Page 257 - PENGAYAAN MATERI SEJARAH

4. Menggalang kekuatan politik di dalam negeri
sebagai kekuatan riil. Partai-partai politik sebagai
kekuatan-kekuatan revolusi (revolutionaire krachten)
harus diikat (samenbundellen) dalam ikatan aparatur
revolusi (golongan nasionalis, agama, komunis
disingkat Nasakom).
5. Di samping partai-partai politik kekuatan golongan
fungsional (buruh, tani, guru, pemuda, budayawan)
dan Angkatan Bersenjata (Angkatan Darat, Laut,
Udara dan Kepolisian), ditetapkan sebagai aparatur
revolusi. Bersama-sama partai-partai politik “diikat”
(samenbundellen) dalam wadah organisasi Front
Nasional. Organisasi Angkatan Perang dan Polisi
diikat menjadi Angkatan Bersenjata (AB) yang
langsung dipimpin oleh Presiden/Panglima Tertinggi.

6. Kepemimpinan semua organisasi politik, organisasi
massa, Angkatan Bersenjata, harus berada dalam
satu tangan, seorang Pemimpin Besar Revolusi.
Dalam menjalankan tugas sebagai Pemimpin Besar
Revolusi, Soekarno dibantu oleh Majelis Musyawarah
Pembantu Pimpinan Revolusi yang terdiri atas para ketua
partai politik Nasakom.

4.3. Oposisi dan Konflik
1. Oposisi terhadap Program Revolusi

Program revolusi Soekarno secara diam-diam mendapat
tantangan dari beberapa partai politik. Partai Komunis
Indonesia (PKI), berdasarkan perbedaan landasan ideologi,
persepsi interpretasi, missi suatu revolusi melakukan oposisi
terselubung. Program-program partai yang disusun secara
sistematis berdasarkan MIRI dan akurat untuk menyesuaikan
diri dengan Manipol dan situasi revolusioner yang diciptakan
oleh Soekarno.Pertama, PKI menolak program revolusi
Soekarno yang berambisi membangun masyarakat baru di
negara-negara yang sedang berkembang, sebagai kekuatan
yang baru bangkit (the new emerging forces) Soekarno

245