Page 194 - Hubungan Indonesia Jepang dalam Lintasan Sejarah
P. 194

HUBUNGAN INDONESIA DAN JEPANG DALAM LINTASAN SEJARAH



            IV. Pampasan Perang

            (1)  Pembayaran berdasarkan atas Perjanjian San Fransisco

            Satu hal lagi yang sangat penting dan serius yang dihadapi Indonesia dan Jepang
            pada masa sebelum 1958 adalah negosiasi tentang pembayaran pampasan perang
            Jepang kepada Indonesia.
                    Pembayaran  pampasan  perang  dipaksakan  dalam  Perjanjian  Perdamaian
            San  Fransisko  yang  ditandatangani  pada  bulan  September  1951.  Pasal  14  dari
            Perjanjian  itu  menentukan  kewajiban  pemerintah  Jepang  membayar  pampasan
            perang  kepada  negara-negara  lawan  dan  juga  negara-negara  yang  pernah
            dijajahnya seperti Indonesia. Isi pasal 14 itu seperti berikut:

                 It is recognized that Japan should pay reparations to the Allied Powers for the
                 damage  and  suffering  caused  by  it  during  the  war.  Nevertheless  it  is  also
                 recognized that the resources of Japan are not presently sufficient, if it is to
                 maintain a viable economy, to make complete reparation for all such damage
                 and suffering and at the same time meet its other obligations.

                    Isinya  sangat  meringankan  beban  pemerintah  Jepang.  Keputusan  ini
            memberi  jaminan  bahwa  pembayaran  itu  tidak  boleh  mengangu  berjalanan
            ekonomi Jepang. Dalam kata lain Jepang tidak usah bayar pampasan yang melebihi
            kemampuan  ekonominya.  Hal  ini mencerminkan ide  pemerintah  Amerika Serikat
            pada waktu itu. Pada tahun 1951 Perang Dingin telah jelas terasa di Asia sesudah
            Korea Utara dan Republik Tiongkok terbentuk pada tahun 1948 dan 1949.  Dalam
            situasi  ini,  pemerintah  Amerika  Serikat  mengharapkan  Jepang  menjadi  benteng
            yang  kuat  menghadapi  negara-negara  komunis.  Oleh  karena  itu  pemerintah
            Amerika  Serikat  melakukan  kebijakan  yang  ramah  terhadap  Jepang.  Kebijakan
            politik  Amerika  Serikat  sangat  berbeda  dengan  kebijakannya  antara  tahun  1945
            hingga  1947  yang  berusaha  mengurangi  kekuatan  Jepang  dengan  membubarkan
            Tentara  dan  Zaibatsu  serta  mengadakan  Land  Reform  dan  bermacam  reformasi
            yang melemahkan kekuatan Jepang pasca Perang Asia Timur Raya.
                    Pandangan  dasar  pemerintah  Amerika  Serikat  dalam  penyelesaian
            tuntutan  pampasan  perang  Jepang  dari  negara-negara  yang  dirugikan  Jepang
            selama  Perang  Asia  Timur  Raya  adalah  pampasan  tidak  boleh  menghancurkan
            perekonomian  Jepang  karena  dapat  melemahkan  kekuatan  anti  komunis.
            Berdasarkan  pandangan  itulah  pemerintah  Amerika  Serikat  dan  negara-negara
            Sekutu lainnya melepaskan hak tuntutan pampasan perang pada Jepang.


                                                185
   189   190   191   192   193   194   195   196   197   198   199