Page 254 - PENGAYAAN MATERI SEJARAH

Pengayaan Materi Sejarah

demokrasi liberal kekuasaan Presiden amat terbatas.
Pada pidato-pidatonya setiap tanggal 17 Agustus, ia
menyatakan tidak puas terhadap instabilitas politik,
kondisi sosial-ekonomi dan keamanan dalam negeri.
Kondisi ekonomi semakin memburuk sejak berakhirnya
perang Korea.Konflik antara Pemerintah dengan
Parlemen tidak pernah berhenti.Kabinet mengalami
jatuh-bangun dalam waktu yang relatif
singkat.Keamanan dalam negeri, diganggu oleh
pemberontakan-pemberontakan kaum separatis tidak
pernah berhasil diselesaikan.Angkatan Perang terpecah
belah oleh konflik-konflik internal.Pimpinan tentara di
daerah dengan partai politik tertentu berkoalisi dan
beroposisi, menjadi sebab terjadinya pemberontakan
daerah-daerah yang didukung oleh kekuatan subversi
asing.Beberapa kali keadaan darurat diumumkan, tidak
memecahkan masalah.Sebaliknya memperluas konflik
horizontal dan mempertinggi konflik vertikal.Atas
kenyataan yang terjadi dalam masyarakat, Soekarno
merasa prihatin namun tidak bisa berbuat banyak untuk
melakukan perubahan, karena kekuasaannya dibatasi
oleh Undang-Undang Dasar Sementara 1950 (UUDS).
Secara pribadi ia merasa terkucilkan dari rakyat,
bagaikan tinggal di menara gading. Ambisinya
terkungkung. Pada periode 1950-1957 itu Soekarno
melakukan pengamatan situasi sosial politik secara
cermat, melakukan perenungan dan berfikir bagaimana
ia bisa melakukan perubahan dan berkuasa secara
konstitusional. Langkah politik Soekarno menyelesaikan
konflik internal dalam militer melalui Piagam Yogya
(1955) dan mengangkat kembali A.H.Nasution sebagai
KSAD, seorang tokoh militer yang dinilainya cerdas,
sepaham dengan Soekarno sejak itu Soekarno
memperoleh dukungan kekuatan militer secara riil.
Kekuasaan dan pengaruhnya terhadap pemerintah ia
dapatkan melalui Undang-Undang Keadaan Darurat
(1957) dengan dukungan militer.

242