Page 98 - Landgrabbing, Bibliografi Beranotasi
P. 98

Land Grabbing: Bibliografi Beranotasi  73


              terjadi di negara  berkembang. Ada  tiga  isu  utama  yang dianalisis.
              Pertama, ketersediaan  bukti adanya   perampasan   tanah  dan
              pertanyaan-pertanyaan  yang terkait  dengan  perang pengendalian
              terhadap tanah dalam internasionalisasi produksi pertanian negara
              berkembang. Isu pertama ini difokuskan pada perusahaan pertanian
              multinasional, dan  analisis  terhadap  strategi penanaman  modal
              asing yang membutuhkan      pertimbangan-pertimbangan   rantai
              produksi (value chain). Kedua, resiko  kesepakatan-kesepakatan
              tanah berskala besar dalam konteks hak tanah yang tidak terlindungi.
              Ketiga, kemungkinan peran tanggung jawab sosial (corporate social
              responsibility), dan  suatu  model kode  etik  (code of conduct) yang
              dipromosikan  oleh  organisasi internasional dalam  memitigasi
              resiko-resiko tersebut.
                  Dalam  sejarah  keterlibatan  perusahaan  multinasional pada
              sektor  pertanian, terdapat  suatu  pola  perubahan  partisipasi,
              khususnya  pergeseran  dari internalisasi tanah  menjadi koordinasi
              rantai nilai. Akuisisi tanah  oleh  perusahaan  asing di negara-
              negara  berkembang ditandai dengan   kesepakatan  besar  terkait
              jumlah tanah yang sangat luas, dimana para investor sesungguhnya
              berorientasi pada  produksi pangan  dan  energi untuk  negerinya
              sendiri. Gelombang ini memicu  respon  dan  kritik  dari berbagai
              pihak. Pertama, kesepakatan tersebut menyangkut aset yang sangat
              krusial, yaitu tanah dalam skala yang sangat luas. Kedua, sejumlah
              komunitas yang sesungguhnya memiliki lahan terlalu lemah ketika
              berhadapan  dengan  kesepakatan  tanah  berskala  besar. Ketiga,
              pemerintah  memiliki perencanaan  yang lemah  dan  kemampuan
              yang payah dalam menghadapi perusahaan multinasional. Keempat,
              kesepakatan-kesepakatan  yang dibuat  tersebut  sering tidak  sesuai
              dengan hukum internasional.
                  Bagaimanapun, kesepakatan   ataupun  tanggung jawab  sosial
              perusahaan tidak bisa menggantikan hukum, regulasi publik, ataupun
              kepentingan publik. Regulasi yang dibuat sendiri oleh perusahaan
              tentu  akan  bias  kepentingan, khususnya  kepentingan  investor  itu
              sendiri. Meskipun  demikian, Cufaro  dan  Hallam  mengakui bahwa
              setiap  investasi menghasilkan  resiko  dan  kesempatan. Namun
   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103