka muncul mosi-mosi dan resolusi-resolusi dari rakyat ke Pemerintah
RIS. Mereka mendesak agar Pemerintah RIS secepatnya membubarkan
NIT dan memasukkan wilayahnya ke dalam RI. Pada tanggal 12 Mei
1950 PM Putuhena dan Menteri Penerangan Henk Rondonuwu
(delegasi Pemerintah RI) serta Saleh Sungkar dan E.U. Pupella (delegasi
Parlemen NIT) pergi ke Jakarta untuk berunding dengan Pemerintah RIS.
Delegasi tersebut menyerahkan mandat kepada PM Mohammad Hatta
untuk berunding dengan Pemerintah RI tentang pembentukan negara
kesauan. Piagam persetujuan antara Pemerintah RIS dan Pemerintah RI
tercapai pada tanggal 19 Mei 1950. Rakyat NIT tetap mendesak
Pemerintah RIS untuk membubarkan NIT dan memasukkan wilayahnya
ke dalam Negara RI.
Di Negara Sumatra Timur (NST) gerakan menuntut pembubaran
negara itu dan kembali ke negara kesatuan tidak jauh berbeda dengan
gerakan yang terjadi di daerah-daerah lain. Aksi-aksi dilakukan dengan
cara demonstrasi, penyampaian resolusi, mosi, dan membacakan

181