Page 188 - PENGAYAAN MATERI SEJARAH
P. 188
Pengayaan Materi Sejarah
presiden menerima kembali mandat, ia menunjuk seorang atau lebih
untuk membentuk kabinet baru.
Selanjutnya dipaparkan tema-tema atau peristiwa-peristiwa penting
pada masa itu. Pemaparan tema-tema tersebut dilakukan secara
kronologis, yaitu tentang penumpasan terhadap pemberontakan-
pemberontakan di awal tahun 1950-an yaitu pemberontakan APRA,
Pemberontakan Andi Azis, Pemberontakan RMS, dan Pemberontakan
DI/TII, Peristiwa 17 Oktober 1952, Konferensi Asia Afrika, Pemilihan
umum tahun 1955, Deklarasi Juanda, Pemberontakan PRRI,
Pemberontakan dan Permesta, Kembali ke UUD 1945, dan terakhir
Penutup.
3.2. Terbentuknya Kembali Negara Kesatuan Republik Indonesia
Sistem pemerintahan federal (serikat) yang terbentuk karena
hasil Konferensi Meja Bundar (KMB) hanya bertahan selama kurang
lebih enam minggu. Sesudah itu, sistem pemerintahan tersebut mulai
goyah karena banyaknya tuntutan dari rakyat (arus bawah) untuk
menggantinya dengan sistem pemerintahan unitaris (kesatuan).
Gerakan menuju negara kesatuan itu berlangsung selama tujuh bulan
pertama tahun 1950.
Gerakan menuju negara kesatuan itu terlihat kuat. Menurut
kebanyakan orang Indonesia, sistem federal dipandang sebagai alat
pengawasan Belanda terhadap Indonesia. Kebanyakan bangsa Indonesia
tidak puas terhadap sistem tersebut. Di lima belas negara bagian
ciptaan Belanda, ketidakpuasan itu diwujudkan dalam bentuk tuntutan-
tuntutan massa. Mereka serempak menuntut agar federalisme dihapus
dan daerah-daerah bagian itu dilebur, kemudian digabungkan dengan
Negara RI. (Waktu RIS, RI sebagai salah satu negara bagian). Gerakan-
gerakan itu mendapat dorongan semangat dari pemerintah negara
bagian RI, Presiden Sukarno, dan kaum republiken terkemuka dalam
pemerintah RIS (Idas, h. 12).
Rakyat di negara-negara bagian umumnya menuntut agar
wilayahnya dikembalikan kepada Negara RI. Di Negara Pasundan,
gerakan rakyat ditanggapi positif oleh parlemen negara bagian itu.
Tuntutan itu dijadikan mosi Parlemen yang diajukan oleh Suyoso dkk.
dari Fraksi Indonesia. Mosi itu meminta agar Penerintah negara
Pasundan menyerahkan kekuasaannya kepada Pemerintah RIS. Akibat
dari mosi itu, pada akhir bulan Desember 1949 Perdana Menteri (PM)
Negara Pasundan Mr. Djumhana Wiraatmadja (Jumhana Wiriaatmaja)
176
