Page 123 - Landgrabbing, Bibliografi Beranotasi
P. 123
98 Dwi Wulan Pujiriyani, dkk
pertanian komersil untuk pasar ekspor. Salah satu dampak yang
paling radikal dari implementasi gagasan pembangunan pedesaan
baru ini (New Countryside) adalah pemindahan pemukiman
penduduk pedesaan ke areal (pedesaan) baru.
Proses transfer (pengalihan) lahan menurut Liu dapat
dibedakan menjadi dua, yakni transfer yang bersifat reversible dan
irreversible. Pada proses transfer lahan secara reversible, petani
langsung menyewakan tanah mereka kepada pihak dahu (pengusaha
pertanian keluarga namun lebih kecil skalanya dibandingkan
korporasi), dan setelah masa kontrak sewa berakhir petani dapat
kembali menggarap tanah pertaniannya. Proses transfer lahan yang
reversible ini dicirikan oleh luasan lahan yang disewakan berskala
medium, periode kontrak sewa pendek (tidak lebih 5 tahun), dan
dalam prosesnya tidak melibatkan intervensi pemerintah. Menurut
Liu, transfer lahan reversible ini justru menguntungkan kedua
belah pihak, baik petani maupun dahu. Dalam hal ini, petani tidak
kehilangan seluruh hak penguasaan atas tanahnya.
Sebaliknya, transfer lahan yang bersifat irreversible melibatkan
perusahaan korporasi agribisnis besar dan intervensi pemerintah
untuk mendapatkan lahan dalam jumlah sangat luas dari beberapa
desa. Praktik transfer tanah irreversible untuk pertanian skala luas
berimplikasi pada pemindahan paksa secara besar-besaran penduduk
desa dari wilayahnya dalam membuka jalan bagi pembangunan. Liu
mengatakan, “However, the truth is that the “irreversible” model has
been rampaging through many parts of rural China. Inevitably, very
large numbers of individual peasants have been forced from their
homes to make way for development”.
Berdasarkan studinya, Liu mengamati proyek pembangunan
New Countryside, pada satu sisi membawa perbaikan kualitas hidup
petani dan membuka ruang masyarakat pedesaan berpartisipasi
di pasar tenaga kerja tak terbatas dalam era kebangkitan ekonomi
China, namun di sisi lain menyisakan beragam persoalan dan
konsekuensi yang tidak dinginkan seperti perampasan tanah
secara paksa, korupsi pemerintah, dan praktik monopoli korporasi
agribisnis besar. Intervensi pemerintah pada proses transfer lahan
