Page 130 - Hubungan Indonesia Jepang dalam Lintasan Sejarah
P. 130
HUBUNGAN INDONESIA DAN JEPANG DALAM LINTASAN SEJARAH
...membicarakan Konstitusi [UUD 1945, DK], diputuskan bahwa hanya
orang etnis Indonesia saja yang akan langsung menjadi warganegara
Indonesia, sedangkan lainnya akan 'dikukuhkan sebagai warganegara
dengan hukum'. Setelah hal ini diputuskan, Liem Koen Hian, seorang Cina
Peranakan, mengundurkan diri sebagai anggota Panitia [BPUPKI]. Tanggal
16 Juli, ia menyerahkan sepucuk surat permohonan pengunduran diri
kepada Sekretariat Panitia, dengan mengatakan: "Sekarang, karena saya
bukan seorang asli Indonesia, saya merasa tidak pantas untuk menjadi
anggota panitia ini".
124
Kedua adalah mengenai MR Tan Eng Hoa. Mingguan Gatra 29 Agustus
2012, menurunkan “Edisi Khusus Hari Kemerdekaan: Tokoh Lintas Agama Perumus
Indonesia”, yang menampilkan tulisan Sujud Dwi Pratisto berjudul "Tan Eng Hoa:
Pengusul Pasal Kebebasan Berserikat". Dalam buku Risalah Sidang BPUPKI yang
diterbitkan Kementerian Sekretariat Negara disebutkan Tan Eng Hoa masuk
menjadi anggota Panitia Perancang Undang-undang Dasar. Sebagai ahli hukum, ia
banyak memberi kontribusi dalam penyusunan pasal-pasal undang-undang dasar.
Ia memberi usul yang kemudian menjadi cikal bakal Pasal 28 UUD 1945.
Seperti diutarakan anggota BPUPKI, Soepomo, dalam sidang 14 Juli 1945.
Soepomo dalam sidang itu mengatakan bahwa Tan Eng Hoa mengusulkan
ayat 3 Pasal 27, yakni: "Hukum yang menetapkan kemerdekaan berserikat,
berkumpul dan sebagainya" dijadikan sebagai pasal tersendiri. Dari usulan
Tan Eng Hoa ini, tercipta Pasal 28 UUD 1945 yang kini dikenal sebagai
pasal kebebasan berserikat.
Selain itu, dalam buku Lahirnya Undang-undang Dasar 1945, yang disusun
A.B.Kusuma (2004: 183), sosok Tan Eng Hoa disebutkan sebagai anggota BPUPKI
125
yang mendukung ide republik menjadi bentuk negara.
Rupanya seperti halnya Liem Koen Hian, Tan telah memberikan
kontribusinya terkait hal kebebasan berserikat, yang tentu saja amat diperlukan di
dalam negara demokrasi.
Di samping mereka berdua, masih ada Drs. Yap Tjwan Bing sebagai satu-
satunya minoritas keturunan asing sebagai anggota PPKI yang ikut mengesahkan
UUD 1945 (lihat gambar 11). Di masa reformasi, nama Yap kembali diingat, bahkan
diabadikan sebagai nama jalan di Kampung Jagalan (Jebres) di kota kelahirannya.
Pemerintah Kota Solo –melalui Peraturan Wali Kota– menyetujui penamaan salah
satu jalan dengan menggunakan nama Yap Tjwan Bing. Peresmian dilakukan saat
perayaan Imlek di Balaikota. Ketika meresmikan jalan tersebut pada 22 Februari
121
