Page 281 - PENGAYAAN MATERI SEJARAH

keamanan dan ketertiban, Nasakom, Pancasila dan aksi-aksi
demonstrasi mahasiswa.

Presiden Soekarno berpendapat bahwa masalah G-30-
S/PKI adalah masalah politik yang harus diselesaikan secara
politik pula. Untuk penyelesaian politik diperlukan keamanan
dan ketertiban didahulukan. Jenderal Soeharto berpendapat
penyelesaian politik dan keamanan harus diselesaikan secara
simultan, dengan membubarkan PKI dalang kudeta G-30-
S,sehingga keamanan dan ketertiban dapat dikendalikan.
Presiden Soekarno berpendapat bahwa kalau PKI dibubarkan,
anggota-anggota dan kader-kader mereka akan melakukan
gerilya politik. Bagi Soekarno PKI adalah salah satu unsur
Nasakom yang menjadi modal persatuan nasional antara
ideologi nasionalisme, komunisme dan agama-agama di
bawah payung Pancasila. Nasakom telah diterima di negara-
negara The New Emerging Forces (NEFOS). Presiden Soekarno
menolak membubarkan PKI, salah satu unsur Nasakom.
Sampai akhirnya Soekarno menggunakan
kekuasaannya, karena tidak berhasil menaklukkan” pendirian
Soeharto. “Kamu seorang prajurit, kerjakan apa yang saya
perintahkan! Soeharto tetap pada pendiriannya, bahwa PKI
42
telah melakukan tindakan coup , karena itu harus diambil
tindakan PKI harus dibubarkan. Soeharto mengusulkan agar
pembangunan di desa-desa diintensifkan. “Cara mengatasi
keadaan”, kata Soekarno! Mudah saja “asal kamu
menjalankan perintah saya”. Perintah saya! agar gerakan
mahasiswa dan rakyat yang menentang kebijakan saya
dipadamkan. Soeharto menolak perintah Soekarno. Gerakan
mahasiswa itu tidak menentang Bung Karno, justru
mendukung dan mengamankan Bung Karno, untuk
menyelamatkan revolusi. “Kalau saya disuruh menghancurkan
mahasiswa dan rakyat yang menentang PKI, sebetulnya sama
halnya saya menghancurkan kekuatan yang harus
mengamankan Pancasila”. Soekarno menilai bahwa gerakan
mahasiswa itu didalangi imperialis Amerika Serikat. Soeharto
dengan tegas menolak sinyalemen Soekarno. Menurut
Soeharto, rakyat telah sadar akan bahaya komunis. Dengan

269