Page 181 - Landgrabbing, Bibliografi Beranotasi

156 Dwi Wulan Pujiriyani, dkk

II.11. German, Laura. 2011. Contemporrary Process of Large
Scale Acquisition. www.cifor.org.

Kata Kunci: Afrika, pengadaan tanah, legislasi, tanah adat

Tulisan ini menyajikan analisis hukum dan kelembagaan
terkait akuisisi tanah skala luas yang terjadi di Ghana, Mozambique,
Tanzania, dan Zambia. Data penelitian diperoleh melalui ulasan
dokumen-dokumen kebijakan, wawancara dengan pegawai
pemerintah dari berbagai sektor yang berbeda, pemimpin-pemimpin
adat dan tokoh-tokoh yang berpengaruh di masyarakat.
Hasil penelitian menunjukan bahwa land grab global tidak hanya
dilakukan swasta, tetapi juga didorong pemerintah dan komunitas
lokal yang berperan aktif dalam meyakinkan para investor agar mau
berinvestasi. Hasil juga menunjukkan bahwa dalam konteks negosiasi,
hak adat seringkali tidak cukup melindungi tanah di samping hak adat
itu sendiri juga tidak diakui. Empat kasus yang berbeda menunjukkan
kecenderungan yang sama meskipun memiliki kerangka hukum
dan kelembagaan yang berbeda dalam melindungi hak adat dan
mengatur akuisisi tanah skala luas. Fakta yang muncul dari 4 studi
kasus menggambarkan bahwa akuisisi tanah terjadi di tengah
penerapan legislasi yang tidak seimbang dan berbagai macam praktik
yang berbeda. Faktor-faktor mendasar lain yang menentukan antara
lain adalah; kesenjangan penerapan, proses-proses yang dilakukan
pemerintah dalam mengidentiikasi wilayah-wilayah yang tersedia

dan dianggap cocok, peran-peran yang dimainkan oleh 3 aktor utama
(pemerintah, pemegang hak ulayat dan NGO) dan masyarakat lokal
yang memiliki konsep ‘pembangunan’.

Lima kesenjangan dalam penerapan yang ditemukan yaitu; 1)
banyak proyek yang diimplementasikan tanpa persetujuan (baik
izin investasi, sertiikat tanah, atau izin lingkungan (amdal), dalam
ketiadaan penerapan yang dianggap sah secara hukum dan pengawasan
dalam implementasinya, tindakan pemerintah telah mengabaikan
prosedur konsultasi dengan pemegang hak ulayat); 2) ditemukan
dalam upaya untuk menetapkan zone agroekologis; 3) batasan dalam
durasi penyewaan tanah banyak dilanggar; 4) kegagalan kesepakatan