Page 173 - Landgrabbing, Bibliografi Beranotasi
P. 173

148   Dwi Wulan Pujiriyani, dkk


                Bukannya   berperan  dalam  merespon   krisis  pangan  dan
            keuangan  yang terjadi pada  tahun  2008, kebijakan  WBG untuk
            meningkatkan  investasi FDI dan  mempromosikan   sektor  privat
            telah  meningkatkan  instabilitas  dari pada  menyediakan  peluang
            dan keamanan. Krisis pangan dan keuangan merupakan pendorong
            utama  kerja  IFC  dan  FIAS di negara  berkembang karena  banyak
            pemerintah  berupaya  mencari bantuan  teknis  dan  keuangan. IFC/
            FIAS tidak hanya memfasilitasi dan semakin meningkatkan skala land
            grab, tetapi juga telah mempengaruhi hukum dan agenda kebijakan
            di negara  berkembang, yang secara  langsung telah  menciptakan
            dampak sosial dan ekonomi bagi livelihood dan ketahanan pangan
            lokal. Dalam hal ini Shepard dan Mittal menegaskan bahwa Afrika
            membutuhkan investasi di sektor pertanian seperti benih-benih yang
            baik  dan  input  yang dapat  meningkatkan  pelayanan, pendidikan
            mengenai teknik konservasi, integrasi regional dan investasi untuk
            membangun kapasitas lokal. Mereka tidak membutuhkan kebijakan
            yang memungkinkan   masuknya   investor  asing yang mengekspor
            pangan untuk mereka dan membahayakan populasi lokal. Africa is
            not a commodity, it must not be labeled ‘open for business” (p.5).


            (DWP)
            Keterangan: Artikel dapat diunduh di www.oaklandinstitute.org.

            II.7.  De  Schutter,  O.  (2011).  “How  not  to  Think  of  Land-
            grabbing:  Three  Critiques  of  Large-Scale  Investments  in
            Farmland.”  Journal  of  Peasant  Studies  38(2):  249-279,  http://
            www. tandfonline.com, diakses 29 Mei 2012.

            Kata Kunci: investasi, percepatan pembangunan, perampasan tanah



                Investasi berskala  luas  di lahan  pertanian  telah  dikritisi. Ini
            terkait dengan pertanyaan mengenai kapasitas negara yang menjadi
            target  kesepakatan  pertanahan  dalam  mengelola  investasi secara
            efektif. Kritik  juga  dilakukan  untuk  memastikan  bahwa  negara
            sunggu-sungguh berkontribusi terhadap pembangunan pedesaan dan
            pengentasan kemiskinan. Apabila masalahnya adalah pemerintahan
   168   169   170   171   172   173   174   175   176   177   178