Page 101 - Landgrabbing, Bibliografi Beranotasi

76 Dwi Wulan Pujiriyani, dkk

dan pengawasan sangat diperlukan untuk memastikan ketersediaan
pangan domestik. Kedua, terkait peran ilmu pengetahuan dan
teknologi pertanian. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi
memungkinkan investasi agribisnis monokultur memiliki dampak
luas bagi mata pencaharian penduduk di pedesaan. Teknologi yang
diperkuat modal, dan teknik yang intensif, akan memukul masyarakat
pedesaan yang lemah, dan pada akhirnya meminggirkan komunitas
lokal dan mengabaikan kedaulatan pangan.
Pada tahun 2009, laporan dari persatuan ilmuwan yang tergabung
dalam Failure to Yield: Evaluating the Performance of Genetically
Engineered Crops, menyimpulkan bahwa klaim peningkatan
produktivitas pertanian melalui rekayasa genetika adalah salah.
Rekayasa genetika kaitannya dengan teknologi pertanian ternyata
tidak selalu berhasil meningkatkan panen. Ketiga, perdebatan
seputar peranan perdagangan internasional pada produk pertanian.
Negara-negara dengan persoalan kerentanan pangan merespon krisis
pangan justru dengan cara melakukan impor pangan. Kemudian
muncul pertanyaan, haruskah perdagangan mendapat dukungan
sedemikian rupa demi ketersediaan pangan domestik?
Perampasan tanah berkecenderungan menempatkan
kepentingan swasta dalam kompetisi yang berhadapan langsung
dengan produksi pangan lokal. Situasi ini tidak bisa ditoleransi
ketika menghadapi peningkatan kelaparan dunia. Di sebagian besar
sistem pangan dunia, mulai dari benih sampai pupuk, berada di
tangan korporasi besar dimana kepentingan korporasi (keuntungan)
adalah yang utama, bukan misi memberi makan bagi masyarakat
yang kelaparan. Perampasan tanah merupakan perluasan kendali
sektor swasta terhadap produksi pangan, yang mana diketahui
bahwa kendali tersebut sangat tidak transparan, tidak aman, hanya
sedikit memperhatikan ekonomi lokal, atau dampak politiknya, atau
bahkan konsekuensi kemanusiaanya.
Asumsi mengenai nilai-nilai yang dianut mekanisme pasar dan
dominasi investasi sebagai agenda global, telah membutakan para
perumus kebijakan ketika mestinya memperhatikan kebutuhan
pokok dan konkrit dari masyarakat dimana ketahanan pangan