Page 190 - PENGAYAAN MATERI SEJARAH

Pengayaan Materi Sejarah

pembubaran semua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan
lembaga-lembaga lain di wilayah bekas Negara Pasundan.
Gerakan unitarisme terjadi juga di negara-negara/daerah-daerah
bagian lain. Di Negara Jawa Timur yang dibentuk Belanda melalui
Konferensi Jawa Timur di Bondowoso, sejak 1 Desember 1949 muncul
mosi dan resolusi dari partai-partai politik, pemuda, dan kaum buruh.
Dalam rapat DPRD Kabupaten Probolinggo bulan Desember 1949
diajukan mosi Yuwono yang menuntut agar Negara Jawa Timur
dibubarkan dan wilayahnya digabungkan ke wilayah RI. Di Trowulan,
dalam suatu rapat pada pertengahan bulan Desember 1949, diajukan
resolusi menuntut kepada wali negara dan Parlemen Sememtara Negara
Jawa Timur untuk membubarkan negara bagian tersebut dan
mengembalikan wilayah itu kepada pemerintah RI selambat-lambatnya
akhir bulan Desember 1949. Di Banyuwangi, Serikat Sekerja Pamong
Praja menyokong mosi yang menghendaki agar wilayah Jawa Timur
digabungkan ke RI. Dalam rapat “samudera” di Mojokerto dinyatakan
bahwa sejak tanggal 29 Desember 1949 penduduk Mojokerto tidak lagi
mengakui Negara Jawa Timur dan mulai hari itu wilayahnya menjadi
wilayah RI (Berita Antara, 4 Januari 1950).
Menanggapi tuntutan-tuntutan itu pada tanggal 3 Januari 1950
Pemerintah Negara Jawa Timur mengirim utusan ke Pemerintah Pusat
RIS di Jakarta. Pemerintah Negara Jawa Timur menyerahkan masalah
tersebut kepada pemerintah RIS. Pada tanggal 19 Januari 1949 Wali
Negara Jawa Timur R.T.P. Akhmad Kusumonegoro menyerahkan
kekuasaan kepada Pemerintah RIS. Melalui Keputusan Presiden No. 26
tanggal 19 Januari 1949 permintaan pengunduran diri tersebut
diterima. Pemerintah RIS kemudian menunjuk T. Samadikun sebagai
Komisaris RIS untuk Negara Jawa Timur. Pada tanggal 25 Februari 1950
diselenggarakaan konferensi di gedung DPR Sementara Negara Jawa
Timur di Surabaya. Konferensi memutuskan bahwa Negara Jawa Timur
dibubarkan dan wilayahnya digabungkan ke dalam RI menjadi bagian
dari Provinsi Jawa Timur. Dua hari kemudian, Gubernur Jawa Timut T.
Samadikun mengeluarkan instruksi kepada semua residen, bupati,
walikota, dan aparat bawahannya dari bekas Negara Jawa Timur agar
menyerahkan pimpinan daerahnya masing-masing kepada pejabat RI
yang telah ditunjuk sebelumnya.
Di Negara Madura yang diresmikan oleh van Mook tanggal 20
Februari 1948, juga terdapat gerakan untuk bergabung dengan negara
RI. Aksi penggabungan wilayah Negara Madura ke dalam RI sudah

178