Page 266 - PENGAYAAN MATERI SEJARAH
P. 266

Pengayaan Materi Sejarah


                                Puncak konflik dari polemik tersebut lahirlah Keputusan
                          Presiden/Panglima  Tertinggi  ABRI/KOTI,  sejak  17  Desember
                          1964, Badan Pendukung Soekarnoisme (BPS) dibubarkan dan
                          dilarang.Presiden  Soekarno  selaku  Panglima  Tertinggi  KOTI
                          ingin memelihara equilibrium antar kekuatan kiri. Keputusan
                          pelarangan,  itu  ditindak  lanjuti  dengan  larangan  terbit  21
                          surat kabar pendukung BPS bisa menimbulkan disequilibrium
                          di  bidang  pers  dan  pendapat  umum.  Kepala  Staf  KOTI,
                          Letnan Jenderal A.Yani yang juga Menteri/Panglima Angkatan
                          Darat memerintahkan Kepala Penerangan KOTI dan Angkatan
                          Darat  Brigjen  Ibnu  Subroto  untuk  memelihara  equilibrium
                          dengan  menerbitkan  koranBerita  Indonesia  bentuk  baru,
                          menjadi  Berita  Yudha  dan  Merdeka  menjadi  Angkatan
                          Bersendjata,  yang  tetap  menggunakan  staf  dan  karyawan
                          kedua  koran  tersebut.  Partai  Murba  dan  Angkatan  Darat
                          merupakan  kekuatan  politik  yang  riil  pendukung  program
                          revolusi Soekarno. Koalisi antara keduanya oleh PKI dianggap
                          sebagai  bahaya  bagi  PKI  yang  bisa  mengulangi  peristiwa
                          “bersejarah” 3 Juli 1946.
                                Sekali  pun  BPS  dibubarkan,  tokoh-tokohnya  yang  juga
                          tokoh Partai  Murba yang menjabat sebagai menteri, seperti
                          Chairul  Saleh,  Adam  Malik  dan  Priyono  tidak  di-retool  oleh
                          Presiden.


                      4.  Konflik Angkatan Darat –  PKI

                                TNI-Angkatan  Darat  merupakan  seteru  “tradisional”
                          bagi  PKI  sejak  masa  revolusi  pada  1945.Pada  masa
                          kepemimpinan  Presiden  Soekarno  kembali  terjadi  eskalasi
                          konflik dan konfrontasi terbuka antara keduanya.PKI merasa
                          dirugikan  dan  dihalang-halangi  aktivitasnya  berdasarkan
                          Undang-Undang  Keadaan  Bahaya  (UUKB)  yang  diberlakukan
                          sejak  Maret  1957,  namun  Presiden  Soekarno  masih
                                                                              27
                          memberikan  fasilitas  dan  ruang  bergerak  kepada  PKI. Pada
                          bulan  September  1959,  Presiden  Soekarno  memberikan  ijin
                          PKI untuk mengadakan Kongres (Kongres VI). 28

                                Sejak  akhir  1963  dan  awal  1964  dikalangan  Angkatan
                          Darat merasakan memanasnya situasi politik akibat aksi



                254
   261   262   263   264   265   266   267   268   269   270   271