Page 210 - PENGAYAAN MATERI SEJARAH

Pengayaan Materi Sejarah

(pihak APRIS/TNI) dan Mayor Jenderal Scheffelaar (pihak KNIL/KL). Hasil
perundingan adalah bahwa kedua belah pihak setju menghentikan
tembak menembak dan dalam waktu dua hari pasukan KNIL/KL harus
sudah meninggalkan Makassar (Sujono, 2008: 355).

3.4.3. Pemberontakan RMS
Pemberontakan ketiga yang dihadapi oleh pemerintah RIS dan
berlanjut sampai dengan pemerintah RI adalah Pemberontakan Republik
Maluku Selatan (RMS). Pemberontakan ini tidak hanya mau memisahkan
diri dari NIT tetapi juga mau memisahkan diri dari pemerintah RIS.
Pendiri RMS adalah Mr. Dr. Christian Robert Soumokil, bekas Jaksa
Agung NIT.
Pada tanggal 4 April 1950 Ir. Manusama (Direktur Ambonsche
Burgerschool) mengundang rapat para rajapati (penguasa desa) dari
Pulau Ambon bertempat di kantornya. Ia mengemukakan kepada para
rajapati bahwa penggabungan Maluku Selatan dengan wilayah
Indonesia lainnya mengandung bahaya. Untuk memperingatkan kepada
seluruh rakyat Pulau Ambon mengenai bahaya itu, para rajapati setuju
jika Manusama mengadakan rapat umum di kota Ambon. Pada tanggal
18 April diadakanlah rapat umum itu.
Peran Soumokil dalam proses pembentukan RMS tampak ketika
ia mengadakan rapat rahasia di Tulehu tanpa mengikutsertakan para
pamong praja. Dalam rapat yang dihadiri oleh para pemuka KNIL dan Ir.
Manusama, Soumokil menganjurkan agar KNIL bertindak, seluruh
anggota Dewan Maluku Selatan disarankan agar dibunuh, kemudian
daerah itu dinyatakan sebagai negara merdeka. Sebagian peserta rapat
menolak gagasan melakukan pembunuhan. Untuk melakukan
proklamasi disarankan agar pemerintah daerah sendiri yang
melakukannya. Dalam rapat kedua pada sore hari itu Kepala Daerah
Maluku Selatan, J. Manuhutu, dipaksa hadir di bawah ancaman
pasukan KNIL (Sujono, 2008: 357).
“Proklamasi RMS” dikeluarkan tanggal 25 April 1950. Ada dua
alasan yang diberikan oleh gembong-gembong RMS untuk memisahkan
Maluku Selatan dan Tenggara dari sistem ketatanegaraan pada tahun
1950. Pertama, NIT sudah tidak sanggup mempertahankan
kedudukannya sebagai negara bagian selaras dengan peraturan-
peraturan Muktamar Denpasar yang masih sah berlaku. Kedua, RIS
sudah bertindak bertentangan dengan keputusan-keputusan KMB dan

198