Page 259 - PENGAYAAN MATERI SEJARAH

adalah manifestasi sikap Soekarno yang anti partai.Angkatan
Bersenjata merupakan kekuatan yang riil, sebagai bumper
apabila ada partai yang menentangnya.
Pada 1962 Soekarno melakukan samenbundeling
Angkatan Perang dengan Kepolisian Negara dan mengangkat
dirinya sebagai generalisimo serta memperpanjang Undang-
Undang Keadaan Darurat Perang, merupakan ancaman bagi
PKI.Tidak berbeda dengan yang dilakukan oleh Nasution
ketika menjadi Penguasa Perang Pusat (Peperpu) 1957.

PKI menilai bahwa pimpinan partai-partai politik adalah
orang-orang yang lemah.Orang yang hanya ingin
memperoleh limpahan kewibawaan Soekarno.Golongan
fungsional dimainkan oleh Soekarno dengan memberikan
keabsahan militer dan kelompok non partai yang pada
pemilihan umum 1955 menjadi milik PKI, direbut oleh
Soekarno. Soekarno secara tidak langsung membenarkan
peristiwa Razzia Agustus 1951 dan “pembungkaman
demokrasi” pada 17 Oktober 1952 yang “menghabisi” orang-
orang PKI. Golongan fungsional di mata PKI adalah alat
Soekarno untuk “memereteli” organisasi-organisasi massa
onderbouwpartai politik, seperti organisasi petani, buruh,
pemuda, seniman dan memecah belah partai-partai politik.
Pembatasan jumlah partai politik berdasarkan Penpres
No.7/1959, PKI tidak mendukung.Pemaksaan ideologi
Pancasila sebagai azas partai-partai politik dan landasan
Revolusi merupakan “peristiwa yang menyedihkan” bagi
revolusi dan demokrasi.Sikap Soekarno terhadap PKI tidak
pernah jelas.Sekalipun secara demagogis Soekarno
membanggakan PKI sebagai kekuatan progresif revolusioner,
tidak pernah secara tegas ada wakil PKI diangkat sebagai
pejabat tinggi eksekutif kecuali jabatan ex-officio pada masa
Kabinet Kerja.Berbeda sikapnya terhadap kelompok kiri
lainnya, seperti terhadap Partai Murba.Tokoh-tokoh seperti
Chairul Saleh, Adam Malik, Muhammad Yamin, secara tegas
diberi jabatan eksekutif.Mengapa Soekarno berbuat
demikian, PKI tidak mampu memberikan jawaban, namun
kecemburuan ini meningkat menjadi tuntutan yang riil.

247