Page 204 - PENGAYAAN MATERI SEJARAH

Pengayaan Materi Sejarah

ini dirasakan oleh daerah-daerah luar Jawa sebagai kebijakan yang
hanya menguntungkan Jawa. Masalah penyelundupan ini lalu dikaitkan
dengan rasa tidak puas di daerah-daerah. Terjadi pergolakan di Sumatra
Tengah, Sumatra Timur, dan Sumatra Selatan yang membahayakan
keutuhan bangsa dan negara (Wilopo, 1976: 49).
Kemudian, partai-partai yang duduk dalam pemerintahan yang
sebelumnya menyetujui kebijakan pemerintah terhadap berbagai
kesulitan itu berbalik menentangnya. Menteri dari IPKI ditarik dari
kabinet oleh partainya. Masyumi juga menarik menteri-menterinya
sehubungan dengan mosi tidak percaya yang diajukan oleh Anwar
Harjono dari Fraksi Masyumi. Partai ini tidak menyetujui kebijakan
pemerintah mengenai penyelesaian terhadap pergolakan-pergolakan di
daerah-daerah. Dengan hilangnya dukungan dari partai besar itu maka
kabinet menjadi lemah dalam menghadapi Parlemen (Wilopo, 1976: 49-
50).
Dalam keadaan yang goyah, kabinet pada tahun 1957
dihadapkan pada masalah baru yaitu Konsepsi Presiden. Konsepsi
tersebut dimaksudkan untuk mengatasi kesulitan politik yang makin
berat. Gagasan presiden itu diumumkan tanpa pengetahuan
pemerintah lebih dahulu. Konsepsi presiden itu diumumkan tanggal 21
Februari 1957 di depan pemimpin-pemimpin partai politik dan
masyarakat. Para pemimpin tersebut diberi waktu satu minggu untuk
menyatakan pendapatnya, setuju atau tidak setuju. Partai-partai ada
yang setuju dan ada pula yang tidak setuju.
Kedudukan kabinet goyah, krisis memuncak setelah adanya
desakan dari partai-partai pemerintah agar kabinet bubar. Menghadapi
kondisi seperti itu akhirnya Ali Sastroamidjojo pada tanggal 14 Maret
1957 mengembalikan mandatnya kepada presiden. Kabinet ini
berlangsung selama satu tahun kurang beberapa hari. Dengan jatunya
kabinet Ali II maka berakhir sistim pemerintahan parlementer di
Indonesia (Wilopo, 1976: 51).
Setelah Kabinet Ali II jatuh, presiden menunjuk Suwirjo (Suwiryo)
dari PNI sebagai formatur untuk membentuk kabinet seperti yang
dikehendaki oleh presiden. Kabinet yang dimaksud adalah “Kabinet Kaki
Empat” yang anggota-anggotanya terdiri dari wakil-wakil dari PNI,
Masyumi, NU, dan PKI. Ternyata Suwirjo tidak berhasil menyusun
kabinet. Presiden menunjuk kembali Suwirjo untuk membentuk zaken
kabinet dan membentuk Dewan Nasional sesuai dengan konsepsi
presiden. Ternyata untuk kedua kalinya Suwiryo gagal membentuk

192