Page 182 - Landgrabbing, Bibliografi Beranotasi

Land Grabbing: Bibliografi Beranotasi 157

dalam proses konsultasi untuk menempatkan masyarakat dengan
prinsip free, prior and informed. Proses konsultasi lemah meskipun
secara hukum sudah ada prosedur yang dimandatkan; 5) absennya
pengawasan investasi dan sanksi bagi para pelanggar.

Fakta menunjukkan bahwa meskipun pemerintah memiliki
mandat yang jelas untuk melindungi hak adat pada level negosiasi
yang berbeda (potret tanah, pemberian ganti rugi dan kesepakatan
negosiasi antara komunitas dan investor), proses yang seringkali
menghasilkan check and balances ini ternyata bertentangan dengan
tujuan. Seringkali pemerintah mengikuti kepentingan dari industri
yang di saat yang sama bertentangan dengan mandat hukum. Hal
ini antara lain disebabkan lebih ke persoalan ideologis. Wacana
modernisasi telah mendorong pemerintah membangun komitmen
percepatan perluasan industri berskala luas. Agen-agen pemerintah
terjebak pada paham di mana investasi merupakan cara yang paling
efektif untuk pembangunan ekonomi dan pengentasan kemiskinan,
meningkatkan neraca perdagangan, meningkatkan teknologi dan
menghubungkannya dengan sektor-sektor ekonomi dan jasa untuk
menstimulasi pembangunan pedesaan.
Ideologi diskriminatif mengenai penggunaan tanah-tanah adat
semakin menambah rumit persoalan ini. Asumsi yang kemudian
dimunculkan adalah tanah tanpa rumah atau pertanian permanen
dikategorikan sebagai tanah yang tidak digunakan (unused),
dan penggunaan tanah dengan pembakaran atau pengembaraan
(pertanian ladang berpindah, berburu dan meramu, pembakaran
arang) dideinisikan sebagai keterbelakangan dan praktik yang
merusak lingkungan. Muncul juga fakta bahwa konlik kepentingan
dan hasrat serta perilaku pencari investor juga menambah kompleks
persoalan ini. Di semua negara, pemerintah pusat dan daerah
diberikan insentif yang tinggi, tidak hanya untuk memperoleh
pendapatan, tetapi juga untuk menciptakan situasi yang bisa
meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan mengurangi kemiskinan.
Dalam kasus di mana negara menggunakan mekanisme extra legal
untuk mempengaruhi keuntungan ekonomi dari akuisisi tanah seperti
di Tanzania, yang muncul kemudian adalah konlik kepentingan.