Page 168 - Landgrabbing, Bibliografi Beranotasi

Land Grabbing: Bibliografi Beranotasi 143

ini secara konsisten mempromosikan investasi pertanian sebagai
komponen inti pertanian dan restrukturisasi ekonomi pada negara-
negara Selatan. Dengan memperhatikan kecenderungan tersebut,
apa yang dipromosikan sebagai “is not agricultural development,
much less rural development, but simply agribusiness development”
(GRAIN 2008), atau apa yang dimaksud sebagai pengembangan
pertanian, kurang lebih pembangunan pedesaan, hanyalah
pengembangan bisnis pertanian.
Berbeda dengan peran utama aparat pembangunan dalam
merespon krisis inansial dan pangan di tahun 2008, formulasi
kebijakan dan mekanisme inansial telah memungkinkan

keuntungan bagi korporasi melalui transfer hak kepemilikan tanah
secara masif, tetapi mengancam ketahanan pangan dan kemiskinan
pedesaan. Lebih lanjut, tidak ada sesuatu yang lebih “bisa diterima
secara sosial” (socially acceptable) atau berorientasi pembangunan
(development-oriented) pada perampasan tanah sejauh ini kecuali
suatu proses penyangkalan tanah komunitas, penghancuran
kehidupan sehari-hari, mempercepat kehancuran ekologis, dan
reduksi kebijakan publik mengenai ruang politik untuk petani, dan
distorsi pasar demi peningkatan konsentrasi kepentingan agribisnis
dan perdagangan global dibandingkan keberlanjutan produksi
petani dan produksi rumahtangga bagi pasar lokal maupun nasional
(GRAIN, 2010c). Apabila investasi pertanian memang suatu hal yang
vital, sebagaimana digarisbawahi oleh Olivier De Schutter (2009),
dari the United Nations Special Rapporteur on the Right to Food, maka
isunya bukan hanya sekedar meningkatkan alokasi anggaran untuk
pertanian, atau mempromosikan akusisi tanah sebagai mesin bagi
aliran modal, melainkan lebih sebagai pilihan model pengembangan
pertanian yang berbeda yang memiliki dampak dan keuntungan
bagi banyak kelompak yang berbeda pula.

Berangkat dari rasionalitas mekanisme pasar neoliberal,
solusi bagi moving beyond the mechanisms of neoliberal market
rationality, metode partisipasi yang demokratik sangat dibutuhkan
sebagai solusi bagi pengaruh struktural rezim korporasi pangan.
Dari sana, dimungkinkan adanya reformasi redistribusi tanah,