Page 189 - PENGAYAAN MATERI SEJARAH

menyerahkan mandat kepada Wali Negara Pasundan R.A.A.
Wiranatakusuma. Kemudian Wali Negara Pasundan menunjuk Anwar
Tjokroaminoto (Cokroaminoto) dari Partai Sarekat Islam Indonesia (PSII)
sebagai formatur kabinet. Pada tanggal 10 Januari 1950, kabinet baru
terbentuk, dipimpin oleh Anwar Tjokroaminoto (Anwar Cokroaminoto).
Program kabinet menitikberatkan pada penyempurnaan ketatanegaraan
Negara Pasundan sesuai kehendak rakyat dan masalah keamanan.
(Pedoman, 11 Januari 1950).
Pada tanggal 25 Januari 1950, Parlemen Negara Pasundan
mengajukan mosi tidak percaya kepada kabinet. Mosi yang didukung
oleh semua fraksi menuntut agar para pemimpin Pemerintah Negara
Pasundan diganti. Karena tuntutan tersebut, Wali Negara Pasundan
mengundurkan diri.
Pada tanggal 8 Februari 1950 Pemerintah RIS membuat undang-
undang darurat mengenai penyerahan kekuasaan dari Negara Pasundan
kepada komisi negara yang ditunjuk oleh Pemerintah RIS. Dua hari
kemudian, Wali Negara Pasundan menyerahkan kekuasaan kepada
Sewaka selaku Komisaris RIS di Pasundan. (Kahin, 1995: 578).
Rakyat Pasundan menuntut agar wilayah Negara Pasundan
langsung dijadikan sebagai provinsi dari Negara RI. Pada tanggal 1
Maret 1950 Parlemen RIS menerima mosi yang diajukan oleh
Muhammad Yamin dkk. mengenai penggabungan wilayah Negara
Pasundan ke dalam Negara RI. Pemerintah RIS menyerahkan masalah
tersebut kepada Komisaris RIS di Pasundan (Ken Po, 2 Maret 1950 ).
Untuk memenuhi tuntutan tersebut, pada tanggal 7 Maret 1950
Sewaka membentuk Panitia Penetapan Status Pasundan (PPSP) yang
bertugas menyalurkan aspirasi rakyat Negara Pasundan. Panitia itu
dipimpin oleh B. Hadiwidjaja (Hadiwijaya) mewakili rakyat dari berbagai
golongan. Esok harinya, panitia mengadakan sidang di gedung
Parlemen Negara Pasundan. Hasilnya, Negara Pasundan dibubarkan dan
wilayahnya digabungkan ke Negara RI. Dengan Surat Keputusan
Presiden RIS No. 113 tanggal 11 Maret 1950 Pemerintah RIS secara
resmi membubarkan Negara Pasundan dan menggabungkan wilayahnya
ke Negara RI. Wilayah tersebut ditetapkan sebagai Provinsi Jawa Barat.
Jabatan Sewaka sebagai Komisaris RIS untuk Negara Pasundan berakhir,
kemudian ia diangkat sebagai Gubernur Jawa Barat (Pedoman, 11
Maret 1950). Seiring dengan pembubaran Negara Pasundan,
Pemerintah RI di Yogyakarta pada tanggal 13 Maret 1950
mengeluarkan Instruksi No. 1 Tahun 1950 tentang perintah

177