Page 185 - Landgrabbing, Bibliografi Beranotasi

160 Dwi Wulan Pujiriyani, dkk

sebagai dampak bisnis perkebunan karet yang langsung bisa dinikmati
oleh petani. Gironde menyatakan, petani tidak memiliki informasi
mengenai rencana-rencana pembangunan dan mereka tidak memiliki
kemampuan mempengaruhi keputusan. Hanya elite lokal yang
dianggap bisa menyesuaikan strategi dengan implementasi kebijakan.
Selain itu, tidak semua petani kecil mampu mengelola karet yang
menjadikan mereka sangat rentan. Kerentanan ini turut disebabkan
oleh kehadiran penduduk dari dataran rendah Khmer, yang berhasil
mengendalikan lahan melalui proses jual beli dan mengendalikan
bisnis di luar pertanian. Praktik monopoli korporasi, menurut Gironde
menambah keterdesakan petani kecil dalam mencari alternatif pasar
bagi komoditas yang dihasilkannya. Di sisi lain penduduk lokal tidak
bisa bersaing dalam pasar tenaga kerja, karena pendatang dianggap
memiliki pengetahuan dan kemampuan.
Dari naskah ini, Gironde telah menunjukkan “.... the debate
around land grabbing should not focus only on ‘foreign investor vs.
local populations’ competition”, akan tetapi proses land grabbing ini
dapat terjadi di tingkat komunitas, seperti yang banyak terjadi di
Asia Tenggara sejak era booming beberapa komoditas perkebunan
untuk keperluan pasar ekspor.

(MYS)
Keterangan: Artikel dapat diunduh di www.cornell-landproject.org

II.13. Gordon, Kathryn & Pohl, Joachim. 2010. Freedom of
Investment Process, Responsible Investment in Agriculture.
Paris: Organization for Economic Co-operation and
Development.

Kata Kunci: investasi, instrumen, perilaku bisnis

Investasi, baik domestik maupun asing, baik oleh swasta
maupun disponsori pemerintah, memainkan peranan penting
dalam mendukung pertumbuhan pertanian. Negara-negara
berkembang yang turut serta dalam Roundtable on Promoting
Responsible Investment in Agriculture menegaskan upayanya dalam