Page 191 - Hubungan Indonesia Jepang dalam Lintasan Sejarah
P. 191
HUBUNGAN INDONESIA-JEPANG
1945-1958
Mereka yang menolak repatriasi dan melarikan diri dari kamp konsentrasi
jumlahnya kurang lebih 1000 orang. Kebanyakannya berada di wilayah Jawa dan
Sumatera di mana kekuatan Republik relatif kuat. Mereka menyembunyikan diri
dalam kampung, lalu ikut masuk pasukan perjuangan Indonesia untuk bertahan
hidup (survive) karena mereka tidak mempunyai sumber penghasilan lain. Pelarian
dari kamp melanggar peraturan hukum militer dan kalau diketahui, mereka
dihukum oleh tentara Jepang (selama mereka masih ada di Indonesia) dan juga
23
oleh Sekutu sebagai deserter dan dilarang secara keras. . Wakil panglima besar AD
ke-16 mengeluarkan maklumat pada 3 Juni 1946 yang didalamnya
memberitahukan bahwa pelarian adalah pelangaran hukum militer berat dan
kelakuan yang menghianati kepercayaan Sekutu. Maklumat itu menyuruh agar
deserter kembali sebelum tanggal 15 Juni 1946 dan siapa saja yang ditemui
24
sesudahnya akan ditembak mati.
(2) Sikap pemerintah Indonesia dan Belanda terhadap deserter
Menurut sumber Nefis (Nefis Publikasie No.72) ada Biro Oeroesan Bekas
Peradjoririt India dan Djepang di pemerintahan RI. Tugas ini juga mengkontorol
25
perajurit India yang melarikan diri dari Tentara Ingris. Tidak diketahui kapan
kantor ini dibentuk tetapi paling tidak sudah ada pada tahun 1947. Bagaimana
sikap pemerintah RI terhadap deserter orang Jepang? Meskipun mereka disambut
baik oleh pasukan pasukan Indonesia setempat karena bisa menyumbang keahlian
militernya untuk perjuangan Indonesia, namun pandangan pemerintah pusat
belum tentu sama, karena pemerintah harus selalu memikirkan dan
memperhatikan soal seperti hukum internasional, diplomasi dengan Belanda dll.
Pada waktu itu kemerdekaan RI sering dipandang dan dikritik sebagai hadiah
Jepang. Padahal sebenarnya proklamasi kemerdakaan pada tanggal 17 Agustus itu
adalah hasil perjuangan nasionalis Indonesia dan bukan hadiah Jepang. Tetapi
perkembangan hari hari menjelang kapitulasi Jepang, seperti usaha melalui BPUPKI
(Badan Penyellidik Usaha Persiapan Kemerdakaan Indonesia), memberi kesan
seolah olah kemerdekaan itu diberi oleh Jepang. Sebenarnya usaha memberi
kemerdekaan dibawah auspice Jepang sudah berhenti total karena kapitulasi
Jepang. Jepang diperintahkan oleh Deklarasi Posdam untuk mempertahankan
situasi status quo. Jadi proklamasi tanggal 17 Agustus 1945 adalah murni hasil
perjuangan kaum nasionalis Indonesia yang melawan larangan Jepang. Tetapi
Belanda menuduh proklamasi itu buatan Jepang.
182