Page 196 - Hubungan Indonesia Jepang dalam Lintasan Sejarah
P. 196
HUBUNGAN INDONESIA DAN JEPANG DALAM LINTASAN SEJARAH
oleh parlemen Jepang dinilai tidak sesuai dengan pasal 14 Perjanjian San Fransisico
yang memerintahkan agar pembayaran pampasan perang tidak membahayakan
kekuatan ekonomi Jepang. Maka itu pemerintah Jepang bernegosiasi agar
jumlahnya dikurangi sampai “reasonable amount”.
Selain jumlah pembayaran pampasan perang yang tidak cocok, juga ada
perselisihan tentang masalah apakah pampasan juga meliputi kompensasi
terhadap penderitaan yang dialami para korban perang: seperti rōmusha dan
wanita penghibur. Pemerintah Jepang menolaknya dengan alasan bahwa pasal 14
tidak menuntut itu.
Pemerintah Indonesia juga menuntut pembayaran pampasan berupa uang
kontan (tunai) tetapi pemerintah Jepang menolaknya berdasarkan atas catatan
pasal 14 yang berbuni “war reparation should be paid by making available the
services of the Japanese people in production, salvaging and other work……so as
not to throw any foreign exchange burden upon Japan”. Artinya pampasan
didbayar dengan ”jasa” orang Jepang dan bukan dengan uang tunai. Akhirnya
pemerintah Indonesia menerima keberatan pemerintah Jepang ini. Masalah yang
masih belum beres menyangkut perselisihan jumlah pembayaran. Negosiasinya
ternyata berlangsung hingga akhir tahun 1957.
Di samping tuntutan dari pemerintah Indonesia, pemerintah Belanda juga
menuntut ganti rugi atas semua kerugian yang diderita orang Belanda di Indonesia
selama perang. Menurut perhitungan mereka kerugian sipilnya berjumlah 25
milliar gulden dan kerugian militernya berjumlah 25 juta gulden . Pihak Belanda
38
mula mula menuntut agar jatahnya digabung dengan tuntutan Indonesia dan nanti
akan dibagi dua. Akhirnya sepakatan dicapai antara pemerintah Belanda dan
Jepang pada bulan Maret 1956. Di dalamnya ditentukan bahwa pembayaran
kepada orang Belanda akan diberikan tersendiri, terpisahkan dari Indonesia, yakni
US$ 10 juta.
39
(3) Respons masyarakat Jepang terhadap tuntutan Indonesia
Faktor yang menyulitkan negosiasi pampasan adalah pandangan
masyarakat dari kedua negara terhadap masalah pampasan. Tentang persetujuan
sementara yang dicapai antara Juanda dan Tsushima pada tanggal 18 Jan. 1952,
memunculkan keritik dari masyarakat kedua negara. Masyarakat Indonesia tidak
senang karena dua tuntutan mereka, yaitu pembayaran dalam bentuk uang kontan
dan konpensasi terhadap penderitaan dan kehilangan jiwa manusia human, ditolak
pemerintah Jepang.
187
