Page 191 - PENGAYAAN MATERI SEJARAH

dimulai sejak pertengahan bulan November 1949. Pada waktu itu
utusan alim ulama Madura, yaitu Mohammad Iskandar, menghadap
Presiden RIS Sukarno. Ia menyatakan kesetiaan penduduk Madura
kepada pemerintah RI. Mereka tidak mengakui Negara Madura di
bawah Wali Negara R.A.A. Tjakraningrat (Cakraningrat) dan meminta
kepada Pemerintah RI agar Madura kembali masuk sebagai keresidenan
Negara RI (Ra’jat, 16 November 1949).
Pada bulan Januari 1950, muncul resolusi dari organissasi-
organisasi massa dan serikat-serikat pekerja. Menanggapi resolusi
tersebut DPR Negara Madura pada tanggal 10 Januari 1950
menyatakan sikapnya, yaitu agar Negara Madura secepatnya
dibubarkan. Kemudian, dibentuk Panitia Pelaksana Resolusi DPR Negara
Madura dipimpin oleh R. Bagioadi. Tugas panitia adalah melaksanakan
pembubaran Negara Madura. Dalam sidang tanggal 19 Januari 1950
diputuskan antara lain agar panitia membubarkan Negara Madura
(Merdeka, 26 Januari 1950).
Penduduk Madura terus mendesak dibubarkannya Negara
Madura. Dalam Surat Keputusan No. 4 tanggal 28 Januari 1950, Wali
Negara Madura menyerahkan kekuasaan kepada DPR Negara Madura.
Dalam sidang tanggal 2 Februari 1950 dewan menganjurkan agar wali
negara menyerahkan kekuasaan kepada Pemerintah RIS. Memenuhi
keinginan DPR Negara Madura, Menteri Dalam Negeri RIS menugasi Mr.
Indra Kusuma sebagai Komisaris Pemerintah RIS agar mengadakan
hubungan antara pemerintah RIS, pemerintah Negara Madura, dan
rakyat Madura.
Oleh karena proses pembubaran berjalan lambat, maka pada
tanggal 14 Februari 1950, Fron Nasional Pemuda Seluruh Madura
menyatakan ketidakpuasannya. Esok harinya di Pamekasan, ibu kota
Negara Madura, diadakan demonstrasi menuntut pembubaran Negara
Madura dan mulai hari itu agar wilayah Madura digabungkan dengan
RI. Selanjutnya, pada tanggal 21 Februari 1950, empat orang wakil dari
Madura menemui Menteri Dalam Negeri RIS unutk meminta campur
tangannya. Untuk menyelesaikan masalah tersebut Pemerintah RIS
mengirim Mr. Wongsonegoro (Indonesia Raja, 10 Maret 1950).
Dalam sidang Parlemen RIS tanggal 1 Maret 1950, diajukan
enam mosi dari negara-negara bagian, salah satunya adalah mosi dari
Negara Madura. Esok harinya, sidang menerima keenam mosi tersebut.
Melalui Surat Keputusan Presiden RIS No. 110 tanggal 9 Maret 1950
wilayah Negara Madura resmi digabungkan dengan RI.

179