Page 173 - Landgrabbing, Bibliografi Beranotasi
P. 173
148 Dwi Wulan Pujiriyani, dkk
Bukannya berperan dalam merespon krisis pangan dan
keuangan yang terjadi pada tahun 2008, kebijakan WBG untuk
meningkatkan investasi FDI dan mempromosikan sektor privat
telah meningkatkan instabilitas dari pada menyediakan peluang
dan keamanan. Krisis pangan dan keuangan merupakan pendorong
utama kerja IFC dan FIAS di negara berkembang karena banyak
pemerintah berupaya mencari bantuan teknis dan keuangan. IFC/
FIAS tidak hanya memfasilitasi dan semakin meningkatkan skala land
grab, tetapi juga telah mempengaruhi hukum dan agenda kebijakan
di negara berkembang, yang secara langsung telah menciptakan
dampak sosial dan ekonomi bagi livelihood dan ketahanan pangan
lokal. Dalam hal ini Shepard dan Mittal menegaskan bahwa Afrika
membutuhkan investasi di sektor pertanian seperti benih-benih yang
baik dan input yang dapat meningkatkan pelayanan, pendidikan
mengenai teknik konservasi, integrasi regional dan investasi untuk
membangun kapasitas lokal. Mereka tidak membutuhkan kebijakan
yang memungkinkan masuknya investor asing yang mengekspor
pangan untuk mereka dan membahayakan populasi lokal. Africa is
not a commodity, it must not be labeled ‘open for business” (p.5).
(DWP)
Keterangan: Artikel dapat diunduh di www.oaklandinstitute.org.
II.7. De Schutter, O. (2011). “How not to Think of Land-
grabbing: Three Critiques of Large-Scale Investments in
Farmland.” Journal of Peasant Studies 38(2): 249-279, http://
www. tandfonline.com, diakses 29 Mei 2012.
Kata Kunci: investasi, percepatan pembangunan, perampasan tanah
Investasi berskala luas di lahan pertanian telah dikritisi. Ini
terkait dengan pertanyaan mengenai kapasitas negara yang menjadi
target kesepakatan pertanahan dalam mengelola investasi secara
efektif. Kritik juga dilakukan untuk memastikan bahwa negara
sunggu-sungguh berkontribusi terhadap pembangunan pedesaan dan
pengentasan kemiskinan. Apabila masalahnya adalah pemerintahan