Page 110 - Hubungan Indonesia Jepang dalam Lintasan Sejarah
P. 110
HUBUNGAN INDONESIA DAN JEPANG DALAM LINTASAN SEJARAH
Kebijakan Imamura untuk Golongan Tionghoa
Kebijakan Jepang untuk pemerintahan di daerah-daerah Selatan baru diputuskan
beberapa saat sebelum penyerbuan Pearl Harbor, tepatnya pada Konferensi
Penghubung (Liaison Conference), 20 November 1941. Adapun kebijakan umum
mengenai golongan Tionghoa adalah sebagai berikut: “Penduduk Tionghoa akan
dibujuk untuk menyeberang dari rezim Chiang Kai-shek dan untuk bekerjasama
serta bersekutu dengan kebijakan kita.” 50 Adapun penerapan kebijakan ini
diserahkan kepada komandan militer setempat. Selain itu, Jepang membagi Hindia
Belanda menjadi tiga daerah jurisdiksi: Sumatera di bawah kekuasaan Tentara
Angkatan Darat ke XXV, Jawa dan Madura dibawah Tentara ke XVI, dan pulau-pulau
lainnya berada dibawah kekuasaan Angkatan Laut (Kaigun).
Berbeda dengan yang dikhawatirkan banyak orang Tionghoa sebelumnya,
ternyata di Jawa tidak terjadi penyembelihan massal orang-orang Tionghoa seperti
51
yang dilakukan di Singapura. Letnan Jenderal Imamura Hitoshi (1886-1968),
sebagai panglima balatentara ke-16 berpikir cukup logis dan strategis (lihat gambar
4).
52
Letjen Imamura Hitoshi
Sumber: Jacob Zwaan, Nederlands-Indië 1940-1946: Japans Intermezzo
Sumber: Den Haag: Omniboek, t.t., h. 71.
Sebelumnya prajurit ini pernah bertugas di Tiongkok Selatan (1937-1938),
daerah di mana kebanyakan orang Tionghoa dari Indonesia berasal. Secara jujur
101
