Page 205 - PENGAYAAN MATERI SEJARAH

kabinet. Oleh karena kegagalan itu, ia mengembalikan mandat kepada
presiden. (Wilopo, 1976: 51).
Setelah presiden menerima kembali mandat, ia segera
mengumumkan berlakuknya SOB (negara dalam keadaan bahaya).
Dengan demikian Angkatan Perang mendapat wewenang khusus untuk
mengamankan negara. Selain itu, presiden mengadakan pertemuan
dengan sejumlah tokoh-tokoh partai dan organisasi politik di Istana
Merdeka. Pertemuan diadakan dalam rangka usaha membentuk suatu
zaken kabinet darurat ekstra parlementer. Dalam pertemuan tersebut
presiden menekankan bahwa cara pembentukan kabinet dalam keadaan
darurat harus dilakukan dengan jalan darurat pula. Penyusunan kabinet
tersebut tidak lagi memperhatikan kekuatan di DPR tetapi lebih
mengutamakan keahlian dan kecakapan menteri-menteri yang diangkat.
Setelah mengadakan tukar fikiran dengan tokoh-tokoh yang hadir
dalam pertemuan itu, maka presiden mengumumkan bahwa cara
pembentukan kabinet ialah Presiden Sukarno menunjuk warganegara
Dr. Ir. Sukarno sebagai formatur. Ia kemudian membentuk Kabinet
Karya dan menunjuk Ir. Juanda (nonpartai) sebagai perdana menteri.
Kabinet dilantik tanggal 9 April 1957 dengan wakil-wakil perdana
menteri masing-masing dari PNI, NU, dan Parkindo (Wilopo, 1976: 52).
Kabinet Juanda merupakan zaken kabinet. Kabinet
menyampaikan programnya ke DPR yaitu membentuk Dewan Perancang
Nasional, menormalisasikan keadaan RI, melanjutkan pelaksanaan
pembatalan Perjanjian KMB, perjuangan Irian Jaya, dan mempercepat
pembangunan. Program Kabinet Juanda terdiri dari lima pasal atau
“Panca Karya” sehingga kabinet ini dinamakan Kabinet Karya.
Pada masa pemerintahan Kabinet Juanda, Konsepsi Presiden
mulai dilaksanakan. Pertama-tama pembentukan Dewan Nasional pada
tanggal 6 Mei 1957 yang terdiri dari 45 orang anggota, masing-masing
mewakili golongan fungsional seperti buruh, tani, wanita, dan pemuda.
Kepala-kepala staf dan angkatan-angkatan dalam Angkatan Perang juga
diangkat sebagai anggota. Dewan diketuai oleh Presiden Sukarno.
Resminya, Dewan Nasional merupakan Badan Penasehat bagi kabinet
yaitu memberikan nasehat baik diminta maupun tidak.
Walaupun Dewan Nasional sudah terbentuk, kesukaran
pemerintah tetap meningkat. Dari hari ke hari keadaan negara
memburuk. Masalah daerah-daerah di Sumatra dan Sulawesi
menyebabkan hubungan pusat dan daerah terganggu. Untuk
meredakan pergolakan daerah-daerah, dari tanggal 10 - 14 September

193